Konten dari Pengguna
Krisis Legitimasi: Merefleksikan Gelombang Protes Agustus 2025
3 Oktober 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Krisis Legitimasi: Merefleksikan Gelombang Protes Agustus 2025
Gelombang protes pada akhir agustus 2025 adalah wujud akumulasi kemarahan publik, dan hal tersebut mengindikasikan adanya krisis legitimasi publik terhadap elite saat ini.Cusdiawan
Tulisan dari Cusdiawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarFilsuf kenamaan Teori Kritis, yakni Jürgen Habermas dalam Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (1996) menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam menentukan kehidupan publik. Hal tersebut termasuk keterbukaan dari para elite terhadap pengujian dan koreksi dari publik atas produk-produk kebijakan yang dihasilkan. Proses diskursif seharusnya menempati posisi penting dan terhormat dalam sebuah negara hukum modern yang demokratis. Abai terhadap persoalan tersebut maka berpotensi besar menghadirkan krisis legitimasi.
Bila saya tafsirkan lebih lanjut, semakin publik dilibatkan dalam proses dan evaluasi atas berbagai kebijakan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, maka legitimasi terhadap produk kebijakan dan elite akan semakin meningkat; sebaliknya, ketika publik (dalam arti masyarakat luas) justru dipinggirkan bahkan suara mereka seolah dilecehkan, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi publik terhadap para elite dan segala produk yang dihasilkannya.
Gelombang protes yang terjadi di banyak daerah di Indonesia beberapa waktu yang lalu, salah satu faktor utamanya adalah adanya krisis legitimasi tersebut. Krisis legitimasi yang terjadi, justru direspons oleh para elite secara kurang cermat, dan ini menjadi catatan kritis sekaligus pembelajaran politik yang berharga.
Respons Elite yang Kontraproduktif
Salah satu respons yang dilakukan oleh elite, terutama Presiden, yakni dengan mengadakan pertemuan dengan sejumlah ketum parpol dan tokoh agama, dan di sisi lain, Wapres juga mengadakan pertemuan bersama para ojol. Respons tersebut bisa ditafsirkan sebagai bagian dari upaya mereka untuk meredam amarah publik sekaligus memulihkan kepercayaan publik.
Namun dalam hemat saya, langkah tersebut tidak terlalu berdampak. Kalaupun kemudian eskalasi protes dari masyarakat tampak mereda, tetapi hal itu kemungkinan besar disebabkan karena sebagian besar dari masyarakat menyadari bahwa ada beberapa “pengkondisian” ataupun “rekayasa” yang bisa membuat orientasi demo terlihat bergeser dengan semakin masifnya kerusuhan, penjarahan dan sebagainya, dan hal itu bisa berdampak negatif bagi masyarakat yang turun ke jalan, baik dari sisi keselamatan mereka karena yang dikhawatirkan eskalasi kekerasan aparat akan semakin meningkat maupun persepsi masyarakat secara luas terutama yang tidak mengikuti demo tersebut.
Adapun cara dan langkah yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik adalah dengan mengakomodasi apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari publik, seperti membuat kebijakan yang pro-rakyat, mempercepat proses legislasi sejumlah RUU yang berpotensi menguatkan posisi masyarakat rentan dan sebagainya. Tidak lupa juga, partai politik pun harus berbenah diri terutama lebih serius untuk bisa menjadi partai politik modern dan menguatkan pelembagaannya, seperti memperbaiki kaderisasi agar bisa menghasilkan kader yang benar-benar berkualitas sehingga tidak melulu mengandalkan popularitas maupun kekuatan uang.
Parpol juga harus memperbaiki sistem rekrutmen politiknya, mengingat orang-orang dari parpol inilah yang akan mengisi pos-pos jabatan publik. Jadi sumber masalah utama di republik ini salah satunya pada partai politik.
Hanya dengan langkah inilah besar kemungkinan bisa memperbaiki kepercayaan publik. Jadi demonstrasi yang berlangsung secara masif beberapa waktu lalu harus benar-benar menjadi peringatan bagi para elite bahwa suara publik yang dilecehkan secara terus menerus sewaktu-waktu bisa meledak juga jika para elite dan institusi tidak kunjung berbenah.
Sementara di sisi lain, kita patut menyayangkan pernyataan Pak Prabowo, yang walau di satu sisi beberapa statementnya menunjukkan bahwa ia akan memperhatikan tuntutan publik, tapi pernyataannya mengenai makar ekstrimis dan sebagainya justru bisa kita baca sebagai upayanya untuk mendelegitimasi suara publik itu sendiri. Dalam situasi yang demikian, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat kontraproduktif dan menunjukkan buruknya kualitas komunikasi publik istana.
Padahal yang harusnya dilakukan adalah memberi pernyataan publik yang bisa meneduhkan suasana kebatinan publik. Dalam hemat saya, ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi sikap Pak Prabowo tersebut, pertama kemungkinan adanya kecenderungan anti-kritik; keduanya, yakni buruknya para penasihat di sekelilingnya yang tidak paham psikologi publik dan sosiologi-politik.
Menguatkan Legitimasi Publik, Mungkinkah?
Faktor penyebab akumulasi kemarahan publik jelas kompleks dalam pengertian tidak hanya karena satu faktor saja. Kondisi sosio-ekonomi, seperti isu akses terhadap lapangan kerja, PHK dan sebagainya jelas menjadi salah satu faktor kunci. Sementara pada sisi yang lain, terobosan dan inovasi dalam kebijakan fiskal justru minim dilakukan. Isu kenaikan pajak di sejumlah daerah pun menjadi keresahan publik secara meluas. Di tengah situasi yang demikian, para elite terlihat tidak cerdas dalam membaca psikologi publik dan justru menunjukkan arogansi yang semakin memancing amarah publik.
Salah satu langkah untuk menguatkan legitimasi publik pada para elite dimulai dari etika publik dari elite yang harus diperkokoh. Etika publik menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki dan ditunjukkan oleh para pejabat publik. Salah satu prinsip dalam etika publik, yakni memiliki sense of crisis, termasuk rasa empati dan simpati atas berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Selain itu, tentu saja dengan mengoreksi dan mengevaluasi secara kritis bahkan total atas kinerja berbagai lembaga negara, baik yang bersifat otokritik maupun yang bersumber dari suara publik. Pejabat publik tidak bisa berjalan hanya dengan rasionalitas (kepentingan) dirinya sendiri. Selanjutnya, tentu saja kita menantikan political will dari pemerintahan saat ini untuk membuat terobosan-terobosan kebijakan, baik dalam inovasi fiskal secara khusus maupun pembangunan secara umum guna mengakselerasi pertumbuhan yang berkualitas.
Terobosan yang perlu dilakukan, salah satunya dengan memperbaiki tata kelola sumber daya alam yang selama ini lebih banyak menguntungkan segelintir elite dan menjadi salah satu masalah utama terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elite.