Konten dari Pengguna
Lelucon Pahit Birokrasi Negeri: Lapor Polisi atau Damkar?
5 Desember 2025 14:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Lelucon Pahit Birokrasi Negeri: Lapor Polisi atau Damkar?
Lelucon pahit birokrasi negeri: Lapor polisi atau damkar? Ini kritik terhadap birokrasi Polri yang dinilai lambat, memicu saran untuk digitalisasi dan reformasi prosedur pelayanan publik. #userstoryFahruddin Fitriya
Tulisan dari Fahruddin Fitriya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi negeri ‘Wkwkland’ ini, ada satu instansi yang popularitasnya menyaingi selebriti papan atas; Dinas Pemadam Kebakaran, atau yang akrab disapa Damkar. Mereka ini ibarat pisau Swiss Army-nya pelayanan publik; bisa buat madamin api, bisa buat nurunin kucing, bisa buat ngambil kunci motor yang kejebak di jok, bahkan terbaru, jadi tempat penitipan barang hilang.
Serius, ada kejadian dua orang anak polos bin lugu nemu ponsel canggih di jalan. Dalam pikiran si anak kecil (dan mungkin logika orang dewasa kebanyakan sekarang) seolah bertanya, “Ke mana ya enaknya lapor barang hilang biar cepat ditangani?” Jawabannya bukan ke kantor polisi terdekat, tapi ke markas Damkar. Plot twist yang bikin kita ngakak campur miris.
Peristiwa nyata nan unik ini terjadi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, membuat seisi jagat maya terheran-heran sekaligus terhibur. [1]
Kenapa bisa begitu? Karena di mata masyarakat, Damkar itu sat-set wat-wet (cepat tanggap). Mereka datang pakai sirine kencang, gagah berani, dan yang penting, gercep (gerak cepat) tanpa banyak tanya formulir A3 atau surat keterangan RT/RW.
Ini tentu jadi tamparan halus—atau mungkin smackdown telak—buat institusi kepolisian kita. Sampai-sampai, Jenderal Bintang Tiga dari Polri sendiri ngaku terang-terangan; “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response-nya cepat,” katanya. [2]
Di sini, hukum respons layanan publik seolah berbunyi, “Kecepatan berbanding terbalik dengan kerumitan administrasi.” Damkar, yang fokusnya darurat non-stop, minim administrasi. Polisi, yang tugasnya menegakkan hukum (yang penuh pasal-pasal dan birokrasi), jadi terasa lelet.
Masyarakat seakan punya sense of humor tinggi dalam memilih saluran bantuan. Mereka tahu, kalau lapor polisi, bisa jadi masalahnya "selesai pas lebaran". Maka dari itu, mereka pilih Damkar. Logikanya, kalau Damkar bisa lawan api, masa lawan kunci motor yang nyangkut nggak bisa?
Intinya, Damkar sukses jadi idola karena mereka menawarkan solusi instan, nyata, dan tanpa drama birokrasi. Mereka pahlawan tanpa tanda jasa yang paling relatable.
Solusi Konkret: Mengatasi ‘Lelucon Pahit’ Birokrasi
Lelucon ini tidak bisa terus dibiarkan menjadi tawa miris. Wajib ada solusi konkret yang bisa diterapkan agar Polri bisa mengejar ketertinggalan respons publik dibanding Damkar.
Pertama, digitalisasi pelayanan terpadu. Polri perlu mengadopsi sistem pelaporan digital yang disederhanakan di mana laporan awal bisa dilakukan via aplikasi atau website tanpa perlu datang fisik. Verifikasi data bisa dilakukan secara elektronik, mengurangi tumpukan formulir A3 yang dikeluhkan masyarakat.
Kedua, standardisasi waktu respons (SOP Gercep). Perlu ditetapkan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas mengenai waktu respons kedatangan petugas di lapangan untuk setiap jenis laporan (misalnya: 15 menit untuk kejadian darurat, 30 menit untuk laporan kehilangan sederhana). Akuntabilitas ini harus diukur dan dipublikasikan.
Ketiga, optimalisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Evaluasi mendalam terhadap alur birokrasi di SPKT harus dilakukan. Tujuannya adalah memangkas alur yang berbelit dan tidak efisien, dengan fokus utama pada kecepatan penanganan di awal.
Keempat, sinergi dan edukasi. Menguatkan sinergi antara Polri dan instansi terkait (termasuk Damkar). Masyarakat perlu diedukasi kembali mengenai kanal pelaporan yang tepat untuk setiap masalah, sekaligus memastikan kanal Polri memberikan respons secepat Damkar.
Jika langkah-langkah ini diambil dengan serius, mungkin di masa depan, lelucon tentang ‘lapor polisi pas lebaran’ akan benar-benar hilang dan Polri bisa kembali dipercaya sebagai institusi penolong pertama yang cepat dan tanggap.
Catatan Kaki
[1] Kejadian viral penyerahan ponsel hilang tersebut terjadi di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Usai bermain sepak bola, dua orang anak menemukan sebuah ponsel dan langsung membawanya ke Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Lubang Buaya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kejadian ini terjadi pada Rabu, (27/11/2025) sekitar pukul 18.00 Wib.
[2] Pengakuan dari petinggi Polri yang disebutkan dalam tulisan di atas disampaikan oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Ia secara terbuka mengakui kecepatan respons Damkar dalam berbagai kejadian dibandingkan dengan institusi di mana ia bertugas, yang masih dianggap lambat dan terikat birokrasi. Pernyataan itu disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).