Konten dari Pengguna
Kualitas Guru di Daerah Pedalaman
4 November 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Tulisan dari Alya Septin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Guru merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem pendidikan. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan penuntun arah masa depan peserta didik. Namun, di Indonesia yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam kondisi sosial ekonomi, pemerataan kualitas guru masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah pedalaman.
Daerah-daerah terpencil sering kali menghadapi kekurangan guru yang berkualitas, baik dari segi kompetensi profesional, pedagogik, maupun kesejahteraan. Fenomena ini berimplikasi langsung terhadap kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak di wilayah tersebut.
PerbesarKesenjangan Kualitas Pendidikan dan Distribusi Guru
Salah satu permasalahan utama dalam dunia pendidikan Indonesia adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedalaman. Di kota-kota besar, guru memiliki akses terhadap berbagai pelatihan, fasilitas, dan sumber belajar yang memadai. Sebaliknya, di daerah pedalaman, guru sering dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang rusak, minimnya buku pelajaran, hingga akses internet yang nyaris tidak ada.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa sebagian besar daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kekurangan guru yang memenuhi standar profesional. Banyak guru di pedalaman bukan berasal dari latar belakang pendidikan guru, melainkan dari lulusan umum yang diangkat karena kebutuhan mendesak. Hal ini menyebabkan kompetensi pedagogik mereka sering kali belum sesuai dengan tuntutan kurikulum nasional, termasuk Kurikulum Merdeka yang menekankan kreativitas, diferensiasi pembelajaran, dan pembelajaran berbasis proyek.
Faktor Penyebab Rendahnya Kualitas Guru di Daerah Pedalaman
Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas guru di daerah pedalaman. Pertama, keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan. Banyak guru yang ditugaskan di wilayah terpencil tidak memiliki kesempatan mengikuti pelatihan berkelanjutan karena jarak yang jauh dan keterbatasan biaya perjalanan. Akses internet yang minim juga menghambat mereka memanfaatkan platform daring seperti Guru Belajar dan Berbagi atau Merdeka Mengajar.
Kedua, rendahnya motivasi akibat kesejahteraan yang tidak memadai. Gaji guru honorer di pedalaman kerap kali jauh di bawah upah minimum daerah. Dalam banyak kasus, mereka harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya pribadi hanya untuk mengajar. Kondisi ini membuat semangat dan dedikasi guru mudah menurun, apalagi ketika mereka tidak mendapat dukungan sosial maupun institusional yang memadai.
Ketiga, minimnya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Tidak jarang pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Sementara itu, masyarakat di pedalaman kadang belum memiliki kesadaran penuh akan pentingnya pendidikan formal. Akibatnya, peran guru menjadi sangat berat—mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menjadi motivator dan penggerak sosial agar anak-anak tetap mau bersekolah.
Tantangan Sosial dan Geografis
Kondisi geografis pedalaman sering menjadi kendala utama bagi guru. Banyak di antara mereka harus menyeberangi sungai, mendaki gunung, atau menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah. Tidak jarang guru harus tinggal di sekolah atau rumah sederhana di sekitar sekolah karena sulitnya akses transportasi.
Selain itu, tantangan sosial juga muncul ketika guru dari luar daerah harus beradaptasi dengan budaya lokal yang sangat berbeda. Misalnya, di beberapa daerah adat, nilai-nilai tradisional masih sangat kuat, sehingga guru perlu berhati-hati dalam menyampaikan materi yang berpotensi menyinggung keyakinan masyarakat. Adaptasi budaya ini membutuhkan kesabaran, empati, dan kemampuan komunikasi yang baik agar proses pembelajaran berjalan harmonis.
Semangat Pengabdian dan Inovasi di Tengah Keterbatasan
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, banyak guru di daerah pedalaman menunjukkan semangat luar biasa dalam mengabdi. Mereka berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar sebagai media belajar. Misalnya, untuk menjelaskan konsep sains, mereka menggunakan contoh tumbuhan dan hewan lokal; untuk mengajarkan matematika, mereka memanfaatkan benda-benda sederhana seperti batu, kayu, atau biji-bijian.
Ada pula kisah inspiratif dari guru-guru muda yang memanfaatkan teknologi seadanya—misalnya menggunakan ponsel pribadi dan jaringan internet terbatas untuk mengakses materi pembelajaran daring. Mereka menjadi bukti nyata bahwa kualitas guru tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga oleh komitmen dan kreativitas dalam menghadapi situasi sulit.
Selain itu, beberapa lembaga nonpemerintah dan komunitas sosial seperti Indonesia Mengajar atau Gerakan Guru Belajar turut membantu meningkatkan kapasitas guru di pedalaman melalui program pendampingan, pelatihan, dan penyediaan bahan ajar alternatif. Program-program semacam ini membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan meski dalam skala yang masih terbatas.
Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Guru Pedalaman
Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai program untuk mengatasi masalah kualitas guru di daerah pedalaman. Salah satunya adalah kebijakan penempatan guru ASN melalui sistem afirmatif, di mana daerah 3T mendapat prioritas. Selain itu, program Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT) diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah sulit.
Namun, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Banyak guru yang setelah mendapatkan tunjangan, justru memilih pindah ke daerah yang lebih mudah dijangkau karena fasilitas dan keamanan lebih baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dengan memastikan adanya career path yang jelas bagi guru di daerah pedalaman, seperti percepatan kenaikan pangkat, prioritas beasiswa studi lanjut, atau peluang menjadi kepala sekolah setelah masa tugas tertentu.
Selain kebijakan finansial, peningkatan kualitas guru juga harus difokuskan pada pengembangan profesional berkelanjutan (continuous professional development). Pemerintah perlu memperluas pelatihan berbasis daring dengan model blended learning yang fleksibel dan ramah bagi guru dengan koneksi internet terbatas. Pelatihan tersebut sebaiknya disertai sistem pendampingan atau coaching oleh mentor yang berpengalaman, bukan hanya sekadar penugasan administratif.
Dampak terhadap Kualitas Pendidikan dan Pembangunan Sosial
Kualitas guru di pedalaman secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anak-anak di daerah tersebut. Guru yang kompeten mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kepercayaan diri siswa meski dalam keterbatasan. Sebaliknya, guru yang kurang terlatih cenderung hanya mengandalkan metode ceramah dan hafalan, yang membatasi perkembangan berpikir kritis anak.
Lebih jauh, pendidikan yang berkualitas di daerah pedalaman merupakan fondasi bagi pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang. Dengan meningkatnya kualitas guru, anak-anak pedalaman memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan layak, dan berkontribusi dalam pembangunan daerahnya sendiri. Dalam konteks inilah, memperkuat kualitas guru di pedalaman bukan hanya tanggung jawab pendidikan, tetapi juga bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.
Kualitas guru di daerah pedalaman merupakan isu strategis yang menyangkut keadilan sosial dan masa depan bangsa. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, kesejahteraan yang rendah, serta hambatan geografis dan sosial. Namun di balik semua itu, terdapat semangat pengabdian luar biasa dari para guru yang tetap berjuang mencerdaskan generasi muda di tengah keterbatasan.
Pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu bersinergi menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru pedalaman. Melalui kebijakan afirmatif, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan peran komunitas lokal, kualitas guru di pedalaman dapat meningkat secara bertahap. Pada akhirnya, pemerataan kualitas guru bukan hanya soal pendidikan, melainkan tentang memastikan setiap anak Indonesia—di kota maupun di pelosok—memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.