Konten dari Pengguna
Mengapa Narasi Kebenaran di Politik Internasional Tidak Pernah Sama?
6 Desember 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Mengapa Narasi Kebenaran di Politik Internasional Tidak Pernah Sama?
Mengapa narasi kebenaran di politik internasional tidak pernah sama? Setiap negara punya kebenaran sendiri, karena itulah cara mereka bertahan sampai membentuk identitas di panggung dunia. #userstoryAlviss Davie Hunafa
Tulisan dari Alviss Davie Hunafa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKalau kita perhatikan berita internasional, sering sekali ada momen ketika dua negara berbicara soal isu yang sama, tapi ceritanya malah berbeda jauh. Ukraina dan Rusia punya versinya masing-masing soal siapa yang memulai duluan, Israel dan Palestina punya narasi sendiri soal sejarah tanah, Tiongkok dan sebagian negara ASEAN saling tuding soal Laut Cina Selatan, seolah-olah kebenaran itu bukan lagi fakta, melainkan produk politik.
Pertanyaannya: Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa sebuah peristiwa bisa terlihat benar dengan cara yang berbeda-beda tergantung dari negara mana kita mendengarnya?
Kebenaran dalam politik internasional bukan cuma soal fakta objektif, melainkan soal siapa yang punya kuasa untuk menyebarkan cerita dan siapa yang percaya. Negara membangun narasi untuk melindungi kepentingannya, media memperkuat persepsinya, dan kekuasaan menentukan versi mana yang paling dipercaya.
Politik Narasi dan Pencitraan Negara
Di panggung internasional, negara bukan cuma aktor politik, melainkan juga storyteller profesional. Negara butuh citra tertentu untuk mempertahankan legitimasi, menarik sekutu, atau membenarkan tindakan mereka sendiri.
Menurut Joseph Nye dalam buku Soft Power (2004), di sinilah politik narasi bekerja. Amerika Serikat misalnya, sudah lama menjual dirinya sebagai pembela demokrasi, sebuah narasi yang dipakai dari Perang Dingin hingga intervensi di Irak. Narasi itu membuat kebijakan agresif tampak seperti tindakan moral.
Contoh lain bisa kita lihat ketika Rusia membangun narasi bahwa mereka melindungi kawasan dari ekspansi Barat dengan menampilkan NATO dan Amerika Serikat sebagai ancaman yang terus mendekat ke perbatasan mereka.
Sejak krisis Ukraina 2014, tindakan Rusia mulai dari aneksasi Krimea hingga invasi 2022 dibingkai sebagai langkah defensif untuk menjaga keamanan regional dan melindungi komunitas berbahasa Rusia. Dengan ini, Rusia membalik persepsi dari terlihat sebagai agresor menjadi pihak yang merasa terpaksa bertindak demi mempertahankan stabilitas kawasan.
Jadi, narasi bukan kejadian alamiah. Ia dengan sengaja dirancang, diuji coba, dan disebarkan. Negara tahu kalau mereka tidak membangun citra sendiri, dunia akan membangunkan citra untuk mereka. Karena itu, kebenaran bukan soal fakta murni, melainkan tentang siapa yang berhasil membuat narasinya paling masuk akal.
Pertempuran Narasi di Ruang Media
Kalau narasi adalah produk, media adalah salurannya. Dulu, propaganda mungkin identik dengan poster Perang Dunia II. Sekarang bentuknya lebih canggih, bisa berupa bot akun medsos, influencer bayaran, iklan politik tersembunyi, sampai akun resmi pemerintah. Negara paham bahwa persepsi publik adalah medan perebutan kekuasaan yang baru.
Salah satu contoh paling jelas adalah bagaimana konflik Israel-Palestina dibingkai oleh media dari berbagai negara. Menurut buku The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians (2015), Israel dan media barat mendorong narasi bahwa tindakannya adalah bentuk self-defense yang memperkuat citra bahwa mereka berada dalam ancaman permanen dan menggambarkan Palestina sebagai agresor.
Aksi perlawanan Palestina sering dibesar-besarkan, tetapi kekerasan struktural dan militer Israel sering diperkecil. Narasi yang disebarkan membuat publik dunia melihat konflik secara tidak proporsional.
Sementara itu, Palestina melalui jurnalis warga, aktivis, dan media alternatif menekankan narasi penindasan, genosida, dan pelanggaran HAM. Hasilnya, publik internasional sering melihat dua realitas yang sama sekali berbeda meski berasal dari peristiwa yang sama.
Contoh lain adalah sengketa Laut Cina Selatan. Tiongkok secara aktif memakai media negara dan diplomasi digital untuk menegaskan klaim nine-dash line sebagai warisan sejarah untuk membingkai tindakannya sebagai penegakan kedaulatan.
Sementara itu, negara-negara ASEAN—seperti Filipina, Vietnam, dan lainnya—menarasikan hal sebaliknya, bahwa Tiongkok melakukan ekspansi maritim ilegal, dengan contoh Filipina memanfaatkan putusan PCA 2016 sebagai alat legitimasi naratif.
Dampak Global dari Perebutan Narasi Negara
Ketika negara membentuk versi kebenarannya sendiri, masalahnya bukan cuma soal perbedaan cerita, melainkan soal dampak moralnya. Negara bisa memilih narasi yang menguntungkan dirinya, meski itu membuat publik global memahami situasi dengan cara yang keliru.
Dalam teori konstruktivisme yang dibahas di artikel Anarchy is What States Make of It oleh A. Wendt (1992), realitas politik global dibentuk lewat interaksi dan narasi; bukan sekadar fakta material, melainkan penggunaan kemampuan itu tetap punya beban etis.
Masalah pertama muncul ketika narasi yang disebarkan negara itu memanipulasi persepsi publik. Contoh paling jelas adalah isu senjata pemusnah massal di Irak tahun 2003 yang akhirnya terbukti tidak benar, tetapi sudah lebih dulu memicu perang dan menjatuhkan banyak korban sipil yang tak bersalah. Keputusan moral publik jadi bias karena informasi awalnya tidak jujur.
Masalah kedua adalah hilangnya ruang bagi suara negara kecil atau kelompok rentan. Ketika satu narasi negara dianggap paling valid, pihak lain kehilangan kesempatan menjelaskan realitasnya sendiri. Situasi ini menciptakan ketidakadilan pengetahuan.
Masalah ketiga adalah runtuhnya kepercayaan global. Jika negara terlalu sering memelintir cerita, negara lain jadi sulit percaya bahkan saat dia berkata benar. Krisis kepercayaan ini memperburuk diplomasi dan kerja sama internasional.
Namun pada akhirnya, setiap negara punya versi kebenarannya sendiri karena itulah cara mereka bertahan, bersaing, dan membentuk identitas di panggung dunia. Hal tersebut tidak diartikan bahwa kebenaran tidak ada, tetapi kita perlu terus kritis dalam membedakan mana narasi yang informatif dan mana narasi yang manipulatif. Di tengah hiruk-pikuk informasi saat ini, kemampuan memahami politik narasi justru menjadi salah satu kunci untuk menjadi warga global yang lebih melek geopolitik.