Konten dari Pengguna
Middle Income Trap: Mengapa SDM adalah Jalan Keluar Bagi Indonesia?
29 Mei 2025 11:35 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Middle Income Trap: Mengapa SDM adalah Jalan Keluar Bagi Indonesia?
Enam dekade berlalu, ratusan negara menengah masih terjebak di tempat yang sama (middle income trap). Tapi segelintir berhasil melompat jauh. Apa rahasia mereka? Dan di mana posisi Indonesia hari ini?Althof endawansa
Tulisan dari Althof endawansa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSudah terlalu lama Indonesia meletakkan harapan masa depannya pada apa yang terkandung di bawah tanah: tambang nikel, gas alam, batu bara, dan kelapa sawit. Kita merasa kaya, tetapi tetap merasa tertinggal. Kita tumbuh, tapi belum melompat.
Inilah yang disebut oleh para ekonom sebagai jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, yakni sebuah titik keseimbangan yang stagnan, ketika negara tak lagi bisa tumbuh pesat karena sudah melewati masa ekspansi awal, namun juga belum cukup kuat untuk bersaing di dunia teknologi dan inovasi.
Hanya Sedikit yang Berhasil Naik Kelas
World Bank (2012) mencatat bahwa dari 101 negara berpendapatan menengah pada tahun 1960, hanya 13 yang berhasil naik kelas menjadi negara maju hingga 2008. Daftar pendek itu meliputi Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Israel dari Asia; Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Yunani dari Eropa; Mauritius dan Guinea Khatulistiwa dari Afrika; serta Puerto Riko, sebuah wilayah administratif Amerika Serikat. Mereka tidak naik kelas karena kekayaan alam, tetapi karena investasi panjang pada manusia melalui pendidikan, teknologi, dan tata kelola ekonomi berbasis produktivitas dan inovasi.
Transformasi Korea Selatan paling sering dikutip, dan untuk alasan yang tepat. Dari negara dengan PDB per kapita lebih rendah dari Ghana pada tahun 1960 (Korea Selatan 158,3 dolar AS dan Ghana 174,9 dolar AS), Korea Selatan kini menjadi raksasa teknologi dan anggota OECD dengan PDB per kapita lebih dari 33.000 dolar AS pada tahun 2023 (World Bank, 2024). Mereka tidak hanya membangun pabrik, tetapi juga membangun sistem pendidikan, mengirim pelajar ke luar negeri, dan menciptakan kebijakan jangka panjang lintas pemerintahan. Singapura lebih mencolok lagi. Tanpa Sumber Daya Alam (SDA), negara ini menjadi pusat keuangan dan logistik global dengan Gross expenditure on R&D 2,16 persen dari PDB tahun 2020, jauh meninggalkan Indonesia yang masih berada di level 0,28 persen dari PDB di tahun yang sama.
Pertumbuhan Tak Lagi Ditambang, Tapi Dirancang
Namun, lanskap dunia telah berubah. Data terbaru dari World Development Report (2024) memperluas cakupan dan menemukan bahwa hanya 34 dari 142 negara berpendapatan menengah sejak 1990 yang berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi. Ini bukan pencapaian biasa—ini adalah bukti bahwa pilihan strategi menentukan takdir bangsa.
Gelombang sukses terbesar terjadi di Eropa Tengah dan Timur, mencakup Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Rumania, Slowakia, dan Slovenia—negara-negara yang merombak sistem pascarezim sosialis dan menempatkan produktivitas, perdagangan intra-Eropa, serta inovasi sebagai prioritas.
Di Eropa Barat, Yunani, Portugal, dan Gibraltar berhasil keluar dari stagnasi dengan menguatkan fondasi fiskal, integrasi digital, dan reformasi pendidikan. Dari Asia Barat, muncul Arab Saudi, Bahrain, dan Oman, yang memanfaatkan kekayaan minyak dan gas bukan sebagai tujuan akhir, melainkan modal awal untuk mendanai diversifikasi ekonomi dan reformasi sosial.
Sementara itu, belahan bumi selatan menyumbang keberhasilan dari Chile, Uruguay, Panama, dan Guyana—negara-negara yang mendorong sektor jasa, tata kelola keuangan, serta daya saing sumber daya manusia. Dari Karibia, masuk dalam daftar: Antigua dan Barbuda, Barbados, Saint Kitts dan Nevis, Trinidad dan Tobago, dan Puerto Riko, yang mengembangkan pendidikan tinggi, konektivitas regional, dan sektor pariwisata berbasis keterampilan.
Dari wilayah Oseania dan dependensi Pasifik, tercatat Guam, Kaledonia Baru, Kepulauan Mariana Utara, dan Samoa Amerika sebagai kawasan yang membangun ekonomi jasa, pendidikan, dan sektor publik berbasis talenta. Dua wilayah administratif khusus juga berhasil mencatatkan prestasi: Macao SAR (Tiongkok) dan Isle of Man (wilayah Inggris), menunjukkan bahwa kendati bukan negara berdaulat, arah kebijakan tetap bisa memutuskan hasil pembangunan.
Dalam daftar ini juga terdapat Korea Selatan dan Israel, dua negara dengan sejarah panjang konflik dan tekanan eksternal, namun justru menjadikan inovasi, teknologi, dan pendidikan sebagai jantung kemajuan ekonomi.
Apa yang menyatukan mereka semua? Jawabannya bukan bentuk negara, bukan jumlah penduduk, bukan kekayaan alam. Tapi keberanian mereka memilih jalur panjang dengan membangun sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Ini membawa kita pada refleksi penting: kunci sukses bukan SDA, melainkan SDM. Bahkan negara yang memulai dari minyak seperti Arab Saudi pun kini beralih: membangun NEOM, mendanai sektor baru melalui Public Investment Fund senilai US$700 miliar, dan mencetak talenta lokal melalui reformasi pendidikan. Mereka sadar bahwa SDA adalah anugerah yang menyusut, sedangkan kualitas manusia adalah aset yang bertumbuh.
Indonesia dan Potensi Demografi yang Tidak Boleh Disia-siakan
Indonesia tidak kekurangan peluang. Menurut data Dukcapil (2022) kita memiliki struktur penduduk yang menguntungkan yaitu lebih dari 190 juta penduduk usia produktif atau sekitar 69 persen dari total populasi. Namun, keunggulan demografi bukanlah jaminan. Bonus demografi hanyalah potensi, dan akan menjadi bencana bila penduduk produktif justru terjebak dalam pendidikan rendah, gizi buruk, dan pengangguran struktural. Saat ini, rata-rata lama sekolah nasional hanya 8,85 tahun, angka stunting nasional 19,8 persen, dan Human Development Index Indonesia masih 72,8 tertinggal jauh dari Korea Selatan yang berada di angka 93,7, Singapura di angka 94,6 bahkan Malaysia yang berada di level 81,9.
Karena itu, arah kebijakan pembangunan Indonesia harus dibongkar secara mendasar. Pendidikan vokasi dan politeknik harus dijadikan tulang punggung industrialisasi, bukan pelengkap. Dana abadi riset harus segera diluncurkan, dikelola profesional dan dikaitkan dengan kebutuhan sektor strategis. Insentif fiskal harus diberikan untuk perusahaan yang melatih tenaga kerja lokal, bukan hanya yang membuka pabrik. Di sisi lain, perbaikan gizi anak dan layanan kesehatan ibu perlu menjadi indikator utama keberhasilan daerah, bukan sekadar angka nasional. Apalagi pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis sebagai upaya mengurangi stunting.
Dari Hilirisasi SDA Menuju Industrialisasi SDM
Kita boleh membanggakan hilirisasi nikel dan batu bara. Tapi menyaring bijih mentah tanpa membangun kapasitas teknologi hanya akan menjadikan kita “penyedia bahan baku untuk revolusi industri orang lain.” Hilirisasi sejati adalah industrialisasi SDM yang dimulai dari kelas sekolah, kampus riset, dan pusat pelatihan kerja.
Jalan keluar dari middle income trap bukan soal keberuntungan, tetapi soal keberanian membuat pilihan jangka panjang. Kita bisa memilih jalan Korea Selatan yang bertumpu pada inovasi. Kita bisa belajar dari Arab Saudi yang memutar arah sejarahnya dari ketergantungan minyak menuju ekonomi pengetahuan dan investasi. Semua pelajaran sudah tersedia. Pertanyaannya hanya satu: apakah kita siap mengambil jalan yang lebih menanjak?