Konten dari Pengguna
Memindai Pekerjaan Rumah Dirjen Vokasi Terpilih
7 Juli 2022 10:30 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Memindai Pekerjaan Rumah Dirjen Vokasi Terpilih
Opini ini membahas tentang seleksi terbuka Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi) Kemdikbudristek terbaru, beserta harapan dan tantangannya kedepan. Don Gusti Rao
Tulisan dari Don Gusti Rao tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBila tak ada aral melintang, Bulan Juni atau Juli ini terkonfirmasi sosok Direktur Jenderal baru dalam proses seleksi terbuka Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi) Kemdikbudristek. Kabar baiknya, sivitas vokasional akan mempunyai nakhoda baru. Kabar selanjutnya, Dirjen terpilih – tiga nama dengan nilai tertinggi dalam seleksi akhir akan direkomendasikan kepada Menteri – akan menghadapi berbagai tantangan “klasik”di depan mata.
Dikatakan “klasik” – dengan tanda petik – bahwa sebenarnya permasalahannya hanya disekitar trisula yaitu serapan dunia kerja-kurikulum-SDM. Turunan dari trisula tersebut memang lumayan pelik, yang tatkala ditelaah melahirkan sub masalah, antara lain riset, pemagangan, dan kuantitas lembaga pendidikan vokasi yang konsekuensinya menjadi tidak populer di mata generasi Z. Dan permasalahan-permasalahan teknis tersebut, tentu menjadi hal yang penting untuk menjadi fokus Dirjen terpilih nanti.
Secara umum, pekerjaan rumah – yang juga menjadi luaran utama – pendidikan vokasional adalah terus mengoptimalkan lulusan terampil yang siap diserap di dunia kerja atau industri. Bukan hanya siap, tetapi kompetitif-kompeten-resilience disertai dengan sertifikasi yang relevan. Hal itu senada dengan prioritas utama Presiden Jokowi dalam periode keduanya, yakni membangun SDM unggul terampil. Keseriusan tersebut tertuang dalam Perpres 82/2019, yakni adanya Ditjen Diksi di Kemdikbudristek yang sebelumnya hanya berada dibawah Ditjen lain. Kemudian juga Permendikbud 28/2021 yang menegaskan posisi Ditjen Diksi yang membawahi Enam unit Direktorat lainnya. Hal-hal tersebut, dengan demikian, dapat menjadi opsi penawar penyelesaian mismatch di dunia vokasi yang dioptimalkan dengan penguatan pendidikan vokasi, riset terapan yang inovatif, magang, dan program merdeka belajar.
Kolaborasi (link and match) dengan dunia usaha-dunia industri (DUDI) juga bukan hanya agenda seremonial berupa perjanjian kerja sama (PKS) tanpa eksekusi yang cermat, hal tersebut penting ditekankan mengingat fenomena ketenagakerjaan kiwari yang begitu dinamis. Menurut data BPS per Februari 2022, Jumlah angkatan kerja kita sebanyak 144,01 Juta orang atau sekitar 69,09% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari total jumlah penduduk, dengan rincian pengangguran terbuka berjumlah 8,40 Juta (5,83% TPT dari total TPAK) dan 47,19 Juta yang bekerja tidak penuh. Meski demikian, dari jumlah penduduk yang bekerja penuh sebanyak 88,42 Juta, juga termasuk didalamnya kategori penduduk yang sementara tidak bekerja (cuti, sakit, mogok, mangkir, dsb) yang secara logika – meskipun kecil – dengan segala dinamikanya bisa saja berpotensi menjadi tidak bekerja. Dari data tersebut, jumlah penduduk bekerja lebih besar 88,42 Juta dibanding kategori pengangguran terbuka ditambah bekerja tidak penuh sebesar 55,59 Juta. Namun data juga menunjukkan bahwa ada anomali dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi disumbangkan oleh lulusan SMK yakni 10,38%, tertinggi dibanding tingkat lulusan yang lain. Meskipun secara definitif, penganggur terbuka juga terdiri dari orang yang sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, namun, besarnya jumlah TPT SMK dibanding SMA dirasa menjadi catatan tersendiri.
Pada tingkatan implementatif, di perguruan tinggi vokasi, penguatan SDM bagi pengajar juga tak kalah pentingnya, beruntung beberapa kampus berkomitmen untuk mewadahi para dosennya meng-upgrade diri dengan mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi, meskipun memang kampus seperti itu tak banyak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan dinamika pemagangan mahasiswa, bagi kampus vokasi satker di luar Kemdikbudristek, banyak ditemukan mahasiswa yang masih sulit mencari tempat magang yang proporsional. Sekalipun ada, ternyata program magang di perusahaan tidak sesuai dengan KKNI level 5-6 (kategorisasi Diploma 3-4), ya, masalah kurikulum memang masih menjadi catatan, terlebih harus adaptif dengan perkembangan zaman, tak terkecuali fenomena transisi pandemi ke endemi dimana sistem kerja hibrida – luring daring – menjadi hal yang mafhum. Belum lagi masalah durasi, yang seharusnya diharapkan magang berlangsung selama satu semester, tetapi hanya diakomodir 1-3 bulan, tentunya akan merugikan efisiensi waktu mahasiswa untuk mencari tempat magang selanjutnya. Bagi dosen vokasi, sistem pemagangan merupakan hal yang unik dan menantang, pasalnya hal tersebut masih menjadi program tersendiri di Ditjen Dikti, dan sangat layak diadopsi oleh Diksi, tentunya dengan menyempurnakannya menjadi terintegrasi dengan kurikulum dan luaran yang relevan.
Hal yang menarik dari semesta vokasi ini, bahwa kampus-kampus besar juga memiliki sekolah vokasi, meski bisa saja menjadi polemik bahwa kritik terhadap minimnya jumlah perguruan tinggi – yang khusus – vokasi didasari hal tersebut, tapi, setidaknya institusi yang mewadahi vokasi juga merata di setiap provinsi guna menghasilkan alumnus yang kompetitif. Kemudian juga ditambah tren beberapa industri besar yang mempunyai lembaga pendidikan vokasi sendiri, khusus hal tersebut, dalam beberapa case tentu mereka mementingkan mahasiswanya untuk melakukan magang dan bekerja di perusahaannya.
Fakta-fakta tersebut menjadi hal yang wajib dikelola dengan baik oleh Dirjen Diksi terpilih, misalnya dengan menentukan perusahaan magang diluar program BUMN untuk mengakomodir mahasiswa. Kemudian memperkuat kualitas program sosialisasi magang bagi perusahaan, hal tersebut juga berguna untuk menyerap masukan kebutuhan industri yang sedang in. Pada hal-hal terkait penguatan manajemen vokasi dari hulu sampai hilir, rasa-rasanya intervensi pemerintah adalah keniscayaan.
Seleksi terbuka Dirjen vokasi yang diambil dari SDM terbaik dari PNS maupun Non-PNS ini, menjadi peluang besar pembenahan sistem pendidikan vokasi. Masyarakat dan pihak yang berkonsentrasi pada isu vokasional, harus serta-merta mengawal proses ini dengan baik, karena bagaimanapun, bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik, salah satunya dengan optimalisasi vokasi yang unggul.
Terakhir, kita mengharapkan Dirjen terpilih adalah sosok yang benar-benar paham dan unggul dalam kompetensi manajemen per-vokasi-an. Bebas dari intervensi dan intrik politik, dan berkomitmen dengan kerja teknis lapangan sesuai dengan nafas vokasi sebagai ilmu terapan, bukan hanya retorika saja, ya, semoga.