Konten dari Pengguna

Menafsir Pemikiran Bung Karno soal Persatuan Nasional: Marhaenis Era Kontemporer

Aji Cahyono
Direktur Eksekutif Indonesian Coexistence, Master Bidang Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga
27 Juli 2025 15:59 WIB
Ā·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kiriman Pengguna
Menafsir Pemikiran Bung Karno soal Persatuan Nasional: Marhaenis Era Kontemporer
Menafsir Pemikiran Bung Karno soal Persatuan Nasional-Marhaenis era Kontemporer. Seperti ia bersama Rakyat, kepentingan bangsa Indonesia dan perkembangan dunia kompleks.
Aji Cahyono
Tulisan dari Aji Cahyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pameran Arsip Foto 'Bung Karno bersama Rakyat' (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pameran Arsip Foto 'Bung Karno bersama Rakyat' (Foto: Yudhistira Amran/kumparan)
Waktu yang berjalan cepat dan dunia yang terus-menerus berubah, serta problem bangsa Indonesia yang kian kompleks—politik identitas, politik kekuasaan, dan kepentingan ekonomi yang semakin kapital-liberalistik. Penulis berupaya menempatkan gagasan Bung Karno menjadi pondasi penting dalam menavigasi perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu warisan pemikirannya yang fundamental adalah mengenai konsep persatuan nasional.
Pemikiran Bung Karno bukan sekadar retorika revolusioner, melainkan kerangka etik-politik berlandaskan pada pengalaman kolonialisme, perlawanan dan semangat membangun dunia yang adil dan damai. Dalam Penggunaan frame Marhaenisme, persatuan bukan sekadar instrumen administratif ataupun proyek meraih kekuasaan, melainkan yakni strategi revolusioner yang ideologis melekat pada suatu identitas bangsa Indonesia.
Bagi kader Marhaenis—baik organisasi mahasiswa yang masih eksis sekarang yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) maupun masyarakat Indonesia maupun dunia bergerak secara kultural dan politik—yang perlu dipahami bersama bahwa pemikiran Bung Karno tentang persatuan nasional bukan hanya sekadar bahan bacaan historis, melainkan adalah warisan yang hidup dan menantang untuk re-interpretasi ulang dalam konteks kontemporer: saat demokrasi terfragmentasi, identitas dikomodifikasi, dan gerakan rakyat kehilangan orientasi.
Dengan perkembangan isu kontemporer saat ini, penulis berupaya menafsirkan pemikiran Bung Karno tentang persatuan nasional, yang kemudian penulis memetakan peluang dan tantangan secara aktual bagi kader Marhaenis atau masyarakat bangsa Indonesia maupun dunia dalam menghidupkan kembali semangat era kontemporer.

Persatuan Nasional sebagai Jalan Revolusi

Pidato 1 Juni 1945, gagasan nasionalisme Bung Karno menyampaikan secara tegas bahwa kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan suku, agama, ataupun golongan—melainkan kebangsaan yang hidup karena sejarah, penderitaan bersama dan cita-cita bersama. Bung Karno menyadari bahwa perjuangan dalam pembebasan bangsa dari penjajahan, maka diperlukan persatuan yang utuh dan kokoh. Ia menolak gagasan "nasionalisme sempit" yang eksklusif, melainkan nasionalisme-integratif—merangkul keragaman sebagai kekuatan.
Persatuan bagi Bung karno bukanlah bersifat statis (kemandekan gerakan), melainkan dinamis yang bergerak kearah revolusioner untuk menggulingkan kolonialisme dan membangun tatanan sosial baru yang adil. Hal inilah mengapa Bung Karno menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan jalan hidup disertai dengan revolusi nasional, revolusi sosial dan revolusi kebudayaan.

Marhaenisme dan Persatuan Kelas Tertindas

Marhaenisme sebagai teori perjuangan yang berkarakter kerakyatan tak dapat dilepaskan dari konsep persatuan. Bung Karno memotret kelas marhaen—rakyat kecil, tani, buruh, nelayan, pelajar—sebagai basis kekuatan perubahan. Namun kekuatan ini dapat efektif jika bersatu melawan penindasan, baik kolonialisme luar maupun feodalisme dalam negeri. Bung Karno melalui gagasannya dalam buku Dibawah Bendera Revolusi: ā€œPersatuan nasional bukan hanya soal persatuan fisik, tapi soal persatuan nasib antara si miskin dan si kaya. Kita harus hapus jurang pemisah itu.ā€
Persatuan nasional, dalam Marhaenisme yakni mempersatukan rakyat dan perjuangan kelas. Ia merupakan bukan jargon kosong, melainkan proyek politis untuk membongkar struktur ketimpangan ekonomi dan sosial yang diwarisi dari kolonialisme dan dilanggengkan oleh kapitalisme modern.

Peluang bagi Kader Marhaenis di Era Kontemporer

Waktu berjalan dan zaman berubah secara berkelanjutan, prinsip Bung Karno tetap relevan. Bagi kader Marhaenis hari ini, peluang strategis dalam aktualisasi ide persatuan nasional yakni: Pertama, Gerakan Politik Anti-Oligarki. Ketika semua kebijakan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir elit dan korporasi besar. Kader Marhaenis dapat memanfaatkan semangat persatuan nasional untuk membangun front politik rakyat melawan oligarki. Hal ini tidak dimaknai sebagai anti-pembangunan, melainkan pembangunan yang adil dan berpihak pada rakyat. Persatuan bukan sebatas wacana bersatu secara simbolik, melainkan membangun aliansi lintas sektor—buruh, tani, nelayan, mahasiswa, dan pelaku UMKM—dalam satu gerakan rakyat.
Kedua, Revitalisasi Organisasi Kerakyatan. Persatuan nasional dapat hidup jika ditopang oleh organisasi yang kuat. Misalnya, GMNI, organisasi pemuda berbasis Marhaenisme mempunyai potensi besar dalam memainkan peran ideologis dan strategis dalam membentuk kesadaran nasional yang progresif, bukan sebagai agen kader yang reaksioner. Oleh karena itu, khususnya GMNI dan kader Marhaenis lainnya perlu mengantisipasi adanya jebakan sekadar menjadi "penjaga museum ideologi." Persatuan nasional harus bergeser kearah praksis —menjadi semangat kolektif dalam advokasi pendidikan, lingkungan, antikorupsi, hingga hak perempuan.
Ketiga, Persatuan Digital dan Kedaulatan Data. Era digital membawa nuansa perjuangan tidak lagi bergerak di jalan atau parlemen, melainkan ruang siber. Kader Marhaenis harus membaca peluang untuk membangun persatuan digital—melawan disinformasi, ujaran kebencian, dan fragmentasi identitas yang dikendalikan oleh algoritma kapitalisme digital. Gerakan digital menjadi alat instrumentasi dalam membangun kedaulatan informasi dan membangun narasi tandingan terhadap ideologi neoliberalisme dan sektarianisme.

Tantangan Nyata: Polarisasi, Komodifikasi, dan Krisis Ideologi

Meskipun peluang terbuka lebar, kader Marhaenis harus menghadapi tantangan serius dalam menghidupkan gagasan persatuan nasional di era kontemporer. Misalnya yakni: Pertama, Polarisasi Politik dan Identitas. Yang mana politik pasca-reformasi teridentifikasi cenderung membelah rakyat dalam poros-poros sektarian (baik basis agama, etnis maupun ideologi sempit). Persatuan nasional hanya dikerdilkan menjadi slogan kampanye pemilu, bukan sebagai proyek pembebasan manusia yang terbelenggu dalam jerat-jerat ekspoitatif. Kader Marhaenis dapat menembus sekat-sekat dan membangun persatuan ideologis berbasis pada kepentingan rakyat, bukan elit.
Kedua, Komodifikasi Nasionalisme. Dibeberapa studi kasus, nasionalisme hari ini diprediksi sebagai komoditas. Dipakai untuk menjual produk, merebut suara atau membungkam kritik. Sehingga yang dikhawatirkan adalah "pemalsuan ideologi nasionalisme" yang bertentangan dengan semangat Bung Karno. Tentu hal ini harus dipahami oleh sejumlah kader Marhaenis, dapat membedakan antara "nasionalisme kosmetik" dan "nasionalisme sejati" yang berpijak pada keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, dan emansipasi rakyat.
Ketiga, krisis ideologis dan kekaburan Marhaenisme. Tantangan terbesar disaat Marhaenisme sebagai azaz perjuangan— kehilangan wujud praksisnya. Banyak kader berbicara tentang Bung Karno, melainkan kehilangan akar perjuangan rakyat. Hal ini perlu ditegaskan bahwa Marhaenisme bukanlah doktrin mati, melainkan semangat hidup yang dapat dikembangkan sesuai zaman. Oleh karenanya, menafsir ulang konsep persatuan nasional berarti re-interpretasi ulang makna Marhaenismehari ini—agar tak hanya jadi slogan, tapi alat perjuangan yang relevan dan membebaskan.

Penutup

Menafsir pemikiran Bung Karno tentang persatuan nasional bukanlah suatu kerja-kerja romantisme yang nostalgia, melainkan kerja strategis dan ideologis bagi masa depan bangsa. Khususnya, kader Marhaenis, ada peran ganda: menjaga warisan pemikiran Bung Karno dan aktualisasi dalam konteks sosial-politik yang berubah.
Kesalahan terbesar pada umumnya membaca pemikiran Bung Karno adalah menempatkan beliau sebagai tokoh yang dikeramatkan secara dogmatis. Padahal, Bung Karno merupakan pemikir yang progresif-revolusioner senantiasa membuka ruang untuk interpretasi.
Anak muda, hari ini perlu menafsir ulang gagasan-gagasan Bung Karno, bukan hanya untuk sekadar dikutip ataupun dirayakan, melainkan diuji, dikembangkan dan diperjuangkan. Dalam hal ini, pemikiran Bung karno menjadi ā€œmata air ideologiā€ yang hidup, bukan hanya peninggalan sejarah.
Kunci dari semua diatas merupakan pemikiran Bung Karno tentang persatuan nasional dilandaskan pada keadilan sosial, partisipasi rakyat dan emansipasi budaya. Tanpa itu, persatuan hanya sebagai jargon kosong yang dapat dimanipulasi oleh kekuasaan atau rezim oligarki.
Oleh karena itu, Persatuan nasional bukan tujuan akhir, melainkan proses perjuangan yang hidup dalam tindakan: membangun gerakan rakyatm, menyatukan kekuatan kelas tertindas, melawan oligarki, dan merawat identitas nasional secara inklusif dan progresif. Bung Karno berpesan:
ā€œBangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan… Dimulai dari tanah airmu sendiri.ā€
Sudah saatnya kader Marhaenis dapat melanjutkan ajaran pemikiran Bung Karno tentang persatuan nasional—dengan semangat baru, strategi baru, dan keberanian baru.
Referensi:
Soekarno. Indonesia Menggugat. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2001.
Soekarno. Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945.
Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I dan II. Jakarta: Pustaka Antara, 1963.
Legge, J.D. Soekarno: A Political Biography. Allen & Unwin, 1972.
Trending Now