Konten dari Pengguna
Bhutan: Paradoks Lingkungan Ditengah Dominasi Ekonomi Global
1 Desember 2025 21:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Bhutan: Paradoks Lingkungan Ditengah Dominasi Ekonomi Global
Negara karbon negatif, Bhutan, didera ketidakadilan iklim. Kekeringan dan risiko GLOF mengancam ekonomi PLTA mereka. Bhutan menuntut keadilan dari negara industri. Simak dilema GNH melawan dominasi GDSisilia Nur Fauziah
Tulisan dari Sisilia Nur Fauziah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarThimphu, kumparan.com – Bhutan, sebuah kerajaan kecil di Pegunungan Himalaya, telah menarik perhatian dunia, bukan hanya karena keindahan budayanya yang terawat, tetapi juga karena status uniknya sebagai satu-satunya negara karbon negatif di dunia. Prestasi luar biasa ini didasarkan pada konstitusi negara yang mewajibkan Bhutan mempertahankan minimal 60% luas daratan sebagai kawasan hutan. Saat ini, Bhutan bahkan melampaui target tersebut, dengan cakupan hutan mencapai lebih dari 70% dari total luas wilayahnya.
​Status karbon negatif ini adalah buah dari filosofi pembangunan yang dikembangkan Bhutan: Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Bruto Nasional. GNH secara fundamental menantang paradigma ekonomi global yang didominasi oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Filosofi ini mengutamakan empat pilar: pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan, pelestarian budaya, tata kelola pemerintahan yang baik, dan konservasi lingkungan yang dianggap setara pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi.
​Dalam forum-forum PBB dan konferensi iklim global, GNH menjadi alat diplomasi yang kuat. Bhutan menawarkan dirinya sebagai cermin moral, menunjukkan bahwa kemakmuran dapat dicapai tanpa mengorbankan alam. Namun, menjadi teladan juga berarti menghadapi tantangan yang unik di arena ekonomi politik global.
​Keberhasilan Bhutan dalam status karbon negatif bukanlah klaim kosong. Menurut laporan resmi yang sering disampaikan Bhutan di tingkat internasional, hutan negara tersebut mampu menyerap sekitar 9,4 juta ton CO₂ (karbon dioksida) setiap tahunnya. Angka ini jauh melampaui total emisi domestik yang dihasilkan Bhutan, yang hanya berkisar sekitar 2,5 juta ton CO₂ per tahun. Surplus penyerapan inilah yang menjamin status karbon negatif Bhutan. Keberhasilan ini terutama didorong oleh larangan ekspor kayu dan program reboisasi yang masif.
Ancaman Fisik: Risiko GLOF Menggerus Pemasukan Negara
​Meskipun emisi Bhutan kecil, negara ini sangat rentan terhadap dampak polusi yang dilepaskan oleh negara industri lain. Bhutan berada di garis depan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim: Banjir Danau Glasial (Glacier Lake Outburst Flood - GLOF).
​Data dari International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) sangat mengkhawatirkan. Pemanasan global yang dipicu emisi global menyebabkan gletser Himalaya meleleh lebih cepat. Bhutan memiliki lebih dari 2.600 danau glasial, dan setidaknya 25 di antaranya dikategorikan berisiko tinggi melepaskan banjir bandang GLOF yang merusak.
​Ancaman GLOF ini bukan hanya masalah lingkungan; ini adalah ancaman ekonomi nasional. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berada di kaki gunung rentan terhadap banjir bandang ini. Sektor PLTA sendiri menyumbang lebih dari 30% PDB Bhutan dan merupakan sumber utama pendapatan ekspor mereka ke India. Kehancuran satu PLTA besar akibat GLOF dapat melumpuhkan ekonomi nasional.
Dilema Ekonomi dan Strategi Penjualan Karbon
​Untuk menjaga 70% hutannya tetap utuh, Bhutan harus menahan diri dari industrialisasi berat dan penebangan komersial yang menjadikannya sebuah pengorbanan ekonomi yang besar. Untuk mengompensasi pengorbanan ini, Bhutan beralih ke strategi ekonomi politik yang inovatif: Valuasi Karbon dan Perdagangan Kredit Karbon.
​Pada tahun 2021, Bhutan menandatangani perjanjian penting dengan Singapura untuk menjual kredit karbon yang dihasilkan dari upaya konservasi dan energi bersih mereka. Perjanjian semacam ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dapat diubah menjadi aset ekonomi politik yang diperdagangkan, memberikan insentif finansial untuk mempertahankan status karbon negatifnya.
​Namun, strategi ini juga diawasi ketat oleh komunitas global. Ada kekhawatiran bahwa perdagangan karbon dapat dimanfaatkan oleh negara-negara penghasil emisi besar sebagai offset (kompensasi) untuk melanjutkan praktik bisnis mereka yang merusak, tanpa benar-benar mengurangi emisi secara fundamental. Bhutan, sebagai penjual kredit, menjadi rentan terhadap fluktuasi pasar global yang tidak menentu.
​Secara diplomatik, Bhutan terus menuntut keadilan iklim. Mereka berargumen bahwa negara-negara maju harus memenuhi komitmen pendanaan iklimnya, karena kegagalan global dalam aksi iklim secara langsung mengikis prestasi lingkungan dan keamanan nasional Bhutan. Bhutan menonjolkan diri sebagai ‘Suara Moral’ yang menantang negara-negara besar untuk bertanggung jawab penuh atas emisi mereka.
​Bhutan membuktikan bahwa GNH adalah model pembangunan yang layak dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilan model ini bergantung sepenuhnya pada komitmen seluruh dunia untuk mengendalikan emisi. Perjuangan Bhutan adalah simbol dari dilema di jantung ekonomi politik global: bagaimana negara-negara kecil yang bertanggung jawab secara lingkungan dapat bertahan dari dampak negara-negara besar yang berpolusi.
​#Bhutan #KarbonNegatif #GNH #EkonomiPolitik #KrisisIklim #IsuLingkungan