Konten dari Pengguna
Bumi Tidak Marah, Kita yang Serakah
5 Desember 2025 10:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Bumi Tidak Marah, Kita yang Serakah
Kritik narasi populer “bumi sedang marah” tiap kali menegaskan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah fenomena alamiah, melainkan konsekuensi langsung dari keserakahan manusia. #userstoryAldi Agus Setiawan
Tulisan dari Aldi Agus Setiawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika banjir bandang meruntuhkan rumah, asap kebakaran hutan menutup langit, atau gelombang panas membakar sawah, kita sering mendengar kalimat, “bumi sedang marah.” Ungkapan itu terdengar puitis, tetapi secara ilmiah menyesatkan.
Bumi tidak marah, sebab tidak tepat jika dikonotasikan antagonis; ia hanya sedang merespons. Yang berubah bukan karakter alam, melainkan cara kita mengabaikan batas-batas ekologis. Kerusakan lingkungan hari ini bukan fenomena misterius, melainkan akibat langsung dari keputusan manusia secara kolektif, terstruktur, dan berlangsung lama.
Laporan Global Carbon Project oleh Friedlingstein et al., 2024, menunjukkan bahwa emisi CO₂ global kembali mencapai rekor baru pada 2024, didorong oleh penggunaan batubara, minyak, dan gas yang tidak menunjukkan penurunan signifikan.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam AR6 Synthesis Report: Summary for Policymakers (2023) juga menegaskan bahwa emisi harus turun 43% sebelum 2030 untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5°C, sesuatu yang kini “sangat kecil kemungkinannya” tanpa perubahan drastis kebijakan.
Kerusakan di hutan tropis pun tak kalah mengkhawatirkan. Dalam Indonesia: Forest Monitoring Dashboard (2024) yang dipublikasi Global Forest Watch (GFW) mencatat lebih dari 1,5 juta hektare kehilangan tutupan pohon dalam hutan alam Indonesia pada periode 2021–2024. Hilangnya hutan berarti hilangnya stok karbon, layanan ekosistem, dan peningkatan risiko banjir serta longsor.
Dalam rantai pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) dalam laporannya The State of Food Loss and Waste (2023) mencatat sekitar sepertiga makanan global terbuang atau hilang setiap tahun. Pemborosan ini bukan hanya masalah moral, melainkan pemborosan air, energi, lahan, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca dari pembusukan sampah organik.
Di sisi lain, World Health Organization (WHO) lewat laporannya yang bertajuk "The State of Food Loss and Waste" (2023) mengabarkan jutaan kematian prematur akibat polusi udara setiap tahun, yang menjelaskan sebuah dampak langsung dari kebijakan energi kotor, transportasi berbasis fosil, dan kebakaran lahan yang terus berulang.
Semua data tersebut menunjukkan sebuah pola: kita tengah mempercepat kerusakan bumi lewat kebijakan dan praktik pembangunan yang melebihi batas ekologis.
Mengapa Narasi “Bumi Murka” Berbahaya?
Narasi bahwa “bumi marah” tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya memindahkan persoalan dari ranah politik dan ekonomi ke ranah metafisik. Ini berbahaya, karena: (1) dengan menyalahkan alam, kita mengaburkan tanggung jawab pelaku industri, investor, dan pembuat kebijakan.
Padahal, banyak kerusakan adalah hasil keputusan yang sangat terukur, mulai dari perluasan tambang hingga izin pembalakan, sehingga ada upaya menghapus aktor penyebab; (2) seolah-olah bencana adalah “takdir” dan membenarkan fatalisme ekologis, padahal IPCC (2023) menegaskan bahwa risiko bencana dapat secara signifikan dikurangi dengan mitigasi dan adaptasi yang tepat; dan (3) menghambat tekanan publik untuk perubahan sistemik.
Jika penyebab dianggap alami, dorongan untuk reformasi tata ruang, energi bersih, dan perlindungan ekosistem akan melemah.
Narasi ini juga menutupi ketidakadilan ekologis: kelompok rentan seperti masyarakat adat, nelayan, dan petani kecil adalah yang paling terkena dampaknya, sementara pihak yang diuntungkan dari eksploitasi sumber daya sering kali berada jauh dari lokasi bencana.
Di samping itu, sering kita memahami “keserakahan” sebagai sifat individu. Namun, data global menunjukkan bahwa keserakahan yang lebih berbahaya adalah keserakahan yang dilembagakan, seperti insentif ekonomi yang mendorong eksploitasi berlebih, perizinan yang longgar, dan kebijakan pembangunan yang mengutamakan keuntungan jangka pendek.
Misalnya, alih fungsi hutan untuk ekspansi perkebunan dan pertambangan dipicu oleh permintaan global komoditas dan struktur pasar yang tidak memasukkan biaya kerusakan ekologi. Tanpa mengubah insentif ini, United Nations Environment Programme (UNEP)—dalam Emissions Gap Report (2024)—menjelaskan perubahan perilaku individu tak akan cukup.
Jika akar masalah adalah struktur ekonomi, solusinya juga harus struktural. Penelitian lintas disiplin menawarkan beberapa langkah. Pertama, internalisasi biaya lingkungan, dengan instrumen ekonomi seperti pajak karbon, skema perdagangan emisi, dan biaya restorasi terbukti efektif menekan emisi bila dirancang secara adil (UNEP, 2024).
Kedua, reformasi rantai produksi dan konsumsi. Dalam data FAO (2023) yang menekankan bahwa pengurangan food loss and waste dapat menurunkan tekanan terhadap lahan dan air secara signifikan. Ketiga, penguatan peran masyarakat lokal dan adat. Studi global menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola masyarakat adat memiliki tingkat kehilangan hutan lebih rendah dan keanekaragaman hayati lebih terjaga (GFW, 2024). Keempat, tata kelola transparan dan berbasis data.
Dalam data InaRisk: Portal Risiko Bencana Indonesia (2024) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan puluhan juta warga tinggal di zona rawan banjir dan longsor, risiko yang bisa ditekan dengan tata ruang, audit lingkungan, dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS) yang lebih ketat.
Bumi Tidak Marah, Ia Memberi Peringatan
Bumi tidak sedang murka; ia sekadar menjalankan hukum fisika dan ekologi. Ketika batas dilampaui, sistem bergerak ke kondisi yang tidak lagi stabil bagi manusia. “Kemarahan bumi” adalah respons terhadap model pembangunan yang kita ciptakan dan yang sebenarnya marah adalah konsekuensi dari keserakahan kita sendiri.
Jika kita ingin mengurangi bencana dan krisis yang berulang, yang perlu kita jinakkan bukan bumi, melainkan kebijakan, insentif ekonomi, dan pola konsumsi kita. Sekali lagi, alam tidak menunggu negosiasi; ia hanya merespons. Dan respons itu kini semakin keras.