Konten dari Pengguna
Whoosh: Antara Investasi Sosial dan Privilege Kelas Atas
7 November 2025 22:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Whoosh: Antara Investasi Sosial dan Privilege Kelas Atas
Di balik klaim investasi sosial, Whoosh justru dinikmati segelintir kalangan. Infrastruktur megah belum tentu menghadirkan keadilan sosial jika manfaatnya tidak merata bagi publik. #userstoryAbdul Mukhlis
Tulisan dari Abdul Mukhlis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Kereta Cepat JakartaâBandung (Whoosh) bukan proyek untuk mencari laba, melainkan investasi sosial, pernyataan itu mengandung pesan politik dan ekonomi yang kuat. Ia ingin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur besar bukan sekadar hitung-hitungan keuntungan finansial, melainkan soal manfaat sosial jangka panjang.
Menurutnya, transportasi massal seperti Whoosh harus dilihat sebagai sarana publik untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi, serta menghemat waktu dan energi. Dalam logika itu, negara memang tak perlu menuntut laba langsung, sebab manfaat ekonominya akan muncul dalam bentuk efisiensi nasional.
Namun, di sisi lain hal itu mengundang perdebatan. Investasi sosial, menurut sejumlah pengamat, justru lebih menyerupai layanan premium yang dinikmati kalangan menengahâatas. âWhoosh bukan layanan sosial, yang menikmati orang kaya,â demikian salah satu tajuk media yang ramai diperbincangkan.
Di sinilah ketegangan muncul: antara narasi ideal pemerintah dan realitas sosial di lapangan. Apakah proyek yang menelan biaya ratusan triliun rupiah itu benar-benar menjadi investasi yang inklusif, atau justru simbol kemajuan yang hanya bisa diakses sebagian kecil masyarakat?
Investasi Sosial yang Belum Inklusif
Dalam teori ekonomi publik, investasi sosial berarti investasi yang hasilnya bukan secara langsung berupa keuntungan uang, melainkan manfaat sosial yang lebih luas: pengurangan kemiskinan, peningkatan mobilitas sosial, dan efisiensi ekonomi. Namun, untuk bisa disebut demikian, manfaatnya harus dirasakan oleh publik luasâbukan hanya oleh mereka yang mampu membayar lebih.
Di titik inilah, klaim itu mulai dipertanyakan. Tarif Whoosh relatif tinggi dibanding moda transportasi lain. Rutenya terbatas, belum terintegrasi penuh dengan jaringan transportasi perkotaan. Akibatnya, bagi masyarakat pekerja menengah ke bawah, moda supercepat ini belum menjadi pilihan rasional.
Jokowi memang benar bahwa kemacetan di JakartaâBandung menimbulkan kerugian besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Namun, pertanyaannya: Sejauh mana kereta cepat berkontribusi nyata mengurangi beban itu jika penumpangnya hanya pada golongan tertentu?
Kalangan kritikus menilai proyek ini terlalu cepat dideklarasikan sebagai layanan publik, padahal secara faktual masih beroperasi layaknya layanan komersial. Bahkan, ada kekhawatiran bahwa beban utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut akan menjadi tanggungan fiskal jangka panjang.
Jika manfaat sosial tidak sebanding dengan beban ekonomi, yang disebut investasi sosial berisiko berubah menjadi liabilitas sosialâbeban kolektif yang pembayarannya diambil dari pajak publik dan itu sudah terjadi melalui penyertaan modal negara.
Lebih jauh, kehadirannya sejauh ini belum tampak mendorong pemerataan ekonomi di sepanjang jalurnya. Kawasan sekitar stasiun belum benar-benar berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, melainkan cenderung diarahkan ke proyek properti besar yang bernilai tinggi. Alih-alih menjadi jembatan pembangunan inklusif, Whoosh berpotensi memperlebar jarak antara pusat dan pinggiran.
Dari SBY ke Jokowi: Pergeseran Paradigma Pembangunan
Untuk memahami mengapa proyek ini muncul dan menjadi simbol kebanggaan nasional, kita perlu melihat pergeseran orientasi pembangunan dari satu dekade ke dekade berikutnya.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan ekonomi berpusat pada stabilitas makro dan pemerataan berbasis program sosial. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi dengan pendekatan kehati-hatian fiskal. Fokus utamanya adalah pro-growth, pro-job, dan pro-poorâpertumbuhan disertai pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Subsidi energi, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah, hingga Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menjadi instrumen pemerataan. Pemerintah saat itu lebih berhati-hati menumpuk utang dan mengukur keberhasilan; bukan dari megahnya proyek fisik, melainkan dari capaian sosial-ekonomi di tingkat rumah tangga.
Sebaliknya, era Jokowi menandai pergeseran besar: pertumbuhan melalui infrastruktur fisik. Negara hadir melalui pembangunan masif jalan tol, bandara, bendungan, pelabuhan, dan proyek strategis nasional lainnya. Paradigma ini membawa Indonesia pada wajah baru pembangunan yang cepat, tapi juga mahal.
Kereta Cepat Whoosh menjadi simbol paling ekstrem dari orientasi ituâbahwa negara kini memaknai kehadirannya lewat beton dan kecepatan. Jika di era SBY pemerataan menjadi pijakan pertumbuhan, di era Jokowi, pertumbuhan diharapkan akan âmenetes ke bawahâ melalui efek domino infrastruktur.
Pertanyaannya: Apakah penetesan itu benar-benar terjadi? Ataukah kita sedang menyaksikan bentuk baru ketimpangan di mana kemajuan fisik tidak selalu sejalan dengan kemajuan sosial?
Antara Simbol Kemajuan dan Keadilan Sosial
Tak dapat dimungkiri, Whoosh adalah capaian teknologi dan simbol kemajuan nasional. Ia menandai kemampuan Indonesia masuk ke era transportasi cepat berbasis teknologi tinggi. Dari sisi symbolic capital, proyek ini membawa kebanggaan kolektif.
Namun, kebanggaan saja tak serta-merta menjelma menjadi social capital jika tidak dibarengi pemerataan manfaat. Keadilan sosial menuntut agar infrastruktur publik tidak berhenti pada kemegahan fisik, tetapi menyentuh fungsi sosialnya: meningkatkan akses, membuka peluang kerja, dan menekan ketimpangan mobilitas antarwilayah.
Kita dapat belajar dari MRT Jakarta dan TransJakarta. Keduanya juga proyek besar yang awalnya menuai skeptisisme, tetapi kemudian terbukti efektif mengubah perilaku mobilitas warga. Tarifnya terjangkau, sistemnya terintegrasi, dan dampaknya terasa langsung bagi masyarakat pekerja.
Sebaliknya, proyek kereta cepat masih tampak sebagai premium serviceâlebih sebagai pilihan gaya hidup atau simbol status, bukan kebutuhan publik. Jika pemerintah sungguh ingin menjadikannya investasi sosial, kebijakan afirmatif mutlak diperlukan. Misalnya, integrasi tarif lintas moda, subsidi silang bagi pengguna kelas pekerja (terjangkau), dan pengembangan transportasi pengumpan (feeder) dari wilayah pinggiran.
Tanpa langkah-langkah itu, klaim âWhoosh bukan untuk mencari labaâ akan terdengar ironis. Karena yang tidak dicari bukanlah keuntungan finansial, melainkan legitimasi sosialâpembenaran bahwa proyek besar memang dilakukan demi rakyat, meski kebanyakan rakyat belum mampu menikmatinya.
Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur selalu menyimpan paradoks. Ia bisa menjadi alat pemerataan, tapi juga dapat memperdalam ketimpangan; ia bisa menegaskan kehadiran negara, tapi juga mengaburkan siapa yang sebenarnya diwakili oleh negara itu.
Dalam konteks ini, ia adalah cermin bagi arah pembangunan kita. Apakah kemajuan diukur dari kemegahan infrastruktur atau sejauh mana ia memperluas keadilan sosial? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Whoosh benar-benar investasi sosial atau sekadar perjalanan cepat menuju ketimpangan baru.