Konten dari Pengguna
Kejujuran yang Menyelamatkan: Refleksi Cara Pejabat Menyikapi Tuduhan Publik
20 November 2025 13:23 WIB
·
waktu baca 14 menit
Kiriman Pengguna
Kejujuran yang Menyelamatkan: Refleksi Cara Pejabat Menyikapi Tuduhan Publik
Ijazah dunia suatu saat akan usang, hangus, atau terlupakan. Ijazah hati akan tetap menyertai sampai hari perhitungan. #userstoryArief Sulistyanto
Tulisan dari Arief Sulistyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika Dokumen Menjadi Cermin Hati
Ada fenomena menarik yang sedang berulang di republik ini: keaslian ijazah menjadi bahan perdebatan nasional. Dokumen yang mestinya sederhana, teknis, dan administratif, justru berubah menjadi panggung ujian moral dan integritas. Perdebatan tidak berhenti pada soal “asli atau palsu”, melainkan menjalar pada persoalan yang lebih dalam: sejauh mana seorang pejabat publik jujur terhadap perjalanan hidupnya sendiri.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengadili siapa pun, apalagi mengeklaim kepastian atas keaslian suatu ijazah tertentu. Fokusnya bukan pada dokumen, tetapi pada sikap ketika dokumen itu dipersoalkan. Cara seseorang merespons tuduhan sering jauh lebih jujur daripada pernyataan yang keluar dari mulutnya.
Di balik hiruk-pikuk isu ijazah ini, masyarakat sesungguhnya sedang diberi kesempatan melihat dua hal sekaligus. Pertama, kualitas kejujuran personal seorang pejabat. Kedua, keberanian moral untuk menjernihkan keadaan demi menjaga marwah jabatan dan lembaga. Kejujuran dan keberanian inilah yang pada akhirnya akan menyelamatkan seseorang, bukan hanya di lautan opini publik, tetapi juga di hadapan Allah kelak.
Al-Qur’an mengingatkan agar tidak bermain-main dengan kebenaran. Allah berfirman:
Setiap manipulasi dokumen publik pada hakikatnya bukan sekadar pelanggaran administratif. Perbuatan itu termasuk bentuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan yang diingatkan langsung oleh Al-Qur’an.
Ijazah, Reputasi, dan Ruang Publik
Belakangan ini publik menyaksikan lebih dari satu kasus pejabat tinggi yang disorot karena persoalan ijazah. Ada yang menjabat di posisi sangat strategis dalam penegakan konstitusi, ada yang memegang otoritas politik. Keduanya menghadapi kecurigaan yang sama: keaslian riwayat pendidikan.
Dampaknya tidak sederhana. Tuduhan terhadap satu orang segera merembet ke lembaga yang diwakilinya. Kredibilitas pribadi berkelindan dengan kredibilitas institusi. Di era keterbukaan informasi dan media sosial, isu seperti ini menjadi santapan empuk. Spekulasi liar tumbuh, potongan informasi berseliweran tanpa verifikasi yang memadai, sementara opini publik dipaksa memilih kubu, sering kali tanpa cukup data.
Ruang publik akhirnya tidak sekadar menjadi arena klarifikasi, tetapi berubah menjadi medan uji kejujuran. Cara pejabat menjawab, mengelak, membuka, atau menutup fakta, menjadi materi pelajaran tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan.
Masyarakat sesungguhnya sedang diuji apakah mampu menjaga akhlak berpikir. Al-Qur’an memberi panduan penting:
Ruang publik seharusnya menjadi ruang tabayyun, bukan arena komporisasi. Pejabat yang jujur dituntut untuk membuka fakta, sementara masyarakat dan media dituntut menjaga kehormatan tabayyun sebelum menghakimi.
Dua Cara Menyikapi Tuduhan: Keterbukaan versus Manuver
Sikap keterbukaan dan klarifikasi
Dalam salah satu kasus, seorang pejabat tinggi yang dituduh memiliki ijazah palsu memilih langkah yang relatif sederhana namun berani. Ia mengundang publik, mengadakan jumpa pers, lalu menghadirkan dokumen-dokumen pendukung: ijazah, transkrip, bukti riwayat kuliah, serta penjelasan kronologi yang bisa diperiksa.
Langkah ini tidak otomatis memuaskan semua pihak. Selalu ada orang yang tetap ragu. Meskipun demikian, sikap terbuka tersebut memberi pesan yang jelas: “Saya tidak sedang bersembunyi. Ini data saya, silakan diuji.” Spekulasi liar berkurang, ruang manuver pihak-pihak yang hendak “menggoreng” isu juga menyempit. Publik melihat contoh pejabat yang setidaknya berani menghadapkan dirinya pada fakta, bukan sekadar berlindung di balik narasi.
Keterbukaan seperti ini bukan sekadar strategi komunikasi. Ada nilai moral di dalamnya. Pejabat tersebut pada dasarnya sedang menyampaikan: integritas bukan dibangun dari kata-kata manis, tetapi dari kesediaan untuk diaudit, diperiksa, bahkan dikritik. Pejabat seperti ini mungkin tetap dikritik, namun memperoleh satu penghormatan penting: ia dianggap berani berhadapan dengan kebenaran. Sikap seperti ini selaras dengan perintah Allah:
Juga sejalan dengan perintah agar berlaku adil sekalipun terhadap diri sendiri:
Pejabat yang berani membuka data, pada hakikatnya sedang menjadi saksi atas dirinya sendiri di hadapan publik, sebelum kelak bersaksi di hadapan Allah.
Sikap berbelit, njlimet, dan mengulur
Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan pola respons yang berbeda. Tuduhan serupa muncul, namun respons yang ditunjukkan justru berputar-putar. Jawaban bergeser dari satu isu ke isu lain, pernyataan berubah-ubah, data tidak segera dibuka, dan berbagai pihak dikerahkan untuk “membela” tanpa menghadirkan bukti yang betul-betul menjernihkan.
Situasi seperti ini menimbulkan kesan kuat bahwa ada sesuatu yang sedang ditutup-tutupi. Publik dipaksa menebak-nebak, sementara ruang diskursus penuh dengan manuver, bukan klarifikasi. Para pembela berbicara lantang, tetapi substansi tetap kabur. Pada akhirnya publik tidak hanya mempertanyakan keaslian ijazah, tetapi juga mempertanyakan kejujuran hati mereka yang terlibat membela.
Sikap seperti ini merugikan banyak pihak. Pejabat yang bersangkutan kehilangan kesempatan emas untuk memulihkan martabatnya melalui keterbukaan. Lembaga yang ia wakili dipersepsikan ikut “main mata”. Masyarakat pun mendapat pesan keliru bahwa di level tertentu kekuasaan, kebohongan bisa dinegosiasikan, asalkan ada cukup banyak suara yang membela.
Pola semacam ini sangat dekat dengan gambaran Al-Qur’an tentang kemunafikan: manis di lisan, tetapi rapuh di batin. Allah menggambarkan:
Kata-kata yang rapi dan berputar tanpa keberanian membuka fakta adalah ciri lisan yang kehilangan kejujuran. Bagi orang beriman, cara menghadapi tuduhan adalah cermin sejati keadaan batin. Pejabat yang bersih mestinya bersegera berkata: “Ini bukti saya, silakan periksa.” Pejabat yang memilih berbelit, pada hakikatnya sedang berbelit dengan dirinya sendiri.
Dimensi Spiritual: Kejujuran sebagai Jalan Selamat
Persoalan ini pada akhirnya mengantar kita pada pertanyaan dasar: jabatan itu apa? Bagi seorang mukmin, jabatan bukan sekadar prestasi karier. Jabatan adalah amanah. Allah Subḥānahu wa Ta‘ālā berfirman:
Ayat ini mengingatkan bahwa amanah, termasuk amanah jabatan, bukan hadiah yang ringan. Pemegang jabatan yang beriman mestinya sadar bahwa setiap tanda tangan, setiap keputusan, termasuk setiap klaim tentang riwayat hidupnya, akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Qur’an juga memerintahkan agar amanah dijalankan secara benar:
Kejujuran adalah jantung dari amanah. Tidak mungkin seseorang mengaku memegang amanah publik, namun riwayat hidupnya sendiri dibangun dengan data yang diragukan. Dalam konteks kejujuran, ada perintah yang sangat tegas:
Kejujuran bukan sekadar sikap sosial, melainkan konsekuensi iman. Pejabat yang memilih jujur sejak awal – termasuk jujur tentang ijazah, riwayat pendidikan, dan jejak karier – sesungguhnya sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Mungkin ia harus menanggung malu sesaat jika ada kekurangan yang terungkap, namun ia selamat dari kehinaan panjang di hadapan Allah. Al-Qur’an juga mengontraskan antara kebenaran dan kesesatan:
Menyusun kebohongan demi mempertahankan jabatan ibarat menumpuk bara yang suatu saat akan menyala. Bara itu mungkin tidak terlihat di layar televisi, tetapi sangat jelas di dalam catatan malaikat.
Moralitas Publik: Masyarakat, Media, dan Para “Pembela”
Fenomena ijazah ini bukan hanya ujian bagi pejabat. Fenomena ini ujian bagi moralitas publik. Masyarakat diuji: apakah akan ikut arus spekulasi tanpa tabayyun, atau mengawal kebenaran dengan sikap kritis namun bermartabat. Media diuji: apakah akan memilih jalur jurnalisme yang mencerdaskan, atau justru menikmati peran sebagai kompor yang meniup api sensasi. Para “pembela” juga diuji: apakah membela karena kebenaran, atau sekadar demi kedekatan, kepentingan politik, dan bayaran. Ketika suatu isu muncul, sebagian orang langsung sibuk memastikan “di kubu mana ia berdiri”, bukan sibuk memastikan “di pihak mana kebenaran berdiri”. Pembelahan seperti ini merusak nalar sehat. Kebenaran menjadi relatif, ditentukan oleh siapa yang berteriak paling keras.
Budaya buzzer dan pasukan siber yang mengaburkan fakta demi menjaga citra tokoh adalah bagian dari penyakit moral kolektif. Mereka membantu menyembunyikan kebohongan, lalu menuduh publik tidak adil ketika kebohongan itu disorot. Tugas moral setiap orang beriman sesungguhnya membela yang benar, bukan membela yang kebetulan satu barisan. Al-Qur’an telah memberi garis tegas:
Para penjilat kekuasaan–yang memakai lisan untuk menutupi kebohongan demi kepentingan diri–berdiri di sisi yang berlawanan dengan ayat ini. Mereka bukan sedang menolong dalam kebajikan, tetapi bersekutu dalam dosa dan permusuhan terhadap kebenaran. Ada peringatan lain yang lebih keras:
Siapa pun yang dengan sadar menginvestasikan reputasinya untuk membela kebohongan penguasa, sejatinya sedang mencenderungkan diri kepada kezaliman. Al-Qur’an juga menggambarkan pola saling menopang di antara pelaku kebatilan:
Struktur pendukung kebohongan–buzzer, penjilat, dan jaringan kepentingan–adalah bentuk nyata orang-orang zalim yang saling menopang. Kesetiaan mereka bukan kepada kebenaran, melainkan kepada manfaat sesaat.
Publik yang dewasa seharusnya memberikan apresiasi pada keterbukaan, meskipun hasilnya pahit bagi tokoh yang disukai. Masyarakat yang sehat mendukung pejabat yang berani berkata, “silakan periksa saya”, dan mengkritik pejabat yang hanya pandai berkelit.
Pelajaran bagi Pemimpin dan Calon Pemimpin
Dari fenomena ini, ada beberapa pelajaran yang layak dicatat bagi siapa pun yang sedang atau kelak akan memegang amanah kepemimpinan.
Pelajaran pertama menyentuh riwayat hidup. Riwayat pendidikan, riwayat karier, dan setiap dokumen yang menyertainya akan menjadi jejak yang bisa ditelusuri sewaktu-waktu. Memoles riwayat dengan kebohongan mungkin tampak menguntungkan sesaat, tetapi sangat berisiko ketika diuji. Riwayat hidup adalah bagian dari amanah. Mengkhianati riwayat berarti mengkhianati amanah itu sendiri. Al-Qur’an memberi peringatan keras:
Pelajaran kedua menegaskan bahwa integritas lebih mahal dari jabatan. Jabatan bisa berakhir kapan saja. Integritas akan menyertai sampai liang kubur. Pemimpin yang jujur mungkin tidak selalu disukai semua orang, tetapi dihormati oleh orang-orang yang hatinya masih sehat.
Pelajaran berikutnya berkaitan dengan cara menghadapi tuduhan. Cara menghadapi tuduhan adalah ujian kualitas jiwa. Tuduhan bisa datang dari mana saja, termasuk dari orang yang berniat buruk. Begitu tuduhan menyangkut fakta objektif, langkah paling terhormat adalah membuka data dan bersedia diaudit. Keberanian seperti ini jauh lebih bernilai daripada kemenangan dalam perang narasi.
Pelajaran terakhir berkaitan dengan keberanian mengakui kekurangan. Mengakui kekurangan lebih terhormat daripada merawat kebohongan. Jika memang ada kesalahan dalam dokumen, pengakuan jujur jauh lebih terhormat daripada memaksa banyak orang terlibat menutupinya. Kebenaran yang diakui memberi kesempatan untuk memperbaiki. Kebohongan yang dipertahankan hanya memperpanjang usia kehinaan.
Menjaga Ijazah Hati
Pada akhirnya, persoalan ijazah hanya pintu masuk. Di balik itu, ada pertanyaan yang jauh lebih berat: bagaimana ijazah hati kita di hadapan Allah?
Ijazah di dunia bisa saja diperdebatkan. Ada cap, tanda tangan, dan legalisasi yang bisa diklaim atau dibantah. Ijazah hati tercatat di sisi Allah tanpa manipulasi. Ijazah hati memuat nilai kejujuran, keberanian, dan kesediaan memikul amanah dengan takut kepada-Nya. Al-Qur’an mengingatkan bahwa akan datang satu hari ketika harta dan status tidak lagi berguna, dan yang dinilai hanya kebersihan hati serta jejak amal yang sungguh-sungguh dikerjakan.
Perbedaan pendapat dalam menilai kasus-kasus yang bergulir mungkin tidak terhindarkan. Ada satu standar yang semestinya tidak berubah: pejabat publik yang beriman seharusnya lebih takut pada hisab Allah daripada pada kegaduhan politik. Keterbukaan, kejujuran, dan keberanian menjernihkan tuduhan bukan hanya urusan reputasi, melainkan urusan keselamatan akhirat.
Semoga para pemegang amanah di negeri ini diberi kekuatan untuk memilih jalan yang jujur, meskipun berat. Semoga masyarakat pun diberi kecerdasan untuk berpihak kepada kebenaran, bukan sekadar kepada figur. Pada hari ketika semua dokumen dunia sudah tidak berlaku, satu-satunya yang menyelamatkan hanyalah catatan amal dan kejujuran yang benar-benar dijaga.
Ijazah Hati di Hadapan Allah
Pada batas akhir, perdebatan tentang ijazah selalu akan kembali ke dua pertanyaan sederhana. Pertama, sejauh mana seseorang jujur pada jejak hidupnya sendiri. Kedua, sejauh mana keberanian moral dipilih ketika kebenaran mulai menyakitkan.
Dokumen bisa disusun, diverifikasi, bahkan diperdebatkan ulang. Ijazah dunia masih memberi ruang untuk lobi, celah hukum, tafsir administratif, atau pembelaan politik. Ijazah hati tidak memberi ruang itu. Al-Qur’an menggambarkan hari ketika seluruh legitimasi formal kehilangan makna:
Hati yang bersih tidak mungkin dibangun di atas kebohongan yang dipelihara. Kebohongan bisa saja ditutupi oleh pasukan pembela, narasi resmi, atau rekayasa opini, namun tidak akan pernah menipu catatan di sisi Allah. Setiap detail tetap tercatat:
Fenomena polemik ijazah pejabat sesungguhnya sedang membuka cermin besar. Pejabat bercermin pada kejujuran dirinya. Lingkaran dalam bercermin pada keberanian menolak peran sebagai penjilat. Publik bercermin pada kualitas tabayyun dan keberpihakan kepada kebenaran, bukan kepada figur atau kelompok. Al-Qur’an sudah memberi garis yang sangat jelas:
Perintah ini menempatkan kejujuran bukan sekadar etika sosial, melainkan konsekuensi iman. Pilihan berpihak kepada yang jujur merupakan pilihan keberpihakan kepada perintah Allah. Sikap menolong kebohongan, sebaliknya, menempatkan diri dalam barisan yang diperingatkan Al-Qur’an:
Lingkaran sekeliling pejabat memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Orang yang mengerti kebenaran, namun memilih diam atau ikut menutupinya demi kenyamanan, sesungguhnya sedang menggadaikan ijazah hatinya sendiri. Kecenderungan hati kepada orang zalim pun sudah diberi peringatan tegas:
Setiap pihak memegang perannya masing-masing. Pejabat yang bersih seharusnya menjadikan tuduhan sebagai kesempatan memperlihatkan kejernihan. Dokumen dibuka, riwayat dijelaskan, proses diaudit. Risiko kritik tetap ada, tetapi martabat dijaga. Pengakuan atas kekurangan, jika memang ada, jauh lebih terhormat daripada mempertahankan kebohongan yang memaksa banyak orang ikut berdosa.
Orang-orang di sekeliling kekuasaan seharusnya menjaga diri agar tidak berubah menjadi “pasukan pemutih dosa”. Menjaga pertemanan dan loyalitas bukan berarti mengubur kebenaran. Nasehat yang jujur, keberanian mengingatkan, bahkan kesediaan mengambil jarak ketika kebohongan dipelihara, justru bagian dari sikap sayang yang hakiki.
Masyarakat luas pun dituntut dewasa. Sikap kritis tetap dijaga, tetapi tabayyun tidak ditinggalkan. Keberpihakan diarahkan kepada nilai, bukan sekadar kepada tokoh. Pejabat yang memilih transparan dan berani diperiksa semestinya mendapat dukungan moral, meskipun berada di kubu yang berbeda preferensi politik. Pejabat yang memilih berkelit dan memanipulasi seharusnya dikoreksi, meskipun berasal dari kubu yang disukai.
Seluruh dinamika ini pada akhirnya kembali ke satu titik: keberanian untuk menjadikan akhirat sebagai pertimbangan utama. Jabatan paling tinggi masih tetap duniawi. Citra paling gemerlap tetap berakhir di liang lahat. Satu-satunya “ijazah” yang tidak bisa dipalsukan hanyalah catatan amal dan kondisi hati ketika menghadap Allah.
Refleksi tentang kejujuran pejabat di tengah polemik ijazah pada hakikatnya bukan sedang membicarakan “mereka”, tetapi sedang mengingatkan “kita”. Setiap kepala keluarga memegang amanah. Setiap atasan memegang amanah. Setiap pemegang kewenangan – sekecil apa pun – memegang amanah. Setiap amanah akan ditanya, sejauh mana dijaga dengan jujur. Doa paling jujur dalam konteks ini mungkin sangat sederhana: “semoga Allah membersihkan hati para pemegang amanah di negeri ini, menguatkan yang ingin jujur, melemahkan jaringan yang menolong kebohongan, dan menjaga masyarakat agar tetap berpihak pada kebenaran.”
Ijazah dunia suatu saat akan usang, hangus, atau terlupakan. Ijazah hati akan tetap menyertai sampai hari perhitungan.
Wallahualam bishawab