Konten dari Pengguna
Mengapa Gaji DPR (Harus) Tinggi?
26 Agustus 2025 13:49 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Mengapa Gaji DPR (Harus) Tinggi?
Menjadi anggota DPR tidak cukup dengan intelektual tapi juga dana yang besar. Akibatnya, mereka yang bermodal yang terpilih. Mereka jadi lebih fokus mencari cara balik modal daripada fungsi legislasi.Arvenda Prihanarko
Tulisan dari Arvenda Prihanarko tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi negara ini, menjadi anggota DPR tidak cukup dengan intelektual tinggi atau punya gagasan yang ideal, tetapi juga harus dengan dana besar. Sejumlah caleg mengaku harus mengeluarkan 10 hingga 25 miliar untuk bertarung dalam pemilu legislatif. Uang itu mengalir untuk biaya kampanye, logistik, hingga praktik politik uang yang sayangnya masih sering terjadi.
Akibatnya, hanya mereka yang memiliki modal besar - baik dari kantong pribadi maupun dari sponsor - yang mampu bersaing. Sistem ini menciptakan lingkaran setan: begitu terpilih, sebagian anggota DPR lebih fokus pada “balik modal” daripada menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi rakyat. Lebih suka joget-joget dan tidak peka pada kondisi ekonomi rakyat.
Tak heran bila survei Transparency International Indonesia (2022) menempatkan DPR sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya publik karena tingginya kasus korupsi di kalangan anggotanya.
Pertaruhan Kualitas DPR
Kondisi politik yang "high cost" ini pasti berdampak langsung pada kualitas parlemen kita. Harapannya sosok negarawan dengan kapasitas intelektual dan moralitas tinggi yang terpilih, namun ternyata DPR kerap diisi oleh politisi pragmatis yang menjadikan kursi sebagai alat bisnis politik. Filsuf Eropa, Jean-Jacques Rousseau, pernah mengingatkan bahwa demokrasi sejati lahir dari partisipasi rakyat yang murni, bukan transaksi. Namun di Indonesia, demokrasi terjatuh pada "jual-beli kursi”.
Gaji DPR yang Fantastis
Setelah melewati jalan terjal dengan biaya yang tinggi, para legislator menikmati fasilitas yang sangat besar. Gaji pokok anggota DPR memang hanya sekitar 4,2 juta, namun setelah ditambah tunjangan, total pendapatan bisa mencapai 70-80 juta per bulan. Bila diakumulasi dengan tunjangan rumah dinas yang terbaru, kendaraan dinas, hingga tunjangan perjalanan, maka total diatas 100 juta!
Di sisi lain, profesi yang menjadi tulang punggung bangsa justru kerap terpinggirkan. Guru honorer, misalnya, masih banyak yang hanya menerima di bawah 1 juta per bulan. Buruh pabrik tak kalah memprihatinkan. Di sejumlah daerah, mereka masih bergaji sesuai UMP, yang rata-rata hanya 2 - 3 juta rupiah. Dengan harga beras, sewa rumah, biaya sekolah anak dan ongkos transportasi yang terus naik, penghasilan itu nyaris habis bahkan sebelum pertengahan bulan. Tidak sedikit buruh yang harus bekerja lembur, bahkan istri dan anak pun ikut bekerja, demi menutup kebutuhan sehari-hari.
Jika dihitung, gaji DPR sekitar 17 kali lipat lebih tinggi dibanding upah minimum yang kisaran 3 - 4 juta. Sementara di Malaysia, gaji anggota parlemen RM 16000 atau sekitar Rp 55 juta, padahal upah minimum mereka sudah diatas 5 juta rupiah, artinya gaji DPR-nya hanya 10 kali lipat dari upah minimum. Demikian pula dengan Thailand, dengan upah rata-rata rakyat 4,5 juta rupiah, gaji DPR mereka sekitar 49 juta per bulan, artinya sekitar 11 kali lipat saja.
Akibat Politik Berbiaya Tinggi
Biaya politik yang mahal berimplikasi pada banyak hal negatif, diantaranya:
Apa yang Harus Diperbaiki?
Agar DPR benar-benar diisi oleh wakil rakyat terbaik, sistem pemilu Indonesia perlu dibenahi secara fundamental. Pendanaan partai politik dari pemerintah harus memadai dan transparan. Aturan pembatasan biaya kampanye harus ditegakkan. Sanksi tegas politik uang dengan perbaikan pada tataran implementasi aturannya. Tak lupa, penguatan kualitas partai politik. Partai harus menyeleksi kader berdasarkan integritas dan kapasitas, bukan sekadar popularitas atau isi tas.
Jadi, mengapa gaji DPR harus tinggi? Karena sistem perpolitikan kita yang mahal. Padahal, hakikat menjadi anggota DPR adalah amanah untuk memperjuangkan suara dan kesejahteraan rakyat. Namun harapan indah itu menjadi sulit terwujud, karena kursi parlemen sering jatuh ke tangan mereka yang berduit, bukan yang berintegritas.
Maka, sistem politik yang mahal ini memang sudah seharusnya dirombak. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kualitas harus ditegakkan. Sebab tanpa itu, demokrasi hanya akan melahirkan para elit, yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat yang diwakilinya.
