Konten dari Pengguna
Sekolah Rakyat asa Indonesia Emas di Tengah Defisit Anggaran
6 September 2025 17:12 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Sekolah Rakyat asa Indonesia Emas di Tengah Defisit Anggaran
Tulisan ini mengulas tantangan pendidikan Indonesia di tengah defisit anggaran negara dan keterbatasan fiskal. Dengan menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat melalui konsep Sekolah RakyatDendi Andrian
Tulisan dari Dendi Andrian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, visi besar Indonesia Emas 2045 menuntut kesiapan bangsa untuk memiliki sumber daya manusia unggul yang berdaya saing global. Di sisi lain, tantangan fiskal berupa defisit anggaran menekan ruang gerak pemerintah dalam mengalokasikan belanja publik, termasuk sektor pendidikan. Situasi ini melahirkan sebuah pertanyaan mendasar: bagaimana memastikan pendidikan tetap menjadi prioritas strategis meski negara tengah menghadapi keterbatasan fiskal?
Jawaban atas pertanyaan tersebut dapat berangkat dari gagasan sederhana namun fundamental: Sekolah Rakyat. Sebuah konsep pendidikan yang tidak hanya berbasis pada ruang kelas formal, tetapi mengakar pada partisipasi masyarakat, gotong royong, dan inovasi pendanaan alternatif. Di tengah keterbatasan APBN, Sekolah Rakyat bisa menjadi asa nyata menuju Indonesia Emas, yakni lahirnya generasi cerdas, kritis, dan berkarakter.
Defisit Anggaran dan Tantangan Pendidikan
Defisit anggaran bukanlah fenomena baru dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2025, tekanan belanja negara semakin besar akibat kebutuhan pembangunan infrastruktur, subsidi energi, serta dampak dinamika global seperti harga komoditas dan perlambatan ekonomi. Ketika belanja wajib meningkat, sektor pendidikan berpotensi terhimpit oleh prioritas fiskal lain.
Padahal, amanat konstitusi jelas menyebutkan bahwa minimal 20 persen dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Namun dalam praktiknya, angka tersebut kerap masih menghadapi tantangan realisasi. Anggaran memang ada, tetapi penyerapannya sering tidak tepat sasaran. Misalnya, belanja pendidikan masih banyak terserap untuk biaya birokrasi ketimbang peningkatan mutu guru atau penguatan fasilitas belajar di daerah terpencil.
Dengan keterbatasan fiskal ini, kita membutuhkan inovasi dalam sistem pendidikan. Tidak cukup hanya mengandalkan dana pemerintah, melainkan juga perlu membangkitkan partisipasi publik. Di sinilah relevansi Sekolah Rakyat hadir kembali, seperti sebuah napas lama yang hidup di era baru.
Sekolah Rakyat: Warisan Gotong Royong Pendidikan
Gagasan Sekolah Rakyat bukanlah hal asing dalam sejarah bangsa. Pada masa pergerakan nasional, tokoh-tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka menginisiasi pendidikan rakyat dengan tujuan utama mencerdaskan kaum kecil yang tidak terjangkau sekolah kolonial. Filosofi yang dibangun adalah kemandirian, keberpihakan kepada rakyat jelata, serta semangat kebangsaan.
Kini, konsep tersebut relevan untuk dikontekstualisasikan. Sekolah Rakyat modern dapat hadir dalam bentuk komunitas belajar, kelas literasi digital, ruang kreatif berbasis desa, hingga kursus keterampilan praktis yang diinisiasi oleh masyarakat, organisasi, maupun swasta. Intinya, pendidikan tidak hanya dimonopoli oleh sekolah formal, tetapi juga dibuka melalui jalur-jalur alternatif yang inklusif.
Menghubungkan dengan Agenda Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 menekankan empat pilar utama: pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Pilar pertama, pembangunan manusia, jelas berpangkal pada pendidikan.
Jika pendidikan hanya bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas, maka target besar itu berpotensi meleset. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi akselerator. Ia mampu menjangkau masyarakat akar rumput yang selama ini terabaikan, terutama kelompok miskin, pekerja informal, dan masyarakat pedesaan. Dengan akses pendidikan alternatif yang murah bahkan gratis, mereka tetap bisa mengembangkan kapasitas diri.
Bayangkan jika setiap desa memiliki Sekolah Rakyat berbasis komunitas, yang mengajarkan literasi dasar, keterampilan digital, hingga kewirausahaan lokal. Anak-anak tidak hanya bersekolah formal di pagi hari, tetapi juga mendapatkan tambahan bekal pengetahuan praktis di sore hari. Para remaja dan orang dewasa pun bisa ikut serta untuk meningkatkan kemampuan kerja. Inilah bentuk nyata pendidikan seumur hidup yang relevan untuk menghadapi tantangan era disrupsi.
Inovasi Pendanaan di Tengah Defisit
Pertanyaan selanjutnya: bagaimana Sekolah Rakyat dibiayai? Di sinilah pentingnya inovasi. Ada beberapa model yang bisa dikembangkan:
Kemitraan Publik-Swasta (Public-Private Partnership): Perusahaan dapat menyalurkan dana CSR untuk membiayai sekolah komunitas, menyediakan fasilitas, atau mendatangkan pengajar.
Crowdfunding Pendidikan: Masyarakat luas dapat menyumbang secara daring untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat tertentu, mirip dengan gerakan filantropi digital.
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Meski defisit membatasi APBN, pemerintah daerah tetap bisa mengalokasikan sebagian PAD untuk mendukung pendidikan berbasis komunitas.
Gotong Royong Lokal: Model lama yang tetap relevan, yaitu kontribusi masyarakat berupa tenaga, tempat, atau bahan ajar.
Dengan model ini, Sekolah Rakyat tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Justru, ia menjadi cermin kemandirian bangsa dalam membangun pendidikan.
Tantangan dan Strategi Implementasi
Tentu, gagasan Sekolah Rakyat tidak lepas dari tantangan. Pertama, kualitas pengajar. Tidak semua relawan atau fasilitator memiliki kemampuan pedagogis yang mumpuni. Kedua, keberlanjutan. Banyak inisiatif komunitas sering mati suri setelah semangat awal memudar. Ketiga, standar kurikulum. Pendidikan alternatif harus tetap memiliki relevansi dengan kebutuhan zaman.
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi dapat ditempuh:
Pelatihan Relawan: Pemerintah dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pelatihan singkat bagi pengajar Sekolah Rakyat.
Insentif Nonfinansial: Relawan bisa diberi penghargaan sosial, sertifikat, atau peluang karier yang terkait dengan kiprah mereka.
Kurikulum Fleksibel: Materi pembelajaran harus menyesuaikan kebutuhan lokal, misalnya literasi keuangan di pasar tradisional, pertanian modern di desa, atau coding di perkotaan.
Digitalisasi: Platform daring bisa memperkuat keberlanjutan dengan menyediakan materi ajar gratis yang mudah diakses oleh komunitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, Sekolah Rakyat bukan sekadar gerakan sesaat, melainkan institusi sosial yang berkelanjutan.
Sekolah Rakyat sebagai Investasi Sosial
Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Defisit anggaran sering membuat pemerintah lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek, seperti subsidi energi atau stimulus ekonomi. Namun jika investasi pendidikan diabaikan, dampaknya jauh lebih mahal di masa depan: pengangguran, kemiskinan, hingga ketertinggalan teknologi.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat bisa dipandang sebagai bentuk investasi sosial. Biaya yang dikeluarkan relatif kecil, tetapi dampaknya besar: meningkatnya kualitas SDM, terbentuknya kemandirian ekonomi, dan lahirnya warga negara kritis yang mampu mengawal demokrasi. Inilah modal sosial yang tak ternilai bagi keberlanjutan bangsa.
Penutup: Asa Indonesia Emas
Defisit anggaran memang kenyataan pahit yang harus kita hadapi. Namun, keterbatasan bukan alasan untuk menyerah dalam membangun pendidikan. Justru, keterbatasan itulah yang mendorong kita kembali pada jati diri bangsa: gotong royong, kemandirian, dan solidaritas.
Sekolah Rakyat hadir sebagai simbol asa. Ia bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan strategi nyata untuk memastikan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi wacana elit, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat.
Jika generasi muda Indonesia tumbuh dalam ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan partisipatif, maka meski anggaran negara defisit, harapan kita untuk menjadi bangsa besar tidak pernah defisit. Justru surplus keyakinan dan semangat itulah yang akan membawa Indonesia menuju masa depan emas.
Tulisan ini merupakan pikiran pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja