Konten dari Pengguna
Pekan Paralimpik Daerah Istimewa Yogyakarta 2025: Bukan Sekadar Makanan Penutup
7 September 2025 12:27 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Pekan Paralimpik Daerah Istimewa Yogyakarta 2025: Bukan Sekadar Makanan Penutup
Pekan Paralimpik Daerah 2025 Yogyakarta menjadi momen untuk mengingatkan bahwa olahraga dapat menjadi katalis untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas Indra Erbs
Tulisan dari Indra Erbs tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di setiap gegap gempita pesta olahraga tingkat daerah, ada satu ajang olahraga yang kerap luput dari perhatian, yaitu Pekan Paralimpik Daerah atau dikenal Peparda. Tak banyak yang tahu bahwa di ajang inilah atlet-atlet difabel dari seluruh kabupaten dan kota bertanding dalam berbagai cabang olahraga.
PerbesarTahun ini, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Peparda keempat, yang digelar pada 25-27 Agustus 2025 di Gunung Kidul. Dilansir dari National Paralympic Committee Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai organisasi yang berfokus mengembangkan olahraga prestasi paralimpik, sebelas cabang olahraga dipertandingkan meliputi atletlik, angkat berat, hingga boccia dan anggar kursi roda. Meski masih minim publikasi, ajang ini menjadi bukti bahwa difabel juga punya ruang untuk berprestasi dan menegaskan eksistensinya di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif.
Bukan Menu Utama
Namun, keberadaan olahraga difabel masih diperlakukan seperti makanan penutup dalam pesta olahraga. Ia diberi tempat, tapi bukan yang utama. Dalam banyak kasus, anggarannya jauh lebih kecil dibanding kegiatan olahraga nondifabel, meski beban latihan dan kompetisinya sama berat, bahkan lebih sulit karena keterbatasan akses dan sumber daya.
Tak sedikit atlet yang harus berlatih di tempat fasilitas olahraga yang tidak aksesibel seperti jalur kursi roda dan tunanetra yang kurang memadai, ruang ganti yang sempit, hingga tribun tanpa area khusus penonton difabel. Bahkan, untuk sekadar menuju tempat latihan pun, transportasi umum yang ramah difabel masih minim.
Umumnya, ketimpangan ini juga tampak dalam seremoni dan penghargaan. Jika pembukaan Porda dihadiri langsung oleh gubernur, maka Peparda biasanya cukup diwakili oleh wakilnya. Penyelenggaraannya pun kerap dijadwalkan setelah Porda selesai, saat euforia publik telah surut dan media mulai beralih. Bonus yang diterima atlet difabel pun jauh lebih sedikit dari atlet nondifabel.
Realitas ini menunjukkan bahwa olahraga difabel belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang proporsional. Padahal, ajang seperti Peparda bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang refleksi, sejauh mana negara dan masyarakat menghormati serta memenuhi hak difabel.
Peparda sebagai Gerakan
Sebagai bagian dari gerakan advokasi, Peparda semestinya dibaca dalam kerangka pemenuhan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak atas pengembangan diri melalui olahraga.
Senada dengan hal itu. Peparda dapat menjadi arena perlawanan simbolik dan nyata dari para atlet difabel, yang selama ini tersisih dari narasi pembangunan. Di arena yang minim sorotan itu, prestasi menjadi cara untuk menuntut hak, memperjuangkan keadilan, dan melawan sunyi sistem.
Namun karena olahraga difabel masih dianggap bukan menu utama, implementasinya belum berjalan merata di seluruh daerah. Daerah yang memiliki niat politik dan anggaran cenderung lebih siap, sementara daerah lain masih terseok. Maka pelaksanaan Peparda di Yogyakarta tahun ini patut diapresiasi, tetapi juga menjadi bahan refleksi: apakah negara sungguh-sungguh hadir dalam membangun ekosistem olahraga yang adil dan berkelanjutan bagi difabel?
Representasi
Hanna Pitkin (1967) menyatakan bahwa representasi politik juga mencakup kehadiran simbolik sebagai bentuk pengakuan eksistensi. Dalam konteks ini, partisipasi atlet difabel di Peparda merupakan bentuk representasi politik yang menyuarakan hak melalui prestasi.
Mereka hadir bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihormati. Karena yang sedang kita bicarakan bukan sekadar medali. Tapi hak. Hak untuk dilihat. Hak untuk berkembang. Hak untuk dihargai bukan karena rasa iba, tapi karena kemampuan.
Svanelov et al (2020) menunjukkan bahwa partisipasi atlet difabel dalam olahraga berbanding lurus dengan keberanian masyarakat untuk mengubah perspektif. Artinya, semakin sering kita menyaksikan atlet difabel tampil, semakin cepat stigma mulai luntur. Dan dari situ, perubahan sosial bisa tumbuh.
Begitu pula dalam tataran kebijakan, olahraga difabel menjadi kendaraan politik dan alat negosiasi untuk menuntut akses. Dalam sejarah banyak negara, di Inggris misalnya, olahraga telah menjadi pintu masuk kelompok difabel untuk memperoleh kesetaraan hak mulai dari pendidikan hingga pekerjaan. Tidak menjadi sebuah hal mustahil bagi atlet difabel “menggunakan” olahraga sebagai jalur advokasi dalam pemenuhan hak-hak dasar lainnya.
Penggerak Kebijakan Inklusif
Melihat lebih jernih, ajang seperti Peparda DIY bukan hanya tentang siapa juara di arena perlombaan. Pelaksanaannya bisa menjadi titik tolak bagi perubahan yang lebih luas. Ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah Peparda, tantangannya bukan hanya menyiapkan venue, tapi juga menata ulang cara kota ini melayani semua warganya.
Sebab atlet difabel tak datang sendiri. Mereka datang membawa kebutuhan domestiknya seperti akses kursi roda, jalur mobilitas yang aman, tempat tinggal yang ramah difabel, dan sistem transportasi yang bisa diandalkan. Semua ini, ketika direspon secara serius oleh pemerintah daerah, bisa menjadi penggerak perbaikan fasilitas publik yang lebih inklusif, tidak hanya bagi penyandang disablitas, tapi bagi lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
Gunung Kidul punya peluang untuk menjadi lebih dari sekadar lokasi pertandingan. Ia bisa jadi contoh bahwa pembangunan inklusif tak harus dimulai dari proyek besar. Cukup dari satu ajang yang dipahami sebagai kesempatan untuk membenahi cara kota merangkul semua warganya, bukan karena diminta, tapi karena memang seharusnya.
Komitmen dan Keseriusan
Pemerintah seyogianya mulai membangun cara pandang bahwa makanan penutup tak kalah penting dari hidangan utama, yang diracik dengan cermat dan memberi kesan mendalam. Demikian pula olahraga difabel, ia bukan pelengkap, melainkan bagian penting dari sistem olahraga nasional. Di balik tampilnya para atlet di lapangan, ada proses panjang melawan stigma dan ketimpangan struktural.
Peparda DIY 2025 harus menjadi pendorong kebijakan yang berpihak bagi kelompok difabel. Ini bukan sekadar soal perlombaan, tetapi bagaimana memastikan bahwa atlet difabel tampil dengan fasilitas yang aksesibel, pelatih yang kompeten, dan dukungan yang berkelanjutan.
Olahraga difabel perlu ditempatkan sejajar dalam hal perencanaan, pembinaan, dan penghargaan, sebagaimana halnya olahraga nondifabel yang telah lebih dahulu mapan. Yogyakarta, sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, memiliki peluang besar menjadi pelopor ekosistem olahraga yang inklusif, sebuah ruang di mana semua warga negara, tanpa kecuali, diberi kesempatan yang setara untuk berkembang dan dihargai.