Konten dari Pengguna
Apakah Marhaen Mengenal GMNI?
6 Agustus 2025 8:45 WIB
·
waktu baca 7 menit
Kiriman Pengguna
Apakah Marhaen Mengenal GMNI?
Apakah Marhaen Mengenal GMNI? pertanyaan menggelitik bagi kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Marhaenisme sebagai teori perjuangan. Dinamikan politik kamus dan gaduhnya medan sosial nasional.Aji Cahyono
Tulisan dari Aji Cahyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDinamika politik kampus dan gaduhnya medan sosial nasionalâpertanyaan muncul, âApakah Marhaen mengenal GMNI?â terdengar jenaka sekaligus menggugah rasa. Pertama, karena seolah sedang membalikkan logika sejarah: bukan GMNI yang mengenal Marhaen, melainkan Marhaen yang harus mengenal GMNI. Kedua, ia membuka ruang reflektif kritis tentang hubungan antara akar sosial dari ide Marhaenisme dan manifestasi politik dalam GMNI.
Ia tidak hanya menyinggung kesadaran historis, melainkan mempertanyakan standing possisioning organisasi ideologi seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) meneguhkan kembali eksistensi gerakannya. Apakah GMNI masih menjadi alat perjuangan rakyat kecilâsebagaimana yang diajarkan Bung Karno melalui Marhaenisme? atau GMNI hanya menjadi arena faksionalisme yang menjauhkan dari kepentingan rakyat, sibuk dengan perebutan kekuasaan internal dan kehilangan orientasi perjuangan kolektif?
Pertanyaan itu tidak dijawab dengan mengacu sejarah panjang GMNI atau menyitir pidato Bung Karno semata. GMNI harus digali dengan pemetaan yang komprehensif antara prinsip Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan, struktur dinamika internal GMNI hari ini, dan sejauh mana organisasi yang mengaku sebagai pewaris ajaran Bung Karno, dapat menjawab kebutuhan dan realitas sosial kaum Marhaen masa kini.
Marhaen: Figur Simbolik atau Realitas Sosial?
Marhaen bukan sekadar nama seorang petani yang dijumpai oleh Bung Karno di Bandung Selatan kisaran 1920-an, ia menjadi simbol rakyat kecil Indonesiaâyang mempunyai alat produksi sendiri, namun hidup dalam sistem yang tidak adil secara struktural. Marhaen bukan proletar dalam pengertian Marxis, karena tidak menjual tenaganya kepada kapitalis, ia bukan borjuis karena tidak mengeksploitasi orang lain.
Marhaen merupakan gambaran dari petani gurem, buruh informal, nelayan kecil, pedagang kaki lima, hingga mahasiswa kelas pekerja sedang memperjuangkan diri untuk melawan struktur ekonomi-politik yang timpang. Dalam artian ideologis, Marhaen merupakan rakyat tertindas yang harus dibebaskan. Dari sosok Marhaen inilah lahirnya Marhaenisme, ideologi pembebasan nasional berbasis pada kepentingan rakyat kecil.
Dalam konteks praktik politik, Marhaen kerap kali direduksi menjadi jargon. Banyak yang klaim berjuang untuk rakyat, tapi enggan mendekat ke denyut nadi kehidupan rakyat itu tersendiri. Tak jarang organisasi yang mengatasnamakan Marhaen justru menjauh dari spirit kerakyatan, dan terjebak dalam elitisasi struktur kekuasaan oligarki.
Titik inilah yang menjadi pertanyaan, âApakah Marhaen mengenal GMNI?â menjadi penting. Apakah rakyat kecil hari ini masih mengenal, mendengar, atau merasakan kehadiran GMNI di tengah persoalan mereka? atau justru GMNI telah bergeser menjadi organisasi yang sibuk dengan perebutan jabatan, posisi politik, atau kooptasi faksi-faks tertentu?
GMNI: Organisasi Kader Intelektual Marhaenis atau Arena Perebutan Kuasa?
Sejak kelahirannya tahun 1954 di Surabaya, GMNI didirikan sebagai alat perjuangan mahasiswa dalam mengawal cita-cita nasionalisme Indonesia, revolusi rakyat dan ajaran Bung Karno. GMNI merupakan wadah ideologis, bukan sekadar komunitas kampus. Ia merupakan ruang kaderisasi Marhaenisâmereka dibentuk untuk berpikir dan bertindak demi kepentingan rakyat banyak.
GMNI lahir saat Republik Indonesia mengkonsolidasikan kemerdekaan. GMNI hadir sebagai kekuatan moral-intelektual yang berfungsi sebagai pengawal jalannya revolusi Indonesia dan dunia pemikieran serta gerakan mahasiswa. Marhaenisme digadang GMNI bukan sekadar romantisme ideologis, melainkan sebagai basis praksis dalam kehidupan kampus, masyarakat dan politik nasional.
Meskipun tidak adil jika menafikan seluruh peran GMNI karena adanya jarak diantara wacana dan praksis. Sejarah membuktikan bahwa GMNI melahirkan pemimpin nasional dan daerah yang membawa semangat kerakyatan. GMNI aktif dalam gerakan anti-neoliberalisme, menolak privatisasi sektor strategis, dan membela kepentingan nasional.
Hal ini menjadi penting GMNI sebagai ruang kaderisasi intelektual. Ia bukanlah partai politik, melainkan ruang tempaan nilai dan ide. Dalam idealnya, kader GMNI harus menjadi intelektual organik yang berpihak pada rakyat kecil. Ia tidak cukup hanya tahu Marx, Hegel, dan Sukarnoâmelainkan harus mengerti penderitaan nelayan, buruh, dan petani.
Seiring berjalannya waktu, GMNI menghadapi gelombang besar dari dalam dirinya sendiri. Tak sedikit cabang GMNI yang menjadikan konferensi maupun kongres GMNI sebagai ajang perebutan kekuasaan. Bukan lagi ruang dialektika ideologi, melainkan arena transaksi dukungan, kooptasi jabatan, bahkan manipulasi mekanisme demokrasi internal. Faksionalisme, yang awalnya merupakan perbedaan tafsir ideologis atau strategi perjuangan, bergeser merosot menjadi kader tukang pukul dan ataupun meludahi sesama kawan juangâlayaknya perkelahian antar kelompok demi kendali organisasi.
Meskipun fakta sejarah menunjukkan bahwa GMNI sempat mengalami perpecahan panjang sejak awal 1980-an (perpecahan di Bandung)âhingga masa pasca-Reformasi dengan dualisme kongres, menunjukkan bahwa organisasi ini belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang krisis identitas dan disorientasi gerak. Beberapa kasus, faksi-faksi dalam GMNI lebih sibuk memperjuangkan legitimasi daripada memperluas basis gerakan rakyat.
Faksionalisme: Sifat Alamiah atau Penyakit Ideologis?
Yang harus dipahami seksama, perbedaan pandangan dalam organisasi adalah hal lumrah. Banyak organisasi pergerakan di duniaâbaik sosialis, nasionalis, Islamis, atau lintas ideologiâperdebatan terjadi karena perbedaan strategi, konteks geopolitik maupun pengaruh eksternal. Namun yang menjadi masalah krusial adalah ketika perbedaan tidak diiringi dengan semangat etik kolektif dan kesadaran ideologis, melainkan digerakkan oleh ambisi personal, kepentingan sempit dan patronase kekuasaan.
Dalam konteks GMNI, faksionalisme berlarut bukan menjadi ruang dialektika yang sehat, melainkan menjadi beban sejarah yang menjauhkan organisasi dari rakyat. Dalam banyak forum, kader justru lebih sibuk identifikasi (intrik) mana kawan dan lawan dari kubu manaâdaripada mendiskusikan solusi atas krisis ekologis, ketimpangan sosial, atau komersialisasi pendidikan tinggi.
Sejak perpecahan di Bandung tahun 1980-an hingga friksi baru pasca-Reformasi, GMNI kerap terjebak dalam tarik menarik faksi. Akibatnya, energi ideologis yang seharusnya didedikasikan untuk rakyat kecil terserap habis oleh pertikaian internal. Ironsnya, organisasi yang harus menjadi pelopor pembebasan malah kehilangan orientasi praksisnya. Marhaen menjadi sumber inspirasi perjuangan justru tak lagi dilibatkan dalam perumusan strategi dan arah perjuangan.
Padahal, tantangan kaum Marhaen hari ini semakin kompleksâdari penggusuran atas nama pembangunan, krisis iklim, digitalisasi eksploitatif hingga dominasi oligarki yang mengontrol GMNI ataupun rakyat. Bagaimana mungkin rakyat kecil dapat mengenal GMNI, jika GMNI sibuk berselisih siapa yang sah secara administratif, bukan siapa yang relevan secara ideologis ?
Mengapa Marhaenisme Membutuhkan Persatuan?
Marhaenisme, teori perjuangan yang diwariskan oleh Bung Karno, dibangung dengan semangat kolektif dan perjuangan bersama. Tidak ada Marhaenisme tumbuh dalam egoisme sektoral. Sebaliknya, Marhaenisme terfokus pada gotong royong, tentang âsemua untuk semua,â tentang âkitaâ bukan âaku.â Sejatinya GMNI berazazkan Marhaenisme, menjadikan persatuan sebagai prinsip dasar perjuangan, bukan sebagai komoditas politik faksional.
Persatuan dalam GMNI bukan berarti anti-kritik atau anti-perbedaan. Melainkan persatuan menjadi landasan untuk memperkuat gerakan bersama,bukan saling menegasikan satu sama lain. Banyak momentum sejarah bangsa, GMNI pernah memainkan peran penting signifikanâterutama dalam konsolidasi mahasiswa era Bung Karno dan perjuangan anti-neoliberalisme pasca-Reformasi. Namun potensi historis menjadi hilang jika organisasi terjebak dalam lingkaran setan konflik internal.
Disisi lain, musuh utama rakyat hari ini bukan faksi A atau faksi B dalam GMNI, melainkan sistem ekonomi-politik yang semakin menjauhkan keadilan sosial bagi rakyat. Kapitalisme global merangsek masuk melalui pintu investasi, teknologi dan regulasi. Di tengah itu, rakyat membutuhkan organisasi progresif yang solid, visioner dan berpihak.
Mengembalikan Khittah ke Jalan Perjuangan Rakyat
GMNI berada di titik krusial. Jika tidak segera melaksanakan agenda rekonsolidasi dan transformasi internal, maka ia hanya menjadi organisasi yang menjaga museum ideologi nan penuh nostalgiaâhidup dari romantisme masa lalu, melainkan kehilangan navigasi masa depan. Jalan satu-satunya adalah kembali ke akarnya: jalan rakyat, panggilan sejarah, dan tugas ideologi.
GMNI mampu menjawab arah zaman: membantu petani mempertahankan tanahnya, bersama buruh menuntut keadilan kerja di era fleksibilitas tenaga kerja, mendampingi mahasiswa miskin yang rentan dikeluarkan karena tunggakan UKT, mengadvokasi hak-hak masyarakat adat yang direpresi oleh kekuasaan oligarki dan kebijakan pembangunan eksploitatif. Hal ini menjadikan GMNI dikenali kembali oleh Marhaen.
Di luar itu, GMNI harus memperkuat pendidikan ideologi kadernya bukan dengan doktrin kosong, melainkan dengan praksis sosial. Diskusi kelas tidak boleh berakhir di ruang baca kampus, melainkan dapat menemukan formula artikulasi di sawah, pabrik, pelabuhan dan pasar. Marhaenisme harus hidup kembali dengan semangat zaman, bukan sekadar kurikulum formal organisasi.
Penutup: Membuat Marhaen Mengenal Kita Kembali
Mungkin prediksi penulis, bahwa hari ini banyak Marhaen tidak mengenal GMNI. Namun bukan karena mereka apatis, melainkan GMNI tersendiri belum cukup hadir dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, tugas kita bukan bertanya terus-menerus, melainkan bergerak untuk menjawabnya. GMNI harus merebut simpatik kepercayaan rakyat kecil, bukan hanya sekadar retorika maupun selebaran propaganda, tetapi lewat kerja ideologi dan keberpihakan nyata.
Organisasi ini seharusnya menjadi rumah ideologis terbuka bagi semua anak bangsa yang ingin belajar, berjuang dan membela kaum tertindas. Bukan menjadi benteng eksklusif bagi kampus atau kendaraan politik para oportunis. Ketika GMNI menjadi ruang perjuangan bersama secara kolektif, demokratis dan berorientasi rakyatâbukan hanya perebutan posisi antara faksi A dan B, maka Marhaen akan mengenal GMNI, bukan hanya sebagai nama, melainkan kawan seperjuangan.
Sejatinya, Marhaenisme bukan sekadar warisan Bung Karno, melainkan amanat menanti yang harus diwujudkan. GMNI adalah salah satu pewaris terdekatnya. Maka tugasnya adalah bergerak secara nyata, bukan mengklaim.