Konten dari Pengguna
Cancel Culture di Medsos, Siapa yang Sebenarnya Dikritik?
11 November 2025 19:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Cancel Culture di Medsos, Siapa yang Sebenarnya Dikritik?
Cancel culture di media sosial kerap disebut sebagai bentuk tanggung jawab publik. Tapi, apakah benar ini kritik yang sehat atau justru bentuk pembungkaman massal digital?Angelina Karin
Tulisan dari Angelina Karin tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBayangkan kamu lagi scroll TikTok, tiba-tiba lihat video lucu dari influencer favorit. Captionnya: “Haha, cewek gini kok ya...” Boom! Besok pagi, akunnya hilang. Ribuan komentar “cancel!”, brand putus kontrak, keluarga dapat ancaman. Apa yang terjadi? Satu kata salah, satu joke gagal, satu opini lama digali; langsung jadi target massa.
Inilah cancel culture, senjata tajam medsos yang katanya membela keadilan, tapi sering berujung pembungkaman. Apakah ini kritik bebas yang sehat, atau malah jadi alat teror digital? Yuk, kita kupas bareng!
Cancel Culture: Dari Mana Asalnya?
Cancel culture bukan hal baru lagi. Dulu, orang bilang “boikot” kalau ada artis atau brand yang salah langkah. Bedanya sekarang? Medsos mampu membuat api nyebar dalam hitungan menit. Satu tweet, satu story, satu video pendek; bisa jadi vonis mati karir seseorang.
Awalnya, tujuannya mulia: kasih panggung untuk suara. Misalnya, apabila seorang seleb mengatakan sesuatu yang rasis atau sexist, netizen akan ramai-ramai tagar #CancelNamaDia. Brand akan langsung cabut iklan, follower unfollow massal. Tujuannya? Agar orang bisa belajar tanggung jawab atas kata-katanya.
Tapi, lambat laun, ini jadi seperti permainan telepon rusak. Satu kalimat diambil out of context, digoreng, ditambah bumbu emosi, dan jadilah badai. Yang dibatalkan tidak hanya selebritas, tapi juga orang biasa: guru, karyawan kantor, bahkan anak SMA yang salah pilih kata di grup WhatsApp.
Sisi Terang: Kritik yang Membuat Dunia Lebih Baik
Di satu sisi, cancel culture seperti alarm kebakaran. Kalau tidak ada, orang bisa seenaknya aja berkomentar tanpa memikir dampaknya. Bayangkan kalau tiada tekanan medsos, mungkin masih banyak iklan yang stereotip gender, atau candaan yang menyinggung minoritas. Istilahnya, cancel culture dapat memaksa orang untuk memikir dua kali sebelum buka mulut atau mempostingkan sesuatu.
Contohnya, waktu ada brand skincare yang mengiklankan motto “kulit putih itu cantik”, netizen ramai boikot. Hasilnya? Brand minta maaf, ganti kampanye, dan sekarang lebih inklusif. Contoh lain adalah sewaktu influencer yang dulu sering body shaming orang lain, sekarang lebih hati-hati karena tahu ada konsekuensi. Dengan itu, adanya cancel culture ini memainkan peran sebagai sistem check and balance versi digital, dimana suara kecil bisa mendorong perubahan besar.
Sisi Gelap: Pembungkaman dengan Topeng Keadilan
Tetapi, ada garis tipis antara kritik dan teror. Cancel culture seringkali bisa kebablasan: satu kesalahan kecil, langsung dihakimi seumur hidup; dimana orang nggak diberi ruang untuk minta maaf atau menjelaskan konteks kesalahpahaman. Langsung label “toxic”, “problematic”, “harus di-cancel”. Yang lebih parah, tak jarang ada mob mentality, dimana warganet ikut-ikutan tanpa baca utuh ceritanya.
Bayangkan seorang guru di sekolah negeri yang salah pilih kata di kelas. Video direkam murid, viral, besoknya ia dipecat. Padahal secara kenyataan, mungkin ia sedang menjelaskan sejarah dengan contoh yang kurang tepat. Atau, anak muda yang dulu pernah menulis sebuah tweet 'bodoh' pada masa SMP-nya, digali lagi di saat ia melamar untuk sebuah pekerjaan. Efeknya apa? Karirnya hancur sebelum sempat mulai. Ini namanya bukan kritik lagi, ini hukuman mati sosial.
Yang sering jadi korban? Orang biasa yang tidak punya tim PR. Sementara selebriti bisa mempekerjakan crisis management dan sebuah tim untuk menolongnya, bagaimana dengan karyawan kantor biasa? Dan yang paling ironis: banyak “cancel-er” dulu juga pernah salah.
Siapa yang Sebenarnya Berkuasa?
Di balik tagar dan komentar, ada pertanyaan besar: siapa yang menentukan apa yang “boleh” dan “tidak boleh” dikatakan? Cancel culture sering didominasi oleh kelompok yang paling vokal di medsos, tetapi ini bukan berarti mereka mewakili mayoritas. Satu kelompok kecil bisa memulai ribut, dan platform langsung bereaksi karena takut kehilangan user. Algoritma juga ikut main: konten kontroversial naik, engagement melonjak, cancel culture semakin menjadi bahan bakar.
Hasilnya? Orang mulai self-censor. Takut ngomong apa-apa, takut salah, takut dihakimi. Kebebasan berekspresi kini mulai terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Yang hilang bukan hanya suara individu, tapi juga diskusi sehat antara satu sama lain. Apabila norma ini terus dibiarkan, kapan kita akan belajar dari perbedaan?
Batas yang Hilang: Dari Kritik ke Cyberbullying
Ada beda besar antara kritik dan bullying.
Sayangnya, cancel culture sering nyasar ke yang kedua. Ancaman seperti bongkar alamat atau bahkan serangan ke keluarga, seringkali terjadi di banyak peristiwa kasus tersebut. Ini bukan keadilan, ini kekerasan. Contohnya: seorang komika yang bercanda soal agama. Bercandaannya salah, iya. Tapi apakah pantas ia dapat ancaman bunuh? Atau seorang penulis yang dulu pernah berkomentar opini kontroversial 10 tahun lalu, sekarang dikuliti lagi. Ini bukan soal benar-salah lagi, ini soal menghancurkan orang.
Jalan Tengah: Kritik Tanpa Cancel
Jika cancel culture ingin menjadi alat perubahan positif, butuh aturan main baru:
Bayangkan kalau setiap kesalahan disikapi dengan edukasi, bukan eksekusi. Oleh begitu, kita mungkin bisa punya internet yang lebih cerdas, bukan lebih kejam. Kamu pilih yang mana: internet yang bebas berpikir, atau internet yang penuh ketakutan?