Konten dari Pengguna
Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis, Kurangi Beban APBN dengan Inovasi Lokal
25 Oktober 2025 21:00 WIB
·
waktu baca 2 menit
Kiriman Pengguna
Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis, Kurangi Beban APBN dengan Inovasi Lokal
Program Makan Bergizi Gratis bisa lebih efisien bila dikelola kolaboratif: pembiayaan hibrida, dapur komunitas berbasis lokal, dan pengawasan transparan agar tak membebani APBN.Dendi Andrian
Tulisan dari Dendi Andrian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Negara punya kewajiban memastikan anak dan ibu tidak kelaparan di meja belajar; MBG lahir dari kewajiban itu. Namun ambisi besar kerap bertabrakan dengan realitas pelaksanaan: target ratusan juta penerima, kebutuhan dapur, dan risiko keselamatan pangan menuntut evaluasi cepat agar program tidak sekadar megaproyek anggaran, melainkan investasi produktif.
Pertama, isu keberlanjutan fiskal. Alokasi ratusan triliun rupiah untuk MBG menunjukkan komitmen, namun juga beban besar pada APBN. Ketergantungan penuh pada anggaran pusat membuat program rentan terhadap fluktuasi fiskal dan mengurangi insentif daerah untuk berinovasi. Solusi: desain pembiayaan hibrida, mengombinasikan APBN untuk komponen inti (standar nutrisi, program monitoring), dengan kontribusi PAD, dana desa, CSR korporasi pangan, dan mekanisme pembiayaan berbasis hasil (pay-for-performance) untuk layanan yang dapat diukur. Pendekatan ini menurunkan tekanan anggaran pusat sekaligus meningkatkan kepemilikan lokal.
PerbesarKedua, rantai suplai dan tata kelola dapur. Laporan keterlambatan pembangunan dapur dan kasus gangguan pangan menegaskan: kapasitas infrastruktur dan standar keamanan makanan belum merata. Alih-alih membangun dapur besar-besaran terpusat, model yang lebih efisien adalah jaringan dapur mikro berbasis komunitas, memanfaatkan koperasi petani lokal, UMKM katering, dan dapur sekolah yang sudah ada dengan sertifikasi higienis. Model ini menyingkat rantai pasokan, menyokong perekonomian lokal, dan mengurangi biaya logistik panjang yang mahal.
Ketiga, desain menu dan komoditas lokal. Mengutamakan bahan lokal musiman menekan biaya dan mendukung ketahanan pangan daerah. Standar nutrisi harus tetap terjaga, dengan panduan menu fleksibel yang disesuaikan kondisi lokal dan diawasi oleh Badan Gizi nasional dan dinas kesehatan setempat. Dukungan teknis (pelatihan pengolahan, pengujian mutu) lebih murah daripada terus-menerus menanggung biaya operasional pusat yang besar.
Akhirnya, transparansi dan evaluasi. Pengadaan terbuka, audit rutin, dan pelibatan sekolah/komite orangtua akan meminimalkan kebocoran anggaran dan risiko kesehatan. Program yang efektif bukan yang menghabiskan anggaran terbesar, melainkan yang menggandeng pemerintah daerah, masyarakat, dan pasar lokal untuk memberikan layanan bergizi, aman, dan berkelanjutan.
Kesimpulan: MBG sangat mungkin dibuat lebih efektif dan lebih murah bila pembiayaan di-desentralisasi secara terukur, rantai suplai dipendekkan lewat dapur mikro lokal, menu disesuaikan komoditas setempat, dan tata kelola diawasi ketat. Itu memerlukan keberanian politik untuk beralih dari model sentralistik menuju model kolaboratif dan jika dilakukan, MBG bukan lagi beban APBN, melainkan pengungkit kesehatan dan ekonomi lokal.
Tulisan ini merupakan pikiran pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja