Konten dari Pengguna
Hari Libur Nasional Bukanlah Pemberian, Melainkan Hasil Perjuangan
6 November 2025 17:49 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Hari Libur Nasional Bukanlah Pemberian, Melainkan Hasil Perjuangan
Kita harus menjaga agar tanggal-tanggal itu menjadi hari yang meliburkan kita dari lupa agar kita terus mengingat harga yang harus dibayar untuk setiap jeda yang sekarang bisa kita nikmati.Dendy Raditya Atmosuwito
Tulisan dari Dendy Raditya Atmosuwito tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda sesuatu yang diam-diam bekerja di balik selembar kalender yang tergantung di dinding rumah-rumah. Di antara deretan angka dan nama-nama bulan, terselip beberapa tanggal yang dicetak dengan warna merah. Kita menyebutnya hari libur nasional. Di permukaan, ia adalah penanda jeda, sebuah anugerah untuk beristirahat dari rutinitas kerja dan sekolah. Namun jika kita berhenti sejenak dan betul-betul merenunginya, tanggal-tanggal merah itu bukanlah ruang yang netral. Ia adalah sebuah lanskap politik yang padat, sebuah arena pertarungan ingatan, ketika negara dan rakyat terus-menerus bernegosiasi tentang apa yang layak dikenang dan apa yang harus dilupakan.
Dalam studi sosial-politik, fenomena ini dikenal sebagai “politik kalender”. Negara, sebagai entitas yang memegang otoritas, menggunakan kalender sebagai instrumen kekuasaan untuk membangun dan memelihara sebuah narasi kebangsaan yang cenderung tunggal. Dengan menetapkan hari-hari tertentu sebagai perayaan atau peringatan nasional, negara secara aktif melakukan seleksi terhadap sejarah. Tanggal-tanggal yang dipilih adalah fragmen masa lalu yang dianggap mampu merepresentasikan dan memperkuat ideologi serta legitimasi sebuah negara-bangsa.
Hari Kemerdekaan 17 Agustus, misalnya, adalah fondasi dari narasi persatuan. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila pun bukan sekadar penanda historis, melainkan sebuah tindakan politik di era Reformasi untuk mengembalikan narasi Pancasila ke pidato Sukarno pada 1945. Ini adalah sebuah penegasan terhadap tafsir tertentu, sekaligus secara sadar menggeser penekanan dari narasi Orde Baru. Ini adalah hegemoni narasi yang bekerja secara halus, meresap ke dalam kesadaran kolektif kita setiap kali kita melingkari tanggal merah untuk merencanakan liburan.
Namun, kita seringkali keliru. Kita terlalu sering menganggap hari libur sebagai pemberian, sebagai hadiah belas kasihan dari penguasa kepada rakyatnya. Padahal, jika kita mau jujur pada nurani dan sejarah kita sendiri, banyak dari tanggal-tanggal merah itu bukanlah pemberian. Ia adalah hasil dari perjuangan, tetesan keringat, bahkan darah. Ia adalah titik di mana denyut nadi kehidupan rakyat berhasil mendesakkan suaranya hingga terdengar di istana dan gedung parlemen. Hari libur dalam konteks ini adalah monumen dari sebuah kemenangan rakyat.
Mari kita lihat Hari Buruh Internasional pada 1 Mei. Tanggal ini tidak turun dari langit atau dianugerahkan begitu saja. Ia adalah buah dari perjuangan panjang gerakan buruh di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang menuntut hak-hak paling mendasar. Penetapannya sebagai hari libur nasional di era Reformasi adalah pengakuan negara atas eksistensi dan kekuatan politik kaum buruh, sebuah kelompok yang suaranya pernah diredupkan selama puluhan tahun.
Di sini kita melihat bahwa kalender bukan hanya milik negara. Ia juga milik rakyat. Jika negara melakukan politik kalender dari atas ke bawah (top-down), maka rakyat melakukan perjuangan kalender dari bawah ke atas (bottom-up). Rakyat menolak untuk sekadar menjadi konsumen pasif dari narasi resmi. Melalui organisasi, gerakan sosial, dan tekanan politik, rakyat turut serta dalam proses sakralisasi waktu, menuntut agar pengalaman dan memori kolektif mereka juga mendapatkan tempat terhormat dalam hitungan hari bangsa ini.
Persoalannya kemudian bergeser ke ranah yang lebih subtil. Setelah sebuah tanggal berhasil ditandai merah, apa yang sesungguhnya kita rayakan di dalam jeda itu? Kekosongan waktu yang dihadiahkan melalui libur adalah sebuah ruang yang rentan. Negara akan sigap mengisinya dengan upacara, pidato, dan segala macam seremoni resmi sebagai sebuah upaya untuk membingkai ulang perjuangan rakyat ke dalam narasi resmi yang terkendali. Di sisi lain, pasar datang menawarkan hiburan dan konsumsi, mengubah jeda reflektif menjadi festival transaksional.
Mungkin justru pada titik inilah letak kedaulatan rakyat yang sesungguhnya: dalam hak untuk menolak kedua tawaran di atas. Kemenangan sejati bukanlah sekadar mendapatkan hari libur, melainkan merebut kebebasan untuk memaknai jeda itu secara personal. Entah itu dengan tidur pulas hingga siang, berkumpul dalam kehangatan keluarga, atau sekadar duduk diam merenung di beranda, jauh dari pengeras suara istana dan etalase pusat perbelanjaan.
Pada akhirnya, selembar kalender di dinding kita adalah sebuah palagan wacana. Ia adalah medan pertarungan antara ingatan resmi yang dikonstruksi oleh negara dan ingatan hidup yang bersemayam dalam sanubari rakyat. Setiap tanggal merah adalah sebuah bab dalam buku sejarah yang terus ditulis ulang. Tugas kita bersama sebagai rakyat barangkali adalah menjaga agar tanggal-tanggal itu menjadi hari yang meliburkan kita dari lupa agar kita terus mengingat harga yang harus dibayar untuk setiap jeda yang sekarang bisa kita nikmati.