Konten dari Pengguna
Dari Keraguan Tumbuh Pengetahuan: Tantangan Meritokrasi
10 September 2025 14:02 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Dari Keraguan Tumbuh Pengetahuan: Tantangan Meritokrasi
Meritokrasi menuntut bahwa jabatan strategis hanya diisi oleh orang-orang yang kompeten, punya pengalaman praktis, dan memiliki integrasi moral. Ketiganya harus berjalan serentak. #userstoryArief Sulistyanto
Tulisan dari Arief Sulistyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarQuote dari M. Chatib Basri ini saya temukan di akun X beliau. Seolah sederhana, tetapi menyimpan pesan mendalam tentang epistemologi kepemimpinan: bahwa keraguan adalah pintu bagi tumbuhnya pengetahuan. Keraguan bukan kelemahan, melainkan kerendahan hati intelektual yang mendorong seseorang untuk terus mendengar, mencari, dan menguji pandangannya dengan realitas.
Sayangnya, dalam praktik politik dan birokrasi, prinsip ini kerap diabaikan. Pemilihan pejabat sering kali tidak berbasis meritokrasi—yakni memilih yang terbaik berdasarkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan integritas—tetapi lebih didominasi oleh patronase politik, kedekatan, atau kepentingan kelompok.
Meritokrasi sebagai Jalan Rasional
Meritokrasi menuntut bahwa jabatan strategis hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi teknis, pengalaman praktis, dan integritas moral. Ketiganya harus berjalan serentak, sebab tanpa integritas, pengetahuan hanya menjadi alat manipulasi; tanpa keterampilan, pengetahuan menjadi teori kosong; tanpa pengalaman, strategi besar hanyalah retorika di atas kertas.
Tantangan zaman kita saat ini ditandai oleh masalah-masalah kompleks dan penuh risiko: krisis iklim, gejolak ekonomi global, ketidakadilan sosial, teknologi yang mengubah tatanan hidup, serta polarisasi politik. Semua itu tidak bisa diselesaikan dengan kepemimpinan yang hanya pandai beretorika, melainkan membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja dengan cepat, tepat, dan holistik.
Bahaya Unqualified Person
Ketika prinsip meritokrasi diabaikan, maka jabatan justru jatuh kepada mereka yang tidak memenuhi syarat (unqualified person). Fenomenanya persis dengan pepatah lama: “tong kosong nyaring bunyinya.”
Pemimpin yang terpilih tanpa dasar meritokrasi pada akhirnya tampil dengan ciri-ciri yang mudah dikenali. Ia sering gagal mengidentifikasi masalah secara tepat, sebab memang tidak memiliki kedalaman pengetahuan dan pengalaman untuk memahami persoalan yang substansial. Karena kebingungan menghadapi realitas, ia memilih jalan pintas berupa kamuflase—alih-alih menghadirkan solusi, yang ia lakukan hanyalah pencitraan, trik, dan akal-akalan untuk menutupi kelemahan.
Dalam ruang publik, sosok semacam ini cenderung menutupi kekosongannya dengan retorika. Ia menghamburkan slogan-slogan heroik seakan-akan bijak dan hebat, padahal sejatinya nihil isi. Ia lebih sibuk membangun citra ketimbang mengerjakan substansi. Lebih buruk lagi, ia menutup diri dari realitas: enggan mendengar aspirasi, tidak mau melihat fakta, dan hanya yakin dengan pikirannya sendiri yang dangkal. Keraguannya mati, padahal justru dari keraguan yang sehatlah pengetahuan dan kebijakan bisa bertumbuh.
Pemimpin yang miskin kapasitas tetapi kaya retorika ibarat pepatah lama: “tong kosong nyaring bunyinya.” Ia berbicara lantang, penuh slogan heroik, seolah menguasai masalah, padahal sejatinya tidak tahu apa-apa. Suaranya keras, tapi kosong tanpa isi.
Fenomena ini berbahaya bagi sebuah bangsa. Pertama, karena ia tidak mampu membaca masalah substansial, maka kebijakan yang lahir justru salah sasaran. Masalah mendasar tidak disentuh, yang dipoles hanyalah permukaan. Kedua, kamuflase politik yang ia lakukan menipu publik: rakyat digiring pada ilusi seolah ada kerja besar, padahal sesungguhnya hanya deretan pencitraan. Ketiga, retorika kosong yang terus diulang menjadikan masyarakat lelah, apatis, dan kehilangan kepercayaan pada institusi negara.
Lebih parah lagi, sikap menutup diri dari realitas membuat pemimpin seperti ini hidup dalam dunia imajiner. Ia merasa paling tahu, padahal sebenarnya tidak tahu. Tidak mau mendengar kritik, tidak mau melihat fakta, dan menolak keraguan sebagai pintu untuk belajar. Akibatnya, setiap kebijakan yang lahir seringkali salah arah, membebani rakyat, dan menyisakan luka sosial.
Jika pola ini dibiarkan, maka yang ada hanya deretan penguasa retoris yang sibuk mengumbar kata-kata, bukan oleh pemimpin substantif yang bekerja dengan kompetensi, pengalaman, dan integritas. Oleh karena itu meritokrasi menjadi syarat mutlak: agar jabatan tidak jatuh ke tangan “tong kosong yang nyaring bunyinya”, melainkan kepada pribadi yang benar-benar mampu menjawab tantangan zaman.
Inilah problem klasik kepemimpinan: merasa paling tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Ia terjebak dalam kepongahan intelektual yang justru mematikan nalar kritis.
Keraguan sebagai Fondasi Pengetahuan
Keraguan dalam konteks ini bukan kebimbangan, melainkan kerendahan hati epistemik. Orang yang meragukan akan terus belajar, membuka telinga, memperbaiki diri, dan menguji gagasannya dengan realitas. Dari sanalah pengetahuan tumbuh.
Dalam konteks kepemimpinan nasional sebuah negara, pejabat yang mau meragukan dirinya akan selalu membuka ruang evaluasi, mau mendengar kritik, dan menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak mutlak. Sebaliknya, pejabat yang merasa paling tahu akan terjebak pada ilusi kehebatan diri, mengabaikan fakta, dan kehilangan arah dalam membuat kebijakan.
Quote singkat tadi sebenarnya semakin menegaskan esensi meritokrasi: bahwa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan integritas lahir dari sikap rendah hati untuk mendengar, meragukan, dan mencari. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan pemimpin yang berani meragukan dirinya agar tetap tumbuh.
Jika pemilihan pejabat strategis terus diisi dengan orang-orang yang tidak qualified—sekadar “tong kosong nyaring bunyinya”—maka bangsa ini hanya akan dikelilingi oleh retorika tanpa solusi. Sebaliknya, dengan meritokrasi yang sejati, kita bisa menghadirkan pemimpin yang bukan hanya tahu masalah, tetapi juga mampu mengatasinya dengan penuh integritas.
Jakarta, 9 September 2025