Konten dari Pengguna
Log-out Paksa di Caracas: Trump, Maduro, dan Matinya Privasi Negara
14 Januari 2026 17:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Log-out Paksa di Caracas: Trump, Maduro, dan Matinya Privasi Negara
merika Serikat bertindak sebagai "admin dunia" yang menjemput paksa Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, membuktikan bahwa kekuatan militer dan ekonomi kini jauh melampaui sakralnya batas negara.Agung Rifna Ajie
Tulisan dari Agung Rifna Ajie tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenyebut Amerika Serikat sebagai "admin dunia" adalah upaya kita untuk memberikan label sopan pada entitas yang secara ilmiah kita sebut sebagai hegemon tunggal.
Dalam struktur politik internasional, Amerika bukan sekadar anggota grup WhatsApp global; mereka adalah pemilik server, penyedia kuota, sekaligus pihak yang menyusun "Term of Service".
Sejak Perang Dingin usai, Washington merasa memiliki mandat suci untuk mendisiplinkan siapa pun yang "salah login" ke sistem demokrasi ala mereka. Dasar kekuasaan ini bukan sekadar kebijakan yang arif, melainkan kekayaan dan militernya.
Mari kita bicara jujur tentang sang tokoh utama di Caracas, Nicolás Maduro. Secara objektif dan ilmiah, sangat sulit untuk melabelinya sebagai "pemimpin yang baik". Di bawah kepemimpinannya, Venezuela yang seharusnya kaya raya karena berenang di atas cadangan minyak terbesar di dunia justru mengalami keruntuhan ekonomi.
Hiperinflasi di sana sudah sampai pada tahap di mana rakyatnya butuh satu gerobak uang kertas hanya untuk membeli seekor ayam kurus. Jutaan orang eksodus, dan suara oposisi dibungkam seolah-olah kritik adalah polusi suara.
Secara etika pemerintahan, Maduro adalah prototipe dari kegagalan manajemen. Ia bukan pemimpin yang baik bagi rakyatnya, dan dunia tahu itu. Jika ada kontes "Cara Tercepat Menghancurkan Ekonomi Negara," Maduro mungkin sudah memegang piala emasnya.
Namun, di sinilah letak dilema yang sangat menjengkelkan: apakah buruknya kinerja seorang pemimpin memberi hak kepada negara lain untuk datang, mendobrak pintu istananya, dan memborgolnya.
Di sinilah konsep "kedaulatan negara" sedang diuji sampai ke titik nadirnya. Secara hukum internasional, ada prinsip sakral bernama sovereignty yang lahir dari Perjanjian Westphalia. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara, tidak peduli seberapa berantakan dapur internalnya, adalah tuan rumah di tanahnya sendiri.
Kedaulatan bukan soal apakah pemimpinnya ganteng atau zalim, tapi soal batas wilayah yang tidak boleh dilangkahi tanpa izin. Jika prinsip ini dibuang, maka tatanan dunia sebenarnya tidak lagi berdasarkan hukum.
Penangkapan Maduro oleh Donald Trump pada awal 2026 ini membawa konsep "admin dunia" ke level yang benar-benar absurd. Trump, dengan gaya kepemimpinannya, tidak punya waktu untuk prosedur diplomatik PBB yang bertele-tele.
Baginya, jika Departemen Kehakiman AS bilang seseorang itu kriminal, maka status "Presiden" orang tersebut otomatis hangus. Trump memperlakukan hukum domestik Amerika seolah-olah itu adalah hukum gravitasi yang berlaku di seluruh planet.
Penangkapan ini mengirimkan pesan yang sangat satir: kedaulatan itu hanyalah privilese bagi mereka yang punya nuklir banyak. Bagi negara kecil, kedaulatan itu hanyalah pinjaman dari Amerika yang bisa ditarik kapan saja lewat operasi militer kilat.
Lalu, di mana posisi kita, Indonesia, dalam hiruk-pukuk premanisme internasional ini? Kita berada di posisi penonton di barisan depan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi politik luar negeri yang katanya "bebas aktif," kita sering terjebak dalam situasi canggung.
Kita ingin protes karena ini jelas pelanggaran kedaulatan, tapi kita juga sadar bahwa ekonomi kita masih sangat sensitif terhadap sanksi atau sekadar "sentilan" dari si admin.
Kita seperti anggota grup WhatsApp yang melihat ada anggota lain di-kick secara tidak adil oleh admin, tapi kita memilih diam. karena takut kalau protes nanti malah kita yang di-kick berikutnya, atau lebih buruk lagi, investasi dari "perusahaan sang admin" ditarik dari kampung kita di tengah sibuknya kita pada masalah negara sendiri yang tak kunjung usai. Bagaimana hendak menyapu halaman tetangga, jika sampah di ruang tamu sendiri masih setinggi gunung
Ketidakberdayaan Indonesia ini adalah komedi sendiri. Di forum-forum internasional, delegasi kita mungkin akan membacakan teks pidato normatif tentang "pentingnya perdamaian" dan "penghormatan terhadap hukum internasional."
Namun di balik layar, kita semua tahu bahwa suara kita sering kali hanya dianggap sebagai backsound atau suara kipas angin di ruang sidang yang besar. Kita tidak punya cukup "otot" militer untuk menggertak balik, dan dompet kita belum cukup tebal untuk bisa hidup tanpa ketergantungan pada sistem keuangan yang dikuasai si Paman Sam.
Kita hanya bisa berharap agar tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang membuat sang admin melirik ke arah Jakarta dengan tatapan curiga.
Secara ilmiah, tindakan Trump ini benar-benar merusak fondasi International Law. Ada yang namanya sovereign immunity, yang menjamin kepala negara tidak bisa diadili sembarangan. Dengan melangkahi aturan ini, Amerika sebenarnya sedang merobek kontrak sosial global.
Trump mungkin merasa sedang melakukan pelayanan publik dengan "membersihkan" dunia dari diktator, namun ia melakukannya dengan cara yang menghancurkan pagar-pagar pembatas antarnegara. Jika hari ini Maduro bisa diciduk saat sarapan, apa jaminannya pemimpin negara lain tidak akan mengalami hal yang sama hanya karena tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau akrab dengan musuhnya.
Kejenakaan situasi ini adalah sebuah ironi yang getir. Amerika sangat sensitif jika ada negara lain yang mencoba memengaruhi pemilu mereka, namun mereka merasa sangat sah-sah saja untuk menjemput paksa presiden negara lain di istananya sendiri.
Dunia berubah menjadi tempat di mana "kebenaran" ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi drone paling canggih dan siapa yang memegang kendali atas tombol Swift perbankan dunia.
Penangkapan Maduro mungkin terlihat seperti kemenangan bagi mereka yang menderita di bawah rezimnya, namun bagi sistem hukum internasional, itu adalah pengingat bahwa di hadapan raksasa yang sedang memegang borgol, kertas-kertas perjanjian diplomatik hanyalah benda yang mudah sobek dan tidak bisa dipakai untuk membela diri.
Akhirnya, kita semua menyadari bahwa dalam drama "Admin Dunia" ini, peran kita hanyalah sebagai figuran yang berharap agar skenario tidak berubah menjadi film horor bagi kita sendiri.
Kita menonton kedaulatan bangsa lain diinjak-injak dengan perasaan campur aduk . Kita paham bahwa di dunia ini, keadilan itu nomor dua; yang nomor satu adalah siapa yang punya pesawat jet paling banyak untuk menjemputmu saat kamu sedang enak-enak santai di rumah.
Selama struktur kekuasaan dunia masih timpang, posisi admin ini akan tetap ada, dan kita akan tetap menjadi anggota grup yang hanya bisa memberi emoji "jempol" sambil berdoa agar tidak pernah kena ban secara mendadak.