Konten dari Pengguna
Menyerahkan Urusan Strategis Pemerintahan kepada Pihak Asing
6 Desember 2025 11:00 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Menyerahkan Urusan Strategis Pemerintahan kepada Pihak Asing
Dalam dinamika globalisasi kontemporer, batas antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional semakin kabur. Banyak negara merasa perlu menggandeng aktor asing. #userstoryCliff Sangkek
Tulisan dari Cliff Sangkek tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAntara Rasionalitas Ekonomi dan Ancaman terhadap Kedaulatan Negara
Baru-baru ini beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Menkeu mengungkapkan Presiden telah memberikan ultimatum keras kepada Ditjen Bea dan Cukai. Menurutnya, Presiden siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), seperti pada masa Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.
"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Dalam dinamika globalisasi kontemporer, batas antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional semakin kabur. Banyak negara, khususnya negara berkembang, merasa perlu menggandeng aktor asing, baik negara/pemerintahan lain maupun perusahaan multinasional dalam mengelola sektor yang dikategorikan strategis: energi, pertahanan, telekomunikasi, infrastruktur publik, hingga pengelolaan data nasional.
Namun untuk urusan fiskal yang merupakan kemampuan untuk memungut pajak dan mengelola pengeluaran publik—yang merupakan pilar fundamental dari kedaulatan nasional suatu negara—ide ini sama sekali baru meski Indonesia pernah melakukannya di masa lalu.
Saat ini, bisa dikatakan tidak ada negara berdaulat penuh yang menyerahkan sebagian atau seluruh urusan fiskalnya kepada pihak asing (negara lain atau entitas swasta asing).
Namun, hal ini mengundang pertanyaan fundamental: Sejauh mana suatu negara dapat—atau seharusnya—menyerahkan urusan strategis pemerintahan kepada pihak atau individu asing tanpa mengorbankan kedaulatan dan masa depannya?
Untuk menjawabnya, kita perlu mempertimbangkan argumen ekonomi, geopolitik, sosial, serta historis secara holistik. Karena persoalan ini, pada intinya, bukan sekadar persoalan efisiensi, efektifitas, ataupun investasi, melainkan persoalan kedaulatan, keberlanjutan, dan kemampuan bangsa untuk berdiri di kaki sendiri.
Logika Ekonomi: Investasi, Efisiensi, dan Rasionalitas Pasar
Masih hangat dalam ruang publik, ketika Garuda Indonesia menunjuk 2 orang warga negara asing (WNA), yaitu Neil Raymond Mills dan Balagopal Kunduvara untuk mengisi jabatan dalam jajaran direksi. Ataupun Danantara ketika menunjuk mantan PM Thailand sebagai salah satu dewan penasihat dan Investor asal AS, Ray Dalio di jajaran manajemen. Penunjukan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing global dan transfer pengetahuan, serta menjalankan transformasi fundamental di perusahaan.
Dari sudut pandang pragmatis, kerja sama ataupun penggunaan tenaga profesional asing sering dipandang rasional. Setidaknya ada tiga alasan utama: Pertama adalah keterbatasan modal dan kapasitas negara. Pengelolaan sektor strategis—seperti Ditjen Bea Cukai yang sehat—dicapai melalui kombinasi penegakan hukum, pelayanan yang baik, optimalisasi penerimaan negara, serta menjaga kesehatan dan integritas pegawai.
Hal ini juga didukung oleh edukasi kepada seluruh pihak yang berwenang untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah pelanggaran, serta penerapan budaya kerja yang baik dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, tujuan untuk memperbaiki kualitas aparatur dan sistem yang memadai, menyerahkan pengelolaan kepada pihak asing tampak sebagai jalan pintas yang logis dan efisien.
Yang kedua, alih teknologi dan modernisasi sistem. perusahaan multinasional membawa standar teknologi global yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Efisiensi operasional mereka juga sering jauh melampaui birokrasi negara yang lamban.
Kemudian, yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing dan integrasi pasar. Kerja sama asing membuka peluang integrasi ekonomi yang lebih luas, memperkuat posisi negara di rantai pasok global.
Risiko Struktural: Ketergantungan, Kerentanan, dan Erosi Kedaulatan
Ketika aset strategis dikelola pihak asing, negara berpotensi kehilangan kedaulatan operasional atas sektor vital. Ini menimbulkan ketergantungan yang bersifat struktural.
Ketergantungan semacam ini berpotensi dimanfaatkan sebagai tekanan diplomatik, leverage ekonomi, atau bahkan alat negosiasi politik.
Sejarah ekonomi dunia mencatat banyak kasus di mana negara berkembang kehilangan ruang geraknya karena bergantung pada perusahaan asing dalam sektor strategis, mulai dari minyak hingga infrastruktur komunikasi.
Di era digital, data adalah aset paling strategis. Ketika telekomunikasi atau pusat data dikelola pihak asing, ancaman terhadap keamanan negara meningkat drastis. Potensi intersepsi, penyalahgunaan data, atau pengawasan terselubung menjadi risiko yang tidak dapat diabaikan.
Motivasi utama perusahaan asing tentu saja profit. Tanpa regulasi ketat, aktivitas mereka dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya tanpa keberlanjutan, minimnya kandungan lokal (local content), serta pengaliran keuntungan keluar negeri tanpa kontribusi jangka panjang bagi kapasitas nasional.
Jika sektor strategis dikelola sepenuhnya oleh pihak asing, generasi teknokrat dan profesional lokal kehilangan kesempatan berkembang. Negara menjadi pengguna teknologi, bukan pengembang.
Sektor strategis merupakan sumber kekuatan. Kedaulatan bukan sebatas memiliki bendera dan lagu kebangsaan kedaulatan berarti mengendalikan fiskal, moneter, energi (seperti minyak, gas, listrik), memonopoli kekuatan pertahanan, menguasai ruang digital nasional, mengatur informasi, dan mengoperasikan infrastruktur vital.
Ketika lini strategis ini berada di tangan pihak asing, ruang kebijakan pemerintah bisa terdistorsi. Negara dapat dipaksa menyesuaikan orientasi politiknya untuk menjaga hubungan baik dengan pemilik aset strategis.
Dalam konteks geopolitik, ini dikenal sebagai erosion of sovereignty — terkikisnya kemampuan negara membuat keputusan independen.
Dimensi Sosial dan Historis: Ketidakadilan dalam Relasi Global
Kerja sama asing sering dikemas sebagai “win-win”, tetapi secara historis relasi antara negara maju dan negara berkembang lebih sering bersifat asimetris.
Kasus nasionalisasi aset asing di berbagai negara—mulai dari Amerika Latin hingga Timur Tengah—menjadi bukti bahwa dominasi asing atas sektor strategis kerap memperlebar ketimpangan sosial ekonomi dan menimbulkan ketegangan internal.
Ketika rakyat merasa negara “menjual” sektor vital kepada pihak asing, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah. Sektor strategis bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga sentimen kolektif dan martabat nasional.
Kolaborasi Tanpa Menyerahkan Kendali
Penting untuk menekankan bahwa menolak seluruh bentuk kerja sama asing adalah sikap yang tidak realistis, bahkan kontraproduktif. Yang dibutuhkan bukan isolasi, melainkan kedaulatan yang cerdas.
Negara dapat bekerja sama dengan pihak asing, tetapi harus memastikan hal-hal berikut, termasuk energi, telekomunikasi, pertahanan, data nasional, infrastruktur logistik utama, pengelolaan sumber daya alam.
Kontrak harus mengutamakan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal. Tanpa itu, kerja sama hanya memperkukuh ketergantungan.
Pengawasan dan transparansi mutlak diperlukan. Setiap bentuk monopoli, baik asing maupun lokal, berpotensi merugikan masyarakat. Pemerintah harus punya strategi jangka Panjang. Tidak boleh ada proyek strategis yang dibuat hanya demi “sukses politik” jangka pendek atau alasan pragmatis anggaran.
Kedaulatan Tidak Boleh Dipersewakan
Menyerahkan urusan strategis pemerintahan kepada pihak asing mungkin menawarkan manfaat jangka pendek, tetapi risiko jangka panjangnya jauh lebih besar.
Pada akhirnya, bangsa yang menyerahkan sektor vitalnya kepada pihak luar ibarat kapal yang mesinnya dikendalikan orang lain—kapal itu mungkin tetap berlayar, tetapi arah dan kecepatannya bukan lagi ditentukan oleh kaptennya sendiri. Kerja sama boleh, ketergantungan tidak. Investasi asing boleh, tetapi kendali harus tetap berada di tangan bangsa sendiri.
Globalisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fondasi kedaulatan. Sebuah negara hanya layak disebut berdaulat jika ia mampu menentukan masa depannya sendiri tanpa harus menunggu restu pemilik modal asing.
Mengutip deklarasi United Nations General Assembly Resolution 1803 (XVII) (“Permanent Sovereignty over Natural Resources/PSNR”)
“The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and of the wellbeing of the people of the State concerned.”
Prinsip ini secara resmi diadopsi oleh PBB pada tahun 1962, dan menjadi fondasi hukum-internasional bahwa sumber daya alam (dan aset strategis) adalah milik kolektif bangsa dan negara, bukan komoditas semata bagi investor asing.
Konsekuensinya, meskipun negara membuka ruang bagi investasi dan kerja sama dengan pihak asing asing, tetapi pengelolaan sumber daya strategis harus tunduk pada pemenuhan kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat dan bukan sekadar laba investor.