Konten dari Pengguna
Ketika Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih dari Sekadar Rencana
3 Juni 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Hilirisasi Batu Bara Butuh Lebih dari Sekadar Rencana
Kita punya miliaran ton batu bara, tapi masih bergantung pada LPG impor. Hilirisasi adalah jalan keluar, namun keberanian politik kita justru sering tak menyala.Althof endawansa
Tulisan dari Althof endawansa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHilirisasi batu bara sudah lama digaungkan. Tetapi hari ini, kita masih mengimpor lebih dari 6 juta ton Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun dan terus membakar puluhan triliun rupiah untuk subsidi energi yang bergantung pada pasar luar negeri.
Jawabannya tidak sesederhana kurangnya teknologi atau belum cukup studi. Indonesia tidak kekurangan visi, tetapi sering kali gamang dalam eksekusi. Hilirisasi batu bara, sebagaimana dipaparkan oleh PT Bukit Asam (PTBA) dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada awal Mei 2025, sejatinya sudah mulai bergulir.
Hilirisasi Bukan Sekadar Proyek, tapi Arah Bangsa
Proyek-proyek untuk memproduksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, Synthetic Natural Gas (SNG) sebagai pasokan alternatif gas pipa, dan grafit buatan sebagai komponen baterai kendaraan listrik telah memasuki fase perencanaan dan uji coba. Tapi rencana besar ini berpotensi menjadi mandek bila tidak disertai dengan keberpihakan negara.
Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, mengemukakan serangkaian permintaan logis mulai dari percepatan persetujuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Enim, kebijakan royalti nol persen, jaminan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selama masa proyek, relaksasi jejak karbon, hingga jaminan offtaker untuk pembeli produk hilirisasi. Semua ini pada dasarnya merupakan kerangka minimum yang harus dipenuhi jika kita serius ingin keluar dari jebakan ekonomi berbasis ekspor mentah.
Saat Hilirisasi Menjadi Ujian Keberanian Bernegara
Sayangnya, hingga hari ini, permintaan-permintaan tersebut masih diperlakukan sebagai usulan teknis semata, bukan sebagai panggilan strategis. Padahal, hilirisasi bukanlah proyek bisnis biasa. Ia merupakan agenda kebangsaan yang seharusnya ditempatkan sebagai prioritas nasional untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan energi impor dan membangun pondasi industri dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing.
Kita tidak bicara tentang batu bara sebagai bahan bakar kotor yang harus disingkirkan. Kita bicara tentang batu bara sebagai bahan baku masa depan yang diolah, bukan dibakar. DME yang berasal dari batu bara bisa menggantikan LPG dengan emisi yang lebih rendah. SNG bisa menjadi cadangan gas strategis saat LNG terhambat geopolitik. Artificial graphite dari batu bara bisa masuk ke rantai pasok kendaraan listrik global. Ini bukan soal mempertahankan masa lalu, tetapi soal membentuk masa depan dengan modal yang kita punya hari ini.
Harga Tak Kompetitif Bukan Alasan untuk Diam
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa semangat hilirisasi sering kali berakhir di papan presentasi. Harga produksi DME masih jauh dari keekonomian yaitu senesar 911 hingga 987 dolar Amerika Serikat (AS) per ton, dibandingkan dengan patokan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang hanya 617 dolar AS. Tanpa intervensi fiskal yang progresif dan berani, proyek ini tak akan pernah bankable. Tanpa jaminan regulasi, tidak akan ada investor yang bertaruh pada masa depan.
Terlalu sering kita menyalahkan ketidaksiapan pasar, padahal yang sebenarnya belum siap adalah keputusan politik kita sendiri. Negara-negara seperti India dan Tiongkok tidak menunggu segala hal menjadi ideal. Mereka mendorong hilirisasi sebagai jalan tengah menuju transisi energi. Bahkan Jerman, dalam bayang-bayang dekarbonisasi, masih menggunakan lignit untuk bahan baku industri tertentu. Artinya, konteks lokal tetap penting. Dan bagi Indonesia, batu bara adalah realitas dan peluang sekaligus.
Dari Parlemen ke Kabinet: Jangan Biarkan Hilirisasi Mandek
Komisi XII DPR RI telah menyuarakan pentingnya menyatukan semua sektor dalam visi hilirisasi nasional. Tapi tanpa eksekusi lintas kementerian, tanpa keputusan fiskal yang jelas, dan tanpa roadmap pelibatan sektor swasta yang konkret, semua ini hanya akan menjadi presentasi tahunan tanpa dampak nyata.
Hilirisasi batu bara bukan sekadar upaya industrialisasi. Ia adalah soal arah dan keberanian negara. Kalau hari ini pun kita masih ragu menyiapkan insentif, legalitas, dan pasar untuk produk hilir batu bara, lalu kapan kita akan siap membangun industri sendiri?
Kini saatnya berhenti menagih kesiapan investor. Justru negara yang harus terlebih dahulu menunjukkan keseriusan. Karena bila tidak, kita akan menyaksikan lagi satu dekade berlalu, dengan batu bara tetap terkubur dan energi rumah tangga tetap diimpor.