Konten dari Pengguna
New Skill Era Disrupsi
16 April 2023 15:27 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
New Skill Era Disrupsi
Bukan pendidikan sarjana sains yang diperlukan era digital, tapi pendidikan vokasional yang membekali mahasiswa dengan keterampilan sesuai kebutuhan era disrupsi. #userstoryAceng Hidayat
Tulisan dari Aceng Hidayat tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTak kurang dari 3,7 juta siswa SMA, SMK dan MA lulus tiap tahun. Dari 3,7 juta itu, 1,8 juta melanjutkan ke perguruan tinggi (PT). Dari 1,8 juta, 1.548.000 orang (86 persen) melanjutkan kuliah jalur akademik (sarjana 1).
Itu baik di universitas, institut maupun sekolah tinggi. Sisanya, 252.000 orang (14 persen) masuk pendidikan vokasi. Baik politeknik, program diploma, maupun akademi (Diolah dari Ditjen Dukcapil, Kemendagri, 2022).
Padahal, jika kita benar-benar ingin mempersiapkan SDM unggul yang siap bekerja, proporsinya yang masuk perguruan tinggi vokasi harus lebih tinggi. Hal inilah yang dilakukan China sebagaimana dituliskan dalam buku “Class Work Vocational School and China’s Urban Youth”, terbitan Stanford University Press, tahun 2016, karya T.E. Woronov. Para pemuda China sangat menggandrungi Pendidikan vokasi. Terutama kaum urban.
Hal serupa juga terjadi di Jerman. Banyak lulusan sekolah dasar yang memilih melanjutkan ke SMK (berufschule) lalu ke pendidikan tinggi vokasi (fachochschule). Mereka memilih jalur ini, karena berkepastian mendapatkan pekerjaan dan mendaparkan gajih lebih tinggi.
Pendidikan vokasi di China dan Jerman sangat berkualitas dan bereputasi sehingga memiliki gengsi tinggi. Kamar Dagang dan Industri Jerman ikut berperan dalam menentukan kurikulum dan penjaminan kualitas Pendidikan vokasi. Untuk memastikan, lulusannya sesuai kebutuhan pasar.
Lalu, bagaimana dengan lulusan vokasi di negara kita? Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2022 menunjukkan tingkat pengangguran Indonesia tercatat sebesar 5,83 persen dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Dan, 14 persen dari pengangguran itu lulusan Diploma (vokasi) dan S1.
Pada tahun yang sama, BPS juga mencatat pengangguran lulusan diploma dan S1 masing-masing 4,59 persen dan 4,8 persen. Pertanyaannya, kok bisa lulusan diploma nganggur? Bukankah mereka dipersiapkan untuk bekerja? Mereka nganggur, karena tidak kompetens atau kompetensinya tidak sesuai kebutuhan.
Inilah rupanya yang mendorong Presiden menerbitkan Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Vokasi. Namun, hemat penulis, kesiapan perguruan tinggi vokasi menerima mahasiswa lebih banyak dalam waktu dekat ini masih diragukan.
Masih banyak kendalanya. Terutama keterbatasan fasilitas dan SDM. Pendidian tinggi vokasi memerlukan laboratorium yang lengkap dan terkini, workshop dan teaching factory serta dosen-dosen yang mesti nge-link dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta update dengan kompetensi termutakhir.
Dari gambaran ini, kita sudah dapat menduga, pengembangan pendidikan vokasi itu mahal. Tidak mungkin semuanya dibebankan pada mahasiswa. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan vokasi mesti disertai dengan alokasi anggaran yang memadai.
Tapi ini hanya pada saat awal pengembangan. Sifatnya sementara. Anggaplah investasi awal. Pada perkembangannya, Pendidikan tinggi vokasi akan mandiri sejalan dengan perkembangan teaching factory dan sinergi dengan DUDI yang dapat menjadi sumber pendapatan (income generating).
Lalu, bagaimana dengan pendidikan sarjana akademik yang masih dianggap lebih bergengsi dari pendidikan tinggi vokasi? Hemat penulis, program studi sarjana di beberapa perguruan tinggi cenderung tidak berubah.
Begi-begitu saja. Terperangkap fixed mindset. Yakin kompetensi yang dihasilkan terbaik. Padahal realitanya banyak kompetensi sarjana yang sudah usang. Pasar memerlukan new skill. Sementara, perguruan tinggi masih mempertahankan old skill.
Cara perguruan tinggi menghasilkan sarjana akademik masih menggunakan pendekatan supply side. Bukan demand side. Meski tidak dipungkiri ada beberapa perguruan tinggi swasta yang sangat progresif dan berani membuka serta menawarkan program studi kekinian. Selebihnya, terperangkap fixed mindset dan old style. Sementara, menutup program studi tidak mudah dan akan menimbulkan kegaduhan.
Lantas, apa yang mesti kita siapkan agar baik lulusan pendidikan tinggi vokasi maupun akademik dapat sama-sama diterima di pasar tenaga kerja?
New Skill Era Disrupsi
Dikutip dari Future of Jobs 2020, disrupsi akibat digitalisasi, otomatisasi dan artificial intelligence (AI) telah mengubah cara produksi, distribusi dan konsumsi. Perubahan cara kerja itu telah mengakibatkan skill lama tidak diperlukan lagi.
Dan, hal ini telah menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Sebab, skill melekat pada orang sebagai tacit knowledge. Di sisi lain, disrupsi juga telah melahirkan jutaan pekerjaan baru yang memerlukan new skill.
Di sinilah tantangan perguruan tinggi, baik akademik maupun vokasinal, dituntut untuk dapat menyiapkan skill-skill baru itu dengan ragam cara. Pertama, perguruan tinggi harus memastikan lulusannya memiliki kompetensi (hard skill) sesuai program studinya. Kompetensi tersebut harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan di lapangan. Ini sebagai hard skill utama lulusan.
Kemudian, mahasiswa juga harus diarahkan secara sistemik memiliki hard skill pendamping, seperti kemampuan komunikasi bahasa asing; menulis (writing skill); mengolah, menyajikan dan menganalisa data; logika matematika dan algoritma; dan teknologi digital. Skill-skill ini diduga relevan dengan new job.
Pada poisi inilah program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM) mesti diperankan. IPB sudah sejak tahun 2005 menerapkan kurikulum mayor-minor atau mayor-supporting course. Setiap mahasiswa diberikan kebebasan mengambil minor atau supporting course sebanyak 15 SKS.
Mayornya bisa ilmu tanah lalu mereka ambil supporting course statuistik, ilmu ekonomi, manajemen dan lain-lain. Sepertinya, inilah kemungkinan alasannya, mengapa alumni IPB relatif memiliki spektrum pasar tenaga kerja yang lebih luas.
Kedua, setiap mahasiswa secara sistemik harus memiliki intrapersonal soft skill. Kemampuan lunak yang tumbuh dari dalam seperti ketahanan (endurance), ketahanan, kelentingan (resilient), growth mindset, jujur, lapang dada, fokus (mindfulness), percaya diri, mandiri, dan tekun.
Ketiga, setiap mahasiswa juga mesti dikondisikan untuk memiliki interpersonal softskill/humanistic skill seperti empati, santun, kolaboratif, sharing, dan lain-lain.
Untuk meraih hard skill, baik yang utama maupun pendamping, relatif mudah. Namun, untuk membentuk soft skill amat sulit. Perguruan tinggi perlu kreatif dan usaha keras menciptakan iklim yang kondusif agar dapat menumbuhkan soft skills tadi.
Pembentukkan soft skill mesti blended dan integrated dengan kurikulum dan teaching method. Sehingga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Bukan hanya oleh mereka yang aktif berorganisasi saja. Inilah tantangan utama pendidikan tinggi dalam menciptakan lulusan agar dapat diserap pasar era disrupsi, dengan new job dan new skill-nya.