Konten dari Pengguna

Demokrasi yang Tak Tahan Kritik: Ketika Suara Warga Dijawab Teror

Arief Sulistyanto
Pemerhati Kepemimpinan, Etika Publik, dan Refleksi Spiritualitas Sosial.
3 Januari 2026 11:53 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kiriman Pengguna
Demokrasi yang Tak Tahan Kritik: Ketika Suara Warga Dijawab Teror
Ada masa dalam perjalanan manusia ketika kebenaran tidak ditolak karena salah, melainkan karena terlalu jujur. Salah satunya adalah saat Rasulullah SAW berdakwah di Ta'if. #userstory
Arief Sulistyanto
Tulisan dari Arief Sulistyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi bentrok massa aksi demo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi bentrok massa aksi demo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
Ada masa dalam perjalanan manusia ketika kebenaran tidak ditolak karena ia salah, melainkan karena ia terlalu jujur. Terlalu terang. Terlalu mengganggu kenyamanan yang telah lama dinikmati. Pada masa seperti itu, kebenaran bukan diperdebatkan, melainkan disingkirkan. Bukan dilawan dengan akal, tetapi dengan rasa takut.
Sejarah berulang kali memperlihatkan pola yang sama. Ketika sebuah pesan menyentuh saraf kekuasaan, ketika ia mengusik kepentingan dan membongkar kepalsuan wibawa, respons yang muncul jarang berupa dialog. Yang datang justru pelabelan, pengucilan, dan pada titik tertentu, kekerasan. Seolah ada kesepakatan sunyi: bila kata-kata tidak lagi cukup, ancaman boleh dipakai.
Salah satu peristiwa paling getir dari pola itu tercatat dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW. Ia terjadi di sebuah kota bernama Ta’if. Di sana, sebuah pesan yang membebaskan manusia dari berhala—berhala kekuasaan, berhala gengsi, berhala kebiasaan yang diwariskan tanpa nalar—tidak disambut dengan perdebatan atau bantahan. Yang datang adalah caci. Yang menyusul adalah pengusiran. Batu dilemparkan, tubuh terluka. Ta’if menjadi simbol abadi tentang bagaimana kebenaran sering diuji bukan di ruang argumen, melainkan di lorong kekerasan.
Ta’if bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah cermin moral yang terus memantul ke masa kini. Cara boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi wataknya tetap sama. Ketika kebenaran tak mampu dipatahkan, pembawanya yang diserang. Ketika akal kehilangan pijakan, ketakutan dijadikan bahasa.
Cermin itulah yang terasa relevan saat ini. Bangsa ini sedang dirundung duka—oleh bencana, oleh luka ekologis, oleh rasa keadilan yang goyah. Dalam duka itu, suara-suara warga muncul. Kreator konten dan aktivis berbicara. Mereka menyorot penanganan bencana yang dinilai lamban, kebijakan yang terasa jauh dari rakyat, eksploitasi alam yang mengorbankan ruang hidup, serta kapasitas para pemegang jabatan publik. Suara itu lahir bukan dari hasrat menjatuhkan, melainkan dari naluri menjaga.
Kritik tentang bencana adalah jeritan paling jujur. Saat tanah longsor, saat air meluap, saat rumah runtuh, rakyat tidak bertanya siapa paling pandai berbicara. Rakyat bertanya siapa paling cepat datang. Relawan sering hadir lebih dahulu—bukan untuk menyaingi negara, melainkan karena waktu tidak menunggu prosedur. Dari sanalah kritik tumbuh: mengapa negara terasa lambat, mengapa koordinasi tersendat, mengapa bantuan tidak merata. Kritik ini sejatinya bukan vonis, melainkan alarm.
Kritik berikutnya menyasar arah kebijakan. Rakyat membaca keberpihakan dari hal-hal yang menyentuh hidup sehari-hari: harga, layanan, lapangan kerja, dan keadilan sosial. Ketika kebijakan terasa menjauh dari kebutuhan dasar, kekecewaan berubah menjadi suara. Kreator konten dan aktivis lalu menjadi pengeras dari perasaan yang selama ini terpendam.
Ilustrasi kerusakan hutan akibat aktivitas tambang ilegal. Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO
Yang paling sunyi namun paling menentukan adalah kritik tentang alam. Hutan yang hilang, sungai yang rusak, izin yang berlapis, pengawasan yang longgar, bencana yang datang berulang. Publik mulai mengaitkan sebab dan akibat. Kecurigaan sosial mengeras ketika kekuasaan dan kepentingan ekonomi terlihat berkelindan. Kritik di titik ini bukan sekadar menolak proyek, melainkan menuntut tanggung jawab moral negara dalam menjaga kehidupan.
Evaluasi terhadap pejabat publik juga tak terelakkan. Dalam demokrasi, jabatan adalah amanah yang boleh diuji. Evaluasi bukan penghinaan. Evaluasi adalah cara agar kekuasaan tetap sadar diri. Risiko terbesar bukan kritik rakyat, melainkan kekuasaan yang kebal koreksi.
Masalah membesar ketika kritik tidak lagi disambut sebagai cermin, melainkan dibaca sebagai ancaman. Negara terlihat sibuk merapikan narasi, menyusun klaim, mengelola citra. Muncul perlombaan yang ganjil: negara ingin tampak lebih sigap daripada relawan. Statistik berhadapan dengan logistik. Siaran pers berhadapan dengan dapur umum. Publik membaca jarak itu. Kepercayaan pun menipis.
Keheningan paling menakutkan muncul ketika kritik beralih menjadi ketakutan. Saat ancaman datang. Saat simbol teror dikirim. Saat rumah diserang. Teror bukan bantahan. Teror adalah tanda kehabisan alasan. Ia menciptakan dingin yang menjalar: bukan hanya kepada korban, tetapi kepada siapa pun yang menyaksikan. Orang belajar diam. Demokrasi tampak tenang, padahal sesungguhnya ia membeku.
Di titik ini, kecurigaan publik tidak lahir dari prasangka kosong. Ia lahir dari pola: kemiripan bentuk intimidasi, kemiripan target, kemunculan yang berdekatan, serta kenyataan bahwa dalam ekosistem politik modern selalu ada lingkaran pendukung—relawan politik, buzzer, influencer, operator—yang dapat bergerak tanpa label resmi negara, tetapi dengan efek yang menguntungkan pembungkaman. Ini bukan vonis. Ini adalah persepsi sosial. Persepsi yang hanya bisa dipatahkan dengan satu hal: kebenaran yang dibuka secara terang.
Wibawa negara tidak lahir dari kemampuan menutup mulut warganya. Wibawa lahir dari keberanian melindungi mereka, termasuk yang paling keras mengkritik. Negara yang kuat tidak takut dikoreksi. Negara yang kuat tahu bahwa koreksi adalah bentuk cinta yang paling tidak nyaman.
Jalan keluar selalu ada bila kerendahan hati diizinkan masuk. Teror harus diusut sampai terang. Korban harus dilindungi dengan nyata. Kritik harus dipisahkan dari kriminalisasi. Relawan harus dirangkul sebagai mitra kemanusiaan. Alam harus dijaga sebagai amanah, bukan sekadar komoditas. Di sisi lain, kritik publik juga perlu dijaga adab dan faktanya agar kebenaran tetap berdiri dengan martabat.

Penutup

Bangsa yang besar tidak diukur dari seberapa rapat ia menutup kritik, melainkan dari seberapa berani ia membuka ruang koreksi. Ta’if mengingatkan: ketika kebenaran dibalas luka, yang runtuh bukan kebenaran itu, melainkan martabat penolaknya. Demokrasi yang sehat memerlukan keberanian moral negara untuk berubah, serta keberanian moral rakyat untuk mengingatkan dengan adab. Ruang takut hanya melahirkan bangsa yang diam, bukan bangsa yang maju.
Trending Now