Konten dari Pengguna
Sebuah Catatan Anak dan Menantu Pensiunan Guru
4 Desember 2025 9:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Sebuah Catatan Anak dan Menantu Pensiunan Guru
Sebuah refleksi Hari Guru Nasional yang tajam dari sudut pandang anak pensiunan guru. Penghormatan terbaik bagi guru bukanlah seremoni, melainkan kebijakan yang memanusiakan. #userstoryFahruddin Fitriya
Tulisan dari Fahruddin Fitriya tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSebuah Refleksi Hari Guru Nasional
November kembali datang. Bagi sebagian besar orang, ini diartikan sebagai datangnya musim hujan dan persiapan menuju akhir tahun. Namun bagi saya, November selalu membawa aroma nostalgia yang spesifik; bau debu kapur tulis, tumpukan kertas ulangan yang menggunung di sudut ruang tamu, dan seragam batik KORPRI atau PGRI yang disetrika licin setiap tanggal 17 dan 25.
Saya tumbuh dalam âekosistemâ pendidikan yang kental. Ayah saya adalah guruâkini pensiunanâyang mengabdikan lebih dari separuh hidupnya di depan kelas. Takdir seolah punya selera humor sendiri, saya kemudian menikah dengan seseorang yang, well, juga anak dari sepasang pensiunan guru.
Jadi, bisa dibilang saya memiliki âgelar gandaâ dalam studi informal mengenai dapur belakang kehidupan guru di Indonesia. Saya melihat sendiri bagaimana euforia Hari Guru Nasional setiap 25 Novemberâdengan bunga-bunga plastik dan nyanyian âHymne Guruâ yang membuat merindingâsering kali berbanding terbalik dengan realitas sunyi di 364 hari lainnya.
Sebagai anak dan menantu dari âOemar Bakrieâ di kehidupan nyata, izinkan saya mengajak Anda menyelami apa yang sebenarnya terjadi di balik panggung pendidikan kita. Ini bukan sekadar cerita romantis tentang pengabdian, melainkan tentang data yang menyesakkan dada dan sebuah ironi yang menuntut kita untuk tidak sekadar bertepuk tangan.
Paradoks âPahlawanâ dan Dompet yang Tipis
Di rumah kami dulu, istilah âPahlawan Tanpa Tanda Jasaâ sering kali terdengar seperti sebuah mantra penghibur lara. Itu adalah gelar agung yang disematkan negara, yang sayangnya, sering dijadikan pembenaran terselubung bahwa guru tidak perlu hidup sejahtera.
"Yang penting ikhlas, Nak. Nanti jadi amal jariah," begitu kalimat pamungkas Ayah saya jika membahas soal gaji yang sering kali 'koma' (numpang lewat doang).
Namun sayangnya, keikhlasan tidak bisa dipakai untuk membayar cicilan motor atau biaya kuliah anak.
Mari bicara data, bukan perasaan. Fakta di lapangan menunjukkan jurang ketimpangan yang menganga. Di satu sisi, guru ASN (PNS dan PPPK) yang sudah tersertifikasi mungkin bisa bernapas sedikit lebih lega secara finansial sekarangâsebuah perbaikan yang patut kita syukuri dibanding era orang tua saya dulu.
Namun, di sisi lain yang gelap, nasib jutaan guru honorer adalah sebuah tragedi modern. Data dari berbagai organisasi profesi guru (seperti P2G atau FSGI) dan laporan investigasi media kerap menemukan fakta yang membuat kita bertanya; ini tahun 2025 atau 1945?
Masih banyak guru honorer di daerahâbahkan di pinggiran kota besarâyang menerima upah di kisaran Rp300.000 hingga Rp700.000 per bulan. Jika dirata-rata, mereka dibayar sekitar Rp15.000 per hari untuk mendidik generasi penerus bangsa. Bahkan, sering kali nominal itu lebih kecil dari uang jajan murid yang mereka ajar, atau tarif parkir seharian di mal ibu kota.
Guru di negara ini dituntut berkinerja setara Finlandia, diawasi seketat standar militer, tapi sering digaji dengan standar 'uang transport'. Kalau ada guru honorer yang protes soal gaji, jawaban klasiknya, âSabar ya Pak/Bu, nanti dibalas di surga.â Masalahnya, kasir minimarket belum menerima pembayaran via transfer 'Poin Pahala'.
Dari Beban RPP ke Beban Aplikasi
Orang tua dan mertua saya sering mengenang masa lalu. âDulu, capeknya itu karena nulis RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) pakai tangan sampai jari keriting dan menghadapi murid yang nakalnya minta ampun secara langsung,â kata mertua saya suatu kali.
Tantangan guru zaman sekarang bergeser. Musuh utama mereka bukan lagi sekadar kenakalan remaja, melainkan beban administrasi digital.
Kurikulum Merdeka yang tujuannya memerdekakan siswa, ironisnya sering dirasakan âmenjajahâ waktu guru dengan tuntutan dokumentasi. Alih-alih menatap mata murid untuk memahami kesulitan mereka, mata guru kini lebih sering menatap layar laptop untuk mengisi RHK (Rencana Hasil Kerja) di Platform Merdeka Mengajar (PMM) demi mengejar centang hijau.
Guru-guru senior yang gaptek (gagap teknologi) terpaksa lembur; tidak untuk menyiapkan materi ajar yang kreatif, tetapi untuk memastikan data di aplikasi tidak merah. Energi habis untuk membuktikan bahwa mereka bekerja, daripada benar-benar bekerja mengajar.
Dulu, filosofi guru adalah 'Digugu dan Ditiru'. Sekarang, filosofinya pelan-pelan bergeser jadi 'Di-download dan Di-upload'. Guru hebat zaman sekarang bukan hanya yang bisa bikin murid paham matematika, melainkan yang bisa mengunggah bukti dukung di aplikasi sebelum server down. Ki Hajar Dewantara kalau melihat ini mungkin akan bingung, âIni mau mencerdaskan kehidupan bangsa atau mau ikut lomba kelengkapan administrasi kelurahan?â
Janji Manis Bernama PPPK
Pemerintah bukannya diam. Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hadir sebagai angin segar. Ini adalah harapan besar bagi ratusan ribu honorer untuk mendapatkan status dan gaji yang layak.
Namun, eksekusinya di lapangan sering kali ruwet bak benang kusut. Kisah guru-guru yang sudah lulus passing grade (kategori P1) tapi tak kunjung mendapat penempatanâatau mereka yang ditempatkan jauh dari keluarga hingga harus berpisah dengan anak-istriâmenjadi drama pilu tersendiri. Status mereka menggantung; disebut honorer sudah tidak boleh, disebut ASN belum resmi pegang SK.
Sebuah Refleksi dari Meja Makan
Sebagai anak dan menantu dari para pensiunan guru, saya melihat orang tua kami berhasil âbertahan hidupâ. Mereka menyekolahkan kami dengan segala keterbatasan, sering kali dengan âgali lubang tutup lubangâ dan pensiun dengan rasa bangga yang sederhana.
Namun, pertanyaannya: Apakah kita tega membiarkan guru-guru generasi sekarang dan masa depan hanya sekadar âbertahan hidupâ?
Merayakan Hari Guru Nasional seharusnya lebih dari sekadar seremoni potong tumpeng atau lomba baca puisi. Bentuk penghormatan tertinggi kepada guru bukanlah bunga yang layu dalam tiga hari, melainkan kebijakan yang memanusiakan.
Guru tidak butuh dikasihani. Mereka butuh dihargai secara profesional, dengan pendapatan yang membuat mereka bisa fokus mengajar tanpa harus 'nyambi' jadi driver ojol sepulang sekolah. Sistem administrasi yang ada juga harusnya mendukung, bukan merepotkan.
Jika kita ingin Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa mencapainya dengan guru yang cemas apakah besok dapurnya bisa ngebul atau tidak.
Selamat Hari Guru Nasional. Mari kita doakan semoga para guru selalu sehat, panjang umur perjuangannya, dan semoga kelak slip gaji mereka bisa lebih tebal daripada tumpukan modul ajar yang harus mereka buat.