Konten dari Pengguna
Berpangkat Tak Terhormat; Menjabat Tak Bermartabat; Diberi Amanat Berkhianat
3 Oktober 2025 15:00 WIB
Ā·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Berpangkat Tak Terhormat; Menjabat Tak Bermartabat; Diberi Amanat Berkhianat
Reformasi Polri bukan sekadar kebutuhan teknis, tapi keniscayaan moral. Sudah saatnya Polri kembali pada hakikatnya: pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. #userstoryArief Sulistyanto
Tulisan dari Arief Sulistyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika Seragam Tak Lagi Melambangkan Kehormatan
Seragam kepolisian selalu identik dengan kewibawaan, kekuasaan, dan kepercayaan publik. Di baliknya, ada simbol kehormatan, tanggung jawab, dan amanat besar negara. Namun hari ini, makna simbolik itu semakin pudar. Pangkat tidak lagi otomatis melahirkan kehormatan, jabatan tak selalu mencerminkan martabat, dan amanat kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Fenomena ini bukanlah potret individual semata, tetapi cermin dari persoalan struktural dan budaya organisasi Polri yang semakin jauh dari nilai dasar pengabdiannya. Ketika publik mempertanyakan profesionalitas kepolisian, sesungguhnya yang dipertanyakan bukan hanya soal kinerja teknis, tetapi integritas sistem dan moralitas kultur birokrasi yang membentuk perilaku aparatnya.
Budaya Pangkat dan Jabatan yang Terjebak Formalitas
Dalam idealitasnya, pangkat adalah kehormatan yang lahir dari dedikasi. Jabatan adalah ruang pengabdian yang menguji kualitas kepemimpinan. Dan amanat adalah bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara dan rakyat, tetapi juga kepada Tuhan. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai luhur itu seringkali tereduksi menjadi sekadar status birokratis.
Budaya yang tumbuh di internal Polri selama ini terlalu menekankan prestise jabatan ketimbang kualitas pengabdian. Pangkat dikejar demi status sosial, bukan karena kapasitas kepemimpinan. Jabatan diperebutkan karena fasilitas dan kekuasaan yang menyertainya, bukan karena semangat melayani. Ketika orientasi berubah dari āmengabdiā menjadi āmendudukiā, maka kekuasaan kehilangan ruhnya ā dan kepercayaan publik pun perlahan menguap.
Amanat yang Dikhianati oleh Sistem
Kita sering lupa bahwa setiap anggota Polri memulai pengabdiannya dengan sumpah suci:
Sumpah itu bukan sekadar seremonial awal karier. Ia adalah pengikat moral sekaligus pengingat bahwa kewenangan kepolisian bukan alat kekuasaan, tetapi amanat konstitusional. Namun terlalu sering sumpah itu terhenti di ruang upacara. Dalam realitas birokrasi, ia tenggelam oleh budaya formalitas, loyalitas sempit, dan orientasi jabatan.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tiga tugas utama Polri: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun jika kita cermati praktiknya, ketiga fungsi luhur itu seringkali tergerus oleh logika kepentingan. Penegakan hukum kadang selektif, pelayanan publik sering tertutup oleh birokrasi berbelit, dan pengayoman berubah menjadi intervensi kekuasaan.
Reformasi Tak Akan Berhasil Tanpa Perubahan Kultur
Banyak yang mengira reformasi Polri cukup dilakukan melalui perbaikan struktur organisasi, peningkatan anggaran, atau pembaruan peralatan. Padahal, semua itu hanyalah kulit luar. Reformasi sejati tidak akan berarti tanpa transformasi pada budaya organisasi.
Budaya hierarkis yang terlalu kaku, loyalitas vertikal yang lebih kuat dari komitmen terhadap hukum, serta mentalitas āasal atasan senangā telah menciptakan ekosistem yang tidak sehat. Dalam sistem seperti ini, pangkat mudah dibeli dengan kedekatan, jabatan diperoleh lewat patronase, dan amanat dikorbankan demi kepentingan kelompok.
Perubahan sejati harus menyentuh tiga lapisan terdalam:
1. Nilai (Values):
Menanamkan kembali bahwa pangkat adalah kehormatan, bukan hak.
2. Perilaku Behavior):
Membangun sistem meritokrasi yang mengutamakan integritas dan kapasitas.
3. Budaya (culture):
Menggeser orientasi dari kekuasaan menuju pelayanan publik.
Mengembalikan Martabat Lewat Kepemimpinan
Semua perubahan itu hanya mungkin terwujud jika dimulai dari kepemimpinanābukan hanya di level atas, tetapi di seluruh jenjang organisasi. Pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tetapi menjadi teladan. Ia tidak sekadar menuntut loyalitas, tetapi menumbuhkan kepercayaan. Ia tidak mengejar kekuasaan, tetapi memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat.
Kepemimpinan semacam itu akan mengembalikan makna dari setiap pangkat yang disandang, setiap jabatan yang diemban, dan setiap amanat yang dipercayakan. Ia akan membuat sumpah yang dulu diucapkan kembali hidupātidak sekadar teks seremonial, tetapi kompas moral yang membimbing langkah.
Penutup: Jalan Panjang Mengembalikan Kepercayaan
Reformasi Polri bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan keniscayaan moral. Selama pangkat masih diperlakukan sebagai aksesori kekuasaan, selama jabatan masih dipandang sebagai fasilitas pribadi, dan selama amanat masih diperdagangkan demi kepentingan politik, kepercayaan publik tidak akan pernah pulih.
Sudah saatnya Polri kembali pada hakikatnya: pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Dan itu hanya mungkin terwujud jika seluruh struktur birokrasi dan budaya organisasinya dirombak berdasarkan satu prinsip sederhana namun mendalam: pangkat harus terhormat, jabatan harus bermartabat, dan amanat tidak boleh dikhianati.