Konten dari Pengguna
Ketika Anggaran Pendidikan 20% Hanya Angka: Tantangan Nyata Pemerataan Belajar
10 November 2025 18:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Anggaran Pendidikan 20% Hanya Angka: Tantangan Nyata Pemerataan Belajar
Tulisan ini menyoroti ketimpangan penggunaan anggaran pendidikan 20% di Indonesia, menelaah efektivitasnya, serta mengajak pada pemerataan akses belajar yang lebih adil dan nyata. M Ikrom Alawi Ibnazz
Tulisan dari M Ikrom Alawi Ibnazz tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSetiap tahun, pemerintah selalu mengumandangkan komitmen 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Sebuah angka yang seolah menjanjikan masa depan cerah bagi dunia pendidikan Indonesia. Namun, di balik besarnya persentase itu, masih banyak sekolah berdinding papan, guru honorer yang bergaji minim, dan siswa yang harus menempuh kilometer panjang hanya untuk menimba ilmu. Pertanyaannya:
Apakah 20% Itu benar-benar hadir untuk mereka?
Isu ini bukan sekadar hitungan anggaran, melainkan soal keadilan dalam akses pendidikan. Banyak pihak menilai bahwa angka 20% hanya tampak mengesankan di atas kertas, sementara pelaksanaannya masih jauh dari pemerataan. Dari kota besar hingga pelosok negeri, kesenjangan pendidikan terus menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh. Di sinilah letak persoalan utama: bagaimana memastikan dana yang besar itu benar-benar menyentuh ruang kelas yang paling membutuhkan?
Dalam laporan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran pendidikan Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Angka itu sekilas menakjubkan. Namun, sebagian besar dana tersebut terserap pada belanja rutin, seperti gaji guru dan birokrasi administratif. Sementara itu, infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal masih memprihatinkan. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, sejumlah sekolah masih kekurangan fasilitas dasar seperti listrik dan akses internet.
Fenomena ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas. Menurut pakar pendidikan, Prof. Najeela Shihab, persoalan utama terletak pada efektivitas distribusi dan transparansi penggunaan dana. “Masalah kita bukan kurang uang, tapi kurang perencanaan dan pengawasan yang berbasis kebutuhan,” ujarnya dalam sebuah diskusi pendidikan nasional.
Di sisi lain, Kurikulum Merdeka yang digadang-gadang sebagai solusi justru menghadirkan tantangan baru. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan dengan fasilitas memadai dapat melaksanakan kurikulum ini dengan baik, namun banyak sekolah di daerah pedalaman belum siap, baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi. Akibatnya, “kemerdekaan belajar” hanya dinikmati sebagian kecil pelajar Indonesia.
Ketimpangan digital juga memperlebar jurang. Selama pandemi COVID-19, kita melihat bagaimana siswa di kota dengan mudah mengikuti pembelajaran daring, sementara siswa di desa harus memanjat bukit demi mencari sinyal. Peristiwa itu menjadi bukti konkret bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya soal dana, tetapi juga akses terhadap teknologi dan pelatihan guru.
Anggaran pendidikan sebesar 20% seharusnya tidak hanya menjadi simbol komitmen, tetapi wujud nyata pemerataan. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar sampai ke ruang kelas, bukan berhenti di meja birokrasi. Transparansi penggunaan dana dan pengawasan berbasis masyarakat harus diperkuat agar tidak ada lagi sekolah yang tertinggal karena sistem yang tidak efisien.
Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Jika pengelolaan anggaran masih sebatas formalitas, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa hanya akan menjadi slogan kosong. Pemerataan belajar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga panggilan moral bagi seluruh masyarakat. Karena sejatinya, kemajuan Indonesia dimulai dari kesetaraan di ruang kelas.
Oleh: M. Ikrom Alawi Ibnaz, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta