Konten dari Pengguna
Infrastruktur: Jalan Cepat Menuju Pemerataan
3 Agustus 2025 17:05 WIB
·
waktu baca 2 menit
Tulisan dari Andriani Endah Wahyuningtyas tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarIndonesia tengah memasuki babak penting dalam proses pembangunan ekonominya. Di tengah tantangan global dan transformasi digital, infrastruktur menjadi kata kunci yang tidak bisa diabaikan. Infrastruktur bukan hanya penopang pertumbuhan ekonomi, tetapi sekaligus lokomotif pembangunan yang menyentuh berbagai sektor strategis.
Dari perspektif ekonomi pembangunan, infrastruktur memiliki fungsi vital dalam mendorong efisiensi pasar, menciptakan konektivitas antardaerah, dan memperkecil kesenjangan antarwilayah. Jalan yang baik mempercepat distribusi barang, pelabuhan yang modern membuka akses pasar global, dan infrastruktur digital mempercepat inklusi ekonomi.
Berdasarkan data World Bank (2023), setiap peningkatan investasi infrastruktur publik sebesar 1% dari PDB berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5–2% dalam jangka menengah. Hal ini sejalan dengan semangat Indonesia dalam mengejar visi pembangunan berkelanjutan dan memaksimalkan manfaat dari bonus demografi.
Namun, membangun infrastruktur bukan tanpa tantangan. Kualitas perencanaan, transparansi anggaran, hingga keberlanjutan lingkungan sering kali menjadi sorotan kritis. Inilah mengapa penting bagi pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga outcome jangka panjang: apakah jalan itu memudahkan akses pendidikan? Apakah bendungan tersebut memperkuat ketahanan pangan?
Proyek seperti Tol Trans Jawa, Pelabuhan Patimban, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi etalase bagaimana infrastruktur mendorong transformasi ekonomi—namun tetap perlu dikawal dari sisi kebermanfaatan sosial dan akuntabilitasnya. Dalam pendekatan ekonomi pembangunan, infrastruktur tidak boleh menjadi alat eksploitasi anggaran, tetapi harus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan.
Pembangunan infrastruktur juga harus berpihak pada daerah tertinggal dan terpencil. Tanpa intervensi negara, daerah-daerah ini akan terus terjebak dalam lingkaran low equilibrium trap: tidak berkembang karena akses yang terbatas, dan tetap terpinggirkan karena dianggap tidak potensial secara ekonomi. Di sinilah peran negara dan kebijakan publik yang progresif menjadi krusial.
Infrastruktur bukanlah proyek jangka pendek. Ia adalah warisan ekonomi lintas generasi. Untuk itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan secara kritis, adil, dan berkelanjutan, dengan berpegang pada prinsip efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Saat infrastruktur dibangun dengan visi pembangunan jangka panjang, maka Indonesia sedang membangun lebih dari sekadar jalan—Indonesia sedang membangun masa depan.