Konten dari Pengguna
Elon Musk dan Ambisi Politiknya
20 Juli 2025 7:56 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Elon Musk dan Ambisi Politiknya
Tulisan ini mengulas ambisi politik Elon Musk dan dampaknya terhadap demokrasi, partai kader elite, dan dominasi uang dalam politik elektoral.Azka Abdi Amrurobbi
Tulisan dari Azka Abdi Amrurobbi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarLangkah Elon Musk mendeklarasikan pendirian partai politik baru bernama America Party pada 5 Juli 2025 bukan sekadar manuver eksentrik dari seorang miliarder yang kerap mencampurkan bisnis dan opini publik. Pembentukan partai ini dilakukan setelah Elon Musk bertikai dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pertikaian tersebut dilandasi atas kritik Musk terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran federal yang bernama “One Big Beautiful Bill”. Melalui akun media sosial X, Musk menganggap bahwa RUU tersebut sebagai pengeluaran yang tidak bertanggung jawab dan menganggap bahwa hal tersebut akan berdampak pada defisit anggaran nasional yang saat ini telah melewati ambang batas yaitu US$ 36,1 triliun. Ia juga mencatat bahwa RUU tersebut akan menambah defisit anggaran sebesar US$ 2,5 triliun dan tidak sejalan dengan upaya efisiensi yang dilakukan oleh Department of Government Efficiency (DOGE).
Upaya yang dilakukan oleh Musk tersebut bukan tanpa hambatan. Bila kita meniliknya dengan kacamata teori politik, khususnya teori pendirian partai dan pendanaan politik, ambisi Musk menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Pendirian Partai: Antara Representasi dan Kekuasaan
Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State (1954) menjelaskan bahwa kelahiran partai politik merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengorganisasi kekuatan politik secara lebih terstruktur dalam suatu sistem demokrasi. Duverger juga menjelaskan bahwa partai politik dapat lahir dari dua jalur. Pertama, partai massa (mass parties) yang lahir dari gerakan di luar parlemen atau akar rumput, terutama dari kelompok sosial atau kelas pekerja yang ingin mempertjuangkan kepentingannya. Kedua, partai kader (cadre parties) yang biasanya terdiri dari kelompok elit atau notable yang memiliki pengaruh dan sumber daya.
Dalam konteks ini, America Party yang dideklarasikan oleh Musk lebih menyerupai partai kader dengan ciri khas elite ekstrem, didukung oleh figur tunggal dengan kekuatan ekonomi dan teknologi yang luar biasa, namun minim legitimasi basis. Walaupun, Musk sempat melakukan survei di platform miliknya yaitu X dengan akun pribadi bernama @elonmusk pada 4 Juli 2025 yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Data menyebutkan, sebanyak 65,4% netizen X menyepakati lahirnya Partai Amerika.
Beberapa ahli seperti Samuel P. Hutington (dalam Political Order in Changing Societies), Kneeth Janda (dalam Political Parties: A Cross-National Survey), hingga Randal & Svåsand (dalam Party Institutionalization in New Democracies) bahkan menekankan bahwa partai politik harus eksis, dikenal, dan mengakar di masyarakat, agar menjadi partai yang terlembaga dengan baik dan tidak sekedar wadah elektoral. Sebuah partai baru harus menjawab satu pertanyaan fundamental: Siapa yang diwakili dan dengan cara apa? Dalam kasus Musk, klaim tentang “kebebasan berpendapat”, “pengurangan defisit”, dan “modernisasi militer” masih bersifat elitis dan ideologis tanpa pembuktian representasi konkret dari konstituen politik tertentu. Tanpa itu, partainya berisiko menjadi personality vehicle (kendaraan politik) yang hanya hidup selama pemiliknya memiliki daya tarik.
Ditambah lagi dengan sistem pemilu mayoritas tunggal (first-past-the-post) di Amerika Serikat yang secara alamiah akan mendorong dominasi dua partai besar yaitu Partai Demokrat dan Republik. Eman J. Mohammad dalam risetnya berjudul Minor Parties in America: National Failure, Some Localized Success juga mempertegas bahwa partai-partai kecil secara konsisten mengalami kegagalan dalam pemilihan nasional karena berbagai hambatan institusional, seperti sistem pemilu mayoritas tunggal (first-past-the-post) yang menguntungkan dua partai besar (Demokrat dan Republik). Sistem ini membuat suara minor party sering dianggap "terbuang" (wasted votes), sehingga sulit memperoleh kursi legislatif atau jabatan eksekutif di tingkat nasional.
Keuangan Partai Politik: Ketika Uang Berbicara Lantang
Dalam studi tentang political finance, salah satu kekhawatiran utama yang kerap mencuat adalah dominasi sumber daya pribadi dalam pendanaan partai politik. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menciptakan ketimpangan representasi dalam demokrasi. Ingrid van Biezen dalam tulisannya yang berjudul Financing Political Parties and Election Campaigns – Guidelines, menjelaskan bahwa terdapat dua tipe utama sumber pendanaan partai politik. Pertama, public financing, yaitu dana publik yang disediakan oleh negara untuk mendukung aktivitas partai politik secara legal dan adil, seperti biaya kampanye, operasional organisasi, hingga pendidikan politik. Tujuannya adalah menjamin kompetisi yang seimbang serta meminimalisir ketergantungan terhadap donor swasta. Kedua, private financing, yaitu pendanaan yang berasal dari luar sumber publik, seperti kontribusi individu, anggota partai, korporasi, maupun organisasi non-pemerintah.
Dengan kekayaan pribadi yang sangat besar, Elon Musk berpotensi menjadikan America Party sebagai partai dengan struktur keuangan yang sepenuhnya bertumpu pada skema private financing, bahkan lebih ekstrem, dimana satu orang mendanai seluruh operasional dan agenda politik partai. Meskipun ini tampak efisien secara logistik dan bebas dari tekanan donor eksternal, pola seperti ini menyisakan berbagai konsekuensi serius dalam konteks demokrasi partisipatif. Ketika struktur keuangan partai hanya bergantung pada satu individu, maka ruang bagi partisipasi kolektif, regenerasi kader, dan proses deliberatif dari akar rumput menjadi sangat terbatas. Partai tidak lagi menjadi alat artikulasi kepentingan publik, melainkan berubah menjadi instrumen politik personal yang didorong oleh kehendak tunggal pendirinya.
Dalam situasi ini, relasi antara pemimpin dan rakyat berisiko berubah menjadi hubungan yang bersifat transaksional, suara pemilih dipertukarkan dengan janji, citra, atau bahkan insentif material, tanpa adanya ikatan ideologis atau partisipasi aktif warga dalam proses politik. Akibatnya, timbul kekhawatiran akan munculnya oligarki elektoral, sebuah kondisi ketika kekuatan uang mengambil alih peran ideologi dalam politik, dan kekuasaan lebih ditentukan oleh kemampuan finansial daripada legitimasi representatif. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya mempersempit ruang demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap partai sebagai institusi penyalur aspirasi rakyat.
Penutup: Demokrasi di Persimpangan Jalan
Pendirian Partai Amerika oleh Elon Musk menjadi momen penting untuk merefleksikan ulang arah demokrasi kontemporer, khususnya dalam konteks hubungan antara kekuatan modal, teknologi, dan institusi politik. Di satu sisi, inisiatif Musk bisa dilihat sebagai ekspresi kebebasan politik yang dijamin dalam sistem demokrasi liberal. Namun di sisi lain, ketika partai politik lahir bukan dari kehendak kolektif warga atau gerakan sosial yang berakar, melainkan dari ambisi individual seorang miliarder dengan sumber daya nyaris tak terbatas, maka demokrasi berisiko berubah menjadi panggung oligarki elektoral.
Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis partai bukan hanya persoalan ideologi atau kaderisasi, tetapi juga bagaimana partai dibiayai dan dimaknai dalam masyarakat. Demokrasi yang sehat tidak dapat bergantung pada figur kuat semata, melainkan pada sistem yang memungkinkan partisipasi luas, kompetisi yang adil, dan akuntabilitas yang jelas. Tanpa itu, partai politik hanya akan menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan elite, bukan sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan.
Elon Musk mungkin tengah menulis bab baru dalam sejarah politik Amerika. Namun, apakah ini akan menjadi kemajuan demokrasi, atau justru kemunduran institusional, akan sangat bergantung pada bagaimana publik, media, dan masyarakat sipil meresponsnya. Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan milik segelintir orang dengan kekuatan finansial, melainkan milik semua warga negara yang setara dalam hak dan suara.