Konten dari Pengguna
Mendengarkan Kisah Empat Juta Anak Indonesia yang Terlupakan
22 Juli 2025 15:46 WIB
·
waktu baca 7 menit
Kiriman Pengguna
Mendengarkan Kisah Empat Juta Anak Indonesia yang Terlupakan
Di Hari Anak Nasional, terdapat lebih dari 4 juta anak Indonesia yang putus sekolah. Tulisan ini menggugat kegagalan sistemik dan menyerukan aksi nyata dari kita semua.Herianto
Tulisan dari Herianto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi antara empat juta keheningan itu, mari kita dengarkan satu kisah dari Fitri, seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Di dalam buku tulisnya yang lusuh, ia gemar menggambar denah rumah dan gedung-gedung tinggi. Cita-citanya sederhana, namun terasa setinggi langit baginya, menjadi seorang arsitek. Setiap pagi, ia berjalan kaki tiga kilometer menuju sekolah, ditemani aroma tanah basah dan embun yang menempel di ujung daun padi, dengan semangat yang tak pernah padam. Ironisnya, Fitri yang bermimpi membangun rumah-rumah yang kokoh, sesungguhnya tinggal di dalam sebuah "Rumah Bangsa" yang fondasinya sedang retak.
Kisah Fitri bukanlah dongeng yang menguras air mata. Ia adalah gema dari suara empat juta anak Indonesia yang terlempar keluar dari retakan-retakan itu. Kisah mereka adalah gejala dari sebuah penyakit yang lebih dalam yakni pengkhianatan terhadap kontrak sosial dasar, di mana negara berjanji memberikan perlindungan dan kesempatan sebagai imbalan atas ketaatan warganya. Ketika pendidikan, yang seharusnya menjadi fondasi kokoh bagi setiap anak untuk membangun masa depannya, justru menjadi rapuh dan berlubang, maka kontrak itu telah dilanggar. Tulisan singkat ini akan menelusuri retakan-retakan di Rumah Bangsa kita, dari fondasi hingga atapnya, dan menggugat tanggung jawab kita bersama untuk merenovasinya.
Fondasi yang Rapuh di Atas Perut yang Lapar
Setiap rumah yang kuat berdiri di atas fondasi yang solid. Fondasi bagi masa depan seorang anak adalah jaminan bahwa kebutuhan dasarnya terpenuhi sehingga ia bisa belajar dengan tenang. Namun, bagi jutaan anak, fondasi ini rapuh. Argumen "sekolah sudah gratis" terdengar hampa ketika dihadapkan pada realitas biaya transportasi, seragam, atau kuota internet. Lebih dari itu, ada "biaya kesempatan" yang harus dibayar. Ketika pendapatan keluarga hanya cukup untuk makan hari itu, kontribusi tenaga seorang anak menjadi sangat berharga. Mungkin, dalam hati Fitri ia berbisik menirukan ucapan ibunya, "Mimpi itu untuk orang yang perutnya sudah kenyang, Nak." Ini bukanlah pilihan antara kemalasan dan kerajinan, melainkan sebuah kalkulasi bertahan hidup yang paling logis sekaligus paling brutal. Pada akhirnya, ekonomi menjadi hakim yang tanpa ampun menjatuhkan vonis putus sekolah. Potensinya sebagai arsitek telah hilang selamanya, dan jerat ekonomi ini tidak hanya memadamkan mimpi, tetapi juga membuka pintu bagi tragedi berikutnya: kerentanan sosial yang ekstrem.
Dinding Pemisah Bernama Prasangka
Kerentanan sosial inilah yang membuat anak-anak seperti Sari menjadi sasaran empuk bagi belenggu sosial yang merampas pilihan. Sari, seorang juara kelas dengan mimpi menjadi jurnalis, harus membentur dinding ini setiap hari. Ia mungkin sering bertanya pada cermin, "Apakah salah jika aku punya mimpi yang lebih besar dari sekadar pekarangan rumah?" Bisikan tetangga dan tekanan keluarga yang mendorongnya untuk menikah muda adalah bata-bata yang menyusun dinding itu, mengurungnya dari dunia kesempatan.
Praktik pernikahan dini, yang menurut data BPS dan UNICEF dialami oleh 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia, adalah bentuk nyata dari dinding pemisah ini. Praktik ini tidak hanya menutup pintu pendidikan, tetapi juga mencederai sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena ia merampas hak seorang manusia untuk menentukan takdirnya sendiri dan memperlakukannya seolah objek tanpa kehendak.
Atap yang Bocor di Bawah Langit Keadilan
Rumah yang baik melindungi semua penghuninya tanpa terkecuali. Namun, atap Rumah Bangsa kita ternyata bocor, dan tetesannya hanya membasahi kamar-kamar anak yang paling jauh dari pusat. Mari kita tengok Budi di sebuah pulau terpencil, yang setiap hari meniti jembatan gantung dengan derit bambu yang memilukan. Sekolahnya yang berdinding papan dan beratap seng yang bocor adalah bukti nyata dari atap keadilan yang timpang.
Ini bukan lagi soal kesenjangan pembangunan, ini adalah soal diskriminasi geografis. Hak Budi atas pendidikan yang layak, yang dijamin oleh Pasal 31 UUD 1945, secara efektif telah dicabut hanya karena ia lahir di tempat yang salah. Ini adalah pengkhianatan langsung terhadap sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan itu ternyata tidak berlaku bagi Budi. Sebagian kalangan teknokrat mungkin akan berdalih ini masalah anggaran, namun ketika pembangunan megah di kota besar mendapat porsi singa sementara atap sekolah di pedalaman dibiarkan runtuh, ini bukanlah soal ketiadaan dana, melainkan soal ketiadaan kehendak dan keberpihakan.
Tiang-tiang Penyangga yang Mulai Keropos
Setiap rumah ditopang oleh tiang-tiang penyangga. Dalam pendidikan, tiang itu adalah para guru. Namun, tiang-tiang ini dibiarkan keropos. Bayangkan saja Pak Tono, seorang guru honorer di sekolah Budi, yang cintanya pada profesi terkikis oleh beban administrasi dan gaji yang tak menentu. Seperti yang pernah diungkapkan seorang guru, "Kami tidak butuh pelatihan di hotel mewah. Kami hanya butuh gaji yang cukup untuk membeli buku bagi murid-murid kami dan ketenangan untuk bisa fokus mengajar."
Ketika tiang penyangga dibiarkan rapuh, maka keseluruhan struktur bangunan terancam runtuh. Sistem yang membebani guru dengan tuntutan yang tidak relevan sambil mengabaikan kesejahteraannya, pada dasarnya sedang menggergaji pilar utama dari Rumah Bangsa itu sendiri. Maka, lengkaplah ironi tragisnya: sebuah sistem yang tidak hanya gagal mencerdaskan murid, tetapi juga berhasil meredupkan satu-satunya harapan mereka, para pendidik yang berjuang di dalamnya.
Cahaya di Tengah Keretakan: Harapan dari Akar Rumput
Perlu kita ketahui, di tengah gambaran yang suram ini, di antara retakan-retakan yang menganga, secercah cahaya justru muncul dari tempat yang tak terduga. Harapan itu tidak datang dari program-program besar pemerintah, melainkan dari inisiatif senyap di tingkat akar rumput. Di sebuah desa di lereng gunung, ada seorang kepala sekolah yang mengubah kebun belakang sekolah menjadi laboratorium agrikultur, membuat anak-anak petani bersemangat datang karena pelajaran terasa relevan dengan hidup mereka, dan angka putus sekolah pun menurun drastis. Di sebuah gang sempit di perkotaan, sekelompok mahasiswa menyulap pos ronda yang tak terpakai menjadi rumah belajar, tempat anak-anak pemulung bisa mengerjakan PR dan membaca buku dengan tenang.
Kisah-kisah ini, meski berskala kecil, adalah bukti paling kuat bahwa perubahan itu menjadi mungkin. Mereka membuktikan bahwa kepedulian adalah sumber daya yang tak terbatas dan inovasi bisa lahir dari keterbatasan. Cahaya-cahaya kecil inilah yang membuktikan bahwa perubahan bukanlah utopia. Mereka adalah cetak biru dari solusi nyata, yang menyanggah segala bentuk sinisme dan mengubah pertanyaan dari "Apakah mungkin?" menjadi "Bagaimana kita memperbanyaknya?"
Panggilan untuk Merenovasi Rumah Bangsa
Kisah Fitri, Sari, dan Budi adalah cerminan dari retakan-retakan di Rumah Bangsa kita. Empat juta anak putus sekolah bukanlah sekadar angka statistik. Itu adalah empat juta masa depan yang kita gadaikan. Angka itu lebih besar dari akumulasi populasi empat negara: Bhutan, Montenegro, Suriname, dan Timor Leste. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menuding satu pihak tidak akan menyelesaikan masalah. Ini adalah kegagalan kolektif yang membutuhkan renovasi total, sebuah revolusi pola pikir yang dijalankan oleh berbagai aktor secara serentak.
Pemerintah, dengan prinsip intervensi presisi, harus meninggalkan pendekatan reaktif dan beralih ke pencegahan proaktif. Ini bisa diwujudkan dengan menciptakan platform 'Jaga Sekolah' berbasis data desa yang transparan, di mana masyarakat bisa melaporkan anak yang berisiko putus sekolah secara real-time untuk intervensi cepat dan terukur.
Pada saat yang sama, sektor swasta harus memegang peranan dengan prinsip tanggung jawab sosial terarah, di mana program CSR mereka berevolusi menjadi investasi sumber daya manusia strategis, seperti program 'Beasiswa Afirmatif' berkelanjutan yang tidak hanya membiayai, tetapi juga memastikan ada jalur karier yang jelas bagi anak-anak di sekitar wilayah operasi mereka.
Selain itu, tulang punggung sejati dari renovasi ini adalah gerakan komunitas dari masyarakat sipil. Inisiasi seperti 'Kakak Asuh Akademik' oleh mahasiswa atau 'Rumah Belajar Warga' oleh tokoh masyarakat menjadi bukti bahwa solusi paling ampuh seringkali lahir dari kepedulian terdekat, membuktikan bahwa kita tidak harus selalu menunggu instruksi dari atas.
Hari Anak Nasional tahun ini harus menjadi pengingat akan utang kita kepada empat juta anak yang namanya telah hilang dari daftar absensi sekolah. Perubahan tidak dimulai dari ruang rapat, tetapi dari kesadaran Anda yang membaca tulisan ini. Pertanyaannya bukan lagi apa yang akan dilakukan pemerintah, melainkan apa satu langkah kecil yang bisa kita lakukan minggu ini setelah menutup tulisan ini? Apakah dengan berbagi kisah ini, bergabung dengan komunitas relawan, atau sekadar memulai percakapan di lingkungan kita? Merenovasi Rumah Bangsa kita dimulai dengan menambal retakan terkecil yang ada di dekat kita. Karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh megahnya gedung-gedung di ibu kota, tetapi oleh kokohnya fondasi mimpi anak-anak seperti Fitri di seluruh pelosok negeri.
