Konten dari Pengguna
Bahasa Negara yang Seharusnya Kita Miliki
30 Desember 2025 23:43 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Bahasa Negara yang Seharusnya Kita Miliki
Setelah berbagai polemik komunikasi publik, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi ke mana bahasa negara harus diarahkanDendi Andrian
Tulisan dari Dendi Andrian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setelah berbagai polemik komunikasi publik, satu pertanyaan penting layak diajukan: ke mana arah bahasa komunikasi pemerintah seharusnya dibawa? Kritik tanpa arah hanya akan berakhir sebagai keluhan. Padahal, bahasa negara bisa diperbaiki asal ada kesadaran dan kemauan.
Bahasa bukan sekadar soal gaya, tetapi soal cara negara memandang warganya. Apakah warga dilihat sebagai objek yang harus patuh, atau sebagai subjek yang perlu diajak bicara?
Di sinilah perubahan harus dimulai.
Bahasa Negara sebagai Kebijakan Tak Tertulis
Setiap kebijakan selalu datang dengan bahasa. Namun, tidak semua bahasa tercatat dalam regulasi. Cara pejabat berbicara, menanggapi kritik, atau menjelaskan kegagalan sesungguhnya adalah kebijakan tak tertulis yang dampaknya nyata.
Bahasa yang defensif melahirkan kecurigaan. Bahasa yang terbuka membangun kepercayaan. Dalam jangka panjang, kepercayaan inilah modal utama pemerintahan yang efektif.
Karena itu, pembenahan bahasa komunikasi pemerintah seharusnya dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi, bukan sekadar urusan kehumasan.
Dari Bahasa Instruktif ke Bahasa Dialogis
Perubahan paling mendasar adalah pergeseran dari bahasa instruktif ke bahasa dialogis. Bahasa instruktif menempatkan negara sebagai pemberi perintah. Bahasa dialogis mengakui adanya percakapan dua arah.
Dalam bahasa dialogis, pemerintah tidak alergi terhadap pertanyaan dan kritik. Justru, kritik dipahami sebagai bagian dari partisipasi warga.
Dialog tidak selalu berarti setuju, tetapi selalu berarti mendengar.
Bahasa yang Jelas, Bukan Sekadar Aman
Sering kali, bahasa resmi pemerintah dirancang agar aman secara administratif, tetapi abai secara komunikatif. Kalimat dipenuhi frasa normatif yang menghindari risiko, namun kehilangan makna.
Bahasa yang jelas bukan berarti ceroboh. Ia justru menuntut keberanian untuk berkata apa adanya, dengan pilihan kata yang bertanggung jawab.
Kejujuran dalam bahasa adalah fondasi kepercayaan publik.
Inklusivitas sebagai Prinsip, Bukan Tren
Bahasa negara yang membumi harus inklusif. Ia sensitif terhadap keberagaman sosial, budaya, gender, dan kondisi ekonomi.
Pilihan kata yang bias, stereotipikal, atau meremehkan kelompok tertentu bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan etis.
Pemerintah perlu menjadi teladan dalam menggunakan bahasa yang menghormati semua warga negara.
Peran Strategis Humas Pemerintah
Dalam konteks ini, humas pemerintah memegang peran strategis. Mereka bukan hanya penyampai informasi, tetapi kurator bahasa negara.
Humas yang kuat memahami substansi kebijakan sekaligus dinamika publik. Mereka mampu menerjemahkan bahasa birokrasi menjadi bahasa warga tanpa kehilangan makna.
Investasi pada kapasitas komunikasi publik sama pentingnya dengan investasi pada sistem dan infrastruktur.
Konsistensi sebagai Bentuk Kepemimpinan
Bahasa negara yang membumi juga menuntut konsistensi. Pesan yang saling bertentangan antarpejabat merusak kredibilitas institusi.
Kepemimpinan yang baik tercermin dari kesatuan bahasa. Ketika negara berbicara dengan satu suara yang jelas dan empatik, publik lebih mudah percaya.
Belajar dari Warga
Bahasa yang membumi tidak lahir dari ruang rapat semata. Ia lahir dari interaksi dengan warga.
Mendengarkan keluhan, membaca percakapan publik, dan merespons dengan rendah hati adalah proses pembelajaran berkelanjutan.
Negara yang mau belajar dari warganya adalah negara yang matang secara demokratis.
Menutup dengan Kepercayaan
Serial ini berangkat dari satu kegelisahan: mengapa bahasa komunikasi pemerintah sering kali menjadi sumber masalah, bukan solusi. Jawabannya terletak pada relasi yang belum sepenuhnya setara antara negara dan warga.
Bahasa dapat memperlebar jarak, tetapi juga dapat menutupnya. Pilihan ada pada pemerintah.
Jika negara ingin dipercaya, maka ia harus terlebih dahulu berbicara sebagai sesama manusia.
Bahasa yang membumi bukan tentang menurunkan wibawa negara, melainkan tentang mengangkat martabat demokrasi.
Tulisan ini merupakan penutup dari serial opini yang terdiri dari 4 bagian yang dapat dibaca berurutan atau berdiri sendiri di setiap seri
Tulisan ini merupakan pikiran pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja