Konten dari Pengguna
Kampus yang Meluluskan Nilai, Bukan Sikap
15 Januari 2026 7:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Kampus yang Meluluskan Nilai, Bukan Sikap
Kampus bangga pada IPK dan akreditasi. Tapi di balik angka, ada sikap yang tak pernah diuji. Ketika nilai diluluskan, keberanian justru tertinggal.Andry Saputra Siregar
Tulisan dari Andry Saputra Siregar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKampus gemar merayakan angka. Indeks prestasi, masa studi, akreditasi, dan peringkat menjadi simbol keberhasilan pendidikan tinggi. Semua disusun rapi, terukur, dan mudah dipresentasikan. Namun di tengah obsesi pada capaian kuantitatif itu, ada satu aspek yang nyaris tak pernah dihitung: sikap. Ia tidak tercantum di transkrip nilai, tidak masuk borang akreditasi, dan jarang menjadi indikator kelulusan padahal justru di sanalah kualitas pendidikan diuji.
Nilai akademik hari ini telah menjelma menjadi mata uang utama. IPK tinggi diperlakukan sebagai bukti kecerdasan, kelulusan tepat waktu sebagai tanda kedewasaan, dan sertifikat sebagai legitimasi kompetensi. Semua itu sah, bahkan penting. Masalah muncul ketika nilai berubah dari alat menjadi tujuan akhir. Ketika proses pendidikan dipersempit menjadi sekadar mekanisme pengumpulan angka, sementara pembentukan sikap dibiarkan tumbuh atau layu sendiri.
Kampus sering membanggakan diri sebagai ruang pembentukan nalar kritis. Visi institusi dipenuhi kata-kata seperti “integritas”, “keberanian berpikir”, dan “tanggung jawab sosial”. Namun dalam praktiknya, sistem akademik justru lebih terampil mengelola kepatuhan daripada merawat keberanian. Mahasiswa yang ideal adalah mereka yang memenuhi syarat administratif, mengikuti prosedur, dan tidak menimbulkan gesekan. Sementara mahasiswa yang terlalu vokal, terlalu kritis, atau terlalu berani mengambil posisi kerap dipandang sebagai masalah bukan karena argumennya keliru, tetapi karena sikapnya mengganggu kenyamanan.
Kampus memang tidak pernah secara terang-terangan membungkam kritik. Forum diskusi tersedia, mimbar akademik dibuka, dan ruang dialog selalu disebut sebagai bukti keterbukaan. Namun di sinilah paradoks itu bekerja. Kritik boleh disampaikan, selama tidak menuntut perubahan nyata. Pendapat boleh berbeda, asal tidak menyentuh pusat pengambilan keputusan. Mahasiswa belajar cepat bahwa berbicara aman di ruang seminar, tetapi berisiko ketika kritik diarahkan ke kebijakan.
Alih-alih membungkam, kampus melakukan sesuatu yang jauh lebih halus dan efektif: mengelola kritik. Bahasa birokratis digunakan untuk meredam ketegangan. Undangan audiensi menjadi pengganti keputusan. Notulen rapat menjadi tempat gagasan disimpan, bukan ditindaklanjuti. Kritik tidak dihapus, hanya diparkir hingga kehilangan daya dorongnya. Dalam ekosistem seperti ini, mahasiswa tidak dipaksa diam, tetapi dibiasakan untuk menyesuaikan diri.
Proses pendidikan pun secara tak sadar melatih pemisahan antara kecerdasan dan sikap. Berpikir kritis diajarkan sebagai kemampuan analitis, bukan sebagai tanggung jawab moral. Mahasiswa mahir mengutip teori, tetapi ragu mengambil posisi. Pandai menjawab soal, tetapi gamang ketika dihadapkan pada ketidakadilan di luar ruang kelas. Mereka lulus dengan transkrip akademik yang rapi, namun tanpa kompas sikap yang jelas.
Sebagian pihak mungkin berargumen bahwa kampus bukan arena aktivisme, melainkan ruang ilmiah yang harus netral. Argumen ini terdengar masuk akal, tetapi problematis. Netralitas akademik sering disalahartikan sebagai ketidakterlibatan. Padahal, berpikir ilmiah tidak berarti mengosongkan sikap, melainkan menimbangnya secara bertanggung jawab. Kampus yang benar-benar akademik seharusnya mendorong perbedaan posisi, bukan meredamnya atas nama stabilitas.
Ketika netralitas berubah menjadi kenyamanan, ia diam-diam memihak status quo. Kampus menjadi ruang aman bagi sistem yang sudah mapan, bukan ruang kritis bagi pembaruan. Mahasiswa pun menyerap satu pelajaran penting yang tidak pernah tertulis di silabus: untuk bertahan dan lulus, jangan terlalu jauh melawan arus. Kepatuhan dipersepsikan sebagai kedewasaan, sementara keberanian dianggap ketidakmatangan.
Ironinya, banyak kampus justru bangga melahirkan lulusan yang “siap kerja”, adaptif, dan fleksibel. Namun fleksibilitas tanpa sikap mudah berubah menjadi oportunisme. Adaptasi tanpa prinsip hanya melahirkan profesional yang cekatan, tetapi rapuh secara etika. Dunia kerja mungkin menyerap mereka dengan cepat, tetapi masyarakat kehilangan agen perubahan yang berani mengambil posisi ketika nilai-nilai diuji.
Pertanyaan pentingnya bukan apakah mahasiswa hari ini apatis. Pertanyaan yang lebih jujur adalah apakah sistem pendidikan tinggi memberi ruang yang aman dan bermakna untuk membentuk sikap. Ataukah sejak awal, sikap dianggap sebagai urusan personal yang tidak perlu dipertaruhkan secara institusional?
Selama keberhasilan kampus terus diukur terutama dari nilai, akreditasi, dan peringkat, pendidikan akan terus direduksi menjadi proses administratif. Padahal pendidikan sejatinya adalah proses pembentukan manusia bukan hanya tenaga kerja, bukan sekadar lulusan, melainkan warga yang mampu bersikap ketika kenyamanan berhadapan dengan kebenaran.
Meluluskan mahasiswa dengan nilai baik adalah capaian. Namun meluluskan mereka tanpa sikap adalah kegagalan yang sunyi. Ia tidak tercatat dalam laporan tahunan, tidak memengaruhi peringkat, dan tidak mengganggu citra institusi. Dampaknya baru terasa ketika para lulusan itu hadir di ruang publik: cerdas, sopan, profesional tetapi memilih diam ketika seharusnya bersuara.
Meluluskan mahasiswa bukan sekadar soal memenuhi syarat akademik. Ia adalah keputusan tentang nilai apa yang dianggap penting oleh sebuah institusi. Selama sikap terus diperlakukan sebagai urusan personal yang tidak perlu dipertaruhkan secara sistemik, kampus akan terus berhasil meluluskan nilai dan terus gagal meluluskan sikap.