Konten dari Pengguna
Black Armada: Aksi Digoelis dan Dukungan Australia untuk Kemerdekaan Indonesia
11 September 2025 16:01 WIB
·
waktu baca 6 menit
Kiriman Pengguna
Black Armada: Aksi Digoelis dan Dukungan Australia untuk Kemerdekaan Indonesia
Black Armada: Aksi boikot kapal Belanda di Australia (1945-1949) oleh Digoelis & serikat buruh Australia. Solidaritas lintas negara yang mengubah sejarah. #userstoryFasha Catur
Tulisan dari Fasha Catur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSebanyak 559 kapal milik Belanda tertahan sejak 23 September 1945 hingga akhir tahun 1949 di pelabuhan Australia. Kapal-kapal tersebut disinyalir hendak memuat amunisi dan persenjataan yang akan digunakan untuk kepentingan pendudukan kembali Indonesia oleh Belanda. Aksi ini merupakan bentuk pemogokan berskala besar dan bagian dari rangkaian aksi boikot Black Armadayang berlangsung di berbagai pelabuhan penting pada kota-kota besar Australia yaitu Brisbane, Fremantle, Melbourne, dan Sydney.
Aksi boikot ini dinobatkan sebagai aksi mogok terbesar sepanjang sejarah Asia Pasifik, diinisiasi oleh Central Komite Indonesia Merdeka (CENKIM) dan didukung oleh serikat buruh serta pelaut Australia melalui asosiasi Waterside Workers Federation (WWF). Aksi heroik tersebut dimobilisasi oleh mantan tahanan politik Boven Digoel yang bertujuan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.
Mereka (Digoelis) terseret ke Australia akibat prahara Perang Asia Timur Raya dan dievakuasi oleh Charles van der Plas, seorang birokrat kolonial Hindia Belanda, yang khawatir bahwa eksistensi mereka akan dimanfaatkan oleh Jepang untuk propaganda perang. Tanpa disangka, eksodus mereka ke negeri kangguru justru dimanfaatkan dengan baik untuk memobilisasi dukungan Australia demi kemerdekaan Indonesia dan mereka juga berhasil mencoreng citra Belanda di dunia internasional.
Ketika dipindahkan ke Australia, Digoelis ditempatkan di kamp tahanan Liverpool dan Cowra, lokasi yang sama dengan tahanan-tahanan Sekutu dari Italia, Jepang, dan kolaborator Jepang dari Tiongkok serta Korea. Kondisi ini disebabkan oleh keinginan van der Plas yang disampaikan kepada Pemerintah Australia dengan mengecap mereka (Digoelis) sebagai psikopat berbahaya dan musuh sekutu.
Namun, Digoelis menemukan berbagai taktik untuk mengungkap kondisi mereka yang sebenarnya kepada orang Australia. Salah satunya lewat surat dari seorang tahanan bernama Jo-Jo (nama panggilan) yang menyampaikan melalui perantara seorang buruh kereta api Australia ketika hendak dibawa ke kamp tahanan. Informasi ini pun kemudian memancing amarah rakyat Australia, khususnya serikat buruh yang menekan pemerintah Australia untuk membebaskan mereka ketika partai buruh sedang berkuasa.
Setelah dibebaskan, Digoelis kemudian diakomodir untuk bekerja sama oleh Belanda. Digoelis memanfaatkan kerja sama ini untuk menginfiltrasi dan mengakses informasi penting sekutu melalui organisasi Serikat Indonesia Baroe (SIBAR) yang diciptakan oleh Belanda untuk kepentingan propaganda perang melawan Jepang. SIBAR juga mencakup kantor informasi Hindia Belanda; Netherlands Indies Government Information Service (NIGIS) yang bertugas memonitor informasi di Hindia Belanda dan redaksi surat kabar Oetoesan Penjoeloeh yang digunakan oleh Digoelis untuk menyampaikan berita Perang Dunia II kepada diaspora Indonesia di Australia.
Akses terhadap informasi sensitif sekutu di NIGIS memungkinkan orang-orang Indonesia memonitor kondisi terbaru di Hindia Belanda, termasuk informasi kekuatan perang sekutu dan kabar kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh para Digoelis dengan membentuk Central Komite Indonesia Merdeka(CENKIM) di Brisbane yang didirikan oleh Mohammad Bondan (mantan PNI Baru), Sardjono (mantan Ketua PKI), Djamaloedin Tamim (mantan PARI), dan beberapa tokoh Digoelis lainnya demi mendukung kemerdekaan Indonesia.
Kemudian, aksi ini didukung oleh elemen kiri Australia, khususnya Partai Komunis Australia dan Partai Buruh Australia. Selain itu, serikat pelaut Inggris dan Amerika Serikat pun setuju untuk memblokir akses bagi kapal-kapal Belanda yang hendak berlayar dari pelabuhan Australia. Aksi yang bersifat transnasional ini tentunya didukung pula oleh gerakan nasionalis dan pelaut dari berbagai negara: Tiongkok, India, Filipina, dan Malaya. Kala itu, Australia menjadi titik pertemuan lintas nasional akibat pecahnya Perang Asia Timur Raya yang meletus tiga tahun sebelumnya.
Film Indonesia Calling (1946) yang diproduksi berdasarkan arahan dari sutradara berkebangsaan Belanda, Joris Ivens, menggambarkan secara umum bagaimana berjalannya peristiwa Black Armadadan solidaritas lintas negara yang ditonjolkan dalam beberapa cuplikan di film tersebut. Salah satu cuplikan awal menunjukkan bahwa Tukliwon sebagai perwakilan dari pelaut Indonesia menerima bendera merah putih dari E.V. Elliot sebagai bentuk solidaritas kelas pekerja Australia kepada rekan-rekannya yang berasal dari Indonesia.
Berdasarkan kondisi geografisnya yang dekat dengan Indonesia, Australia dipaksa oleh kepentingan geopolitik dan geostrategis untuk memberikan perhatian lebih atas gerakan nasionalis di Hindia Belanda. Kepulauan Nusantara memiliki nilai vital bagi keamanan nasional Australia. Pengeboman udara oleh angkatan perang Jepang ke kota Darwin dan wilayah negara bagian utara Australia pada Perang Asia Timur Raya mendorong negeri kangguru untuk berperan lebih aktif dalam konstelasi politik di kawasan Asia Pasifik. Setelah sebelumnya bergantung kepada Inggris dalam konteks jaminan keamanan, Australia yang mulai memiliki otonomi sejak awal abad-20 untuk kebijakan luar negerinya menilai bahwa ancaman akan muncul dari utara.
Berkat tekanan besar di dalam negeri melalui aksi boikot masif Black Armada, Australia yang semula pasif dan dilema untuk mendukung kemerdekaan Republik Indonesia kemudian secara aktif mulai menyuarakan sikap memihak kepada Indonesia. Pasifnya Australia disebabkan oleh status Belanda sebagai sekutu Australia sehingga tidak memungkinkan bagi Australia untuk mendukung Indonesia secara terbuka.
Selain dikarenakan penilaian pragmatis atas konteks keamanan nasional, motif dukungan Australia didorong pula oleh nilai antikolonial yang diadvokasi kaum buruh. Perdana Menteri Ben Chifley dan Menteri Luar Negeri Evatt kemudian mengutus Richard C. Kirby pada tahun 1947 untuk mewakili Australia dalam Komisi Tiga Negara (KTN) di mana Indonesia memilih Australia sebagai perwakilan. Sejak saat itu, Australia menjadi negara Barat yang paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Indonesia.
Aksi Black Armada dan aktifnya Australia dalam urusan Indonesia memancing reaksi negatif dari Belanda. Baron van Aarssen (Dubes Belanda untuk Australia) secara terbuka mengkritik Perdana Menteri Chifley dan mendukung oposisi dari Partai Liberal yang dipimpin oleh Sir Robert Menzies. Hal ini lantas membuat hubungan antara Australia dan Belanda berada dalam titik terendahnya. Pasca Agresi Militer Belanda II, Australia dan India akhirnya membawa masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB, lalu berlanjut ke Majelis Umum PBB. Kemudian, Australia menitipkan suatu usul dalam resolusi yang sedang dirancang oleh Amerika Serikat, Kolombia, dan Suriah terkait masalah Indonesia.
Resolusi tersebut akhirnya melahirkan suatu keputusan untuk memaksa pasukan Belanda menarik diri ke belakang garis demarkasi yang terbentuk ketika Perjanjian Linggarjati, sebuah keputusan yang disayangkan oleh Australia karena dinilai kurang tegas. Perundingan lebih lanjut terkait penyerahan kedaulatan kemudian dilimpahkan kepada Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag pada 25 Desember 1949.
Usul Australia pada resolusi tersebut dilayangkan setelah mempertimbangkan dua kali permintaan Indonesia yang diajukan oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada tahun 1946. Setelah KMB, dalam Majelis Umum PBB, Australia dan India turut mendorong komunitas internasional untuk memberikan pengakuan secara de facto dan de jure untuk Republik Indonesia. Usul tersebut kemudian disambut dan didukung penuh oleh Filipina, Pakistan, dan Birma (Myanmar). Dengan demikian, Indonesia diterima dalam wadah pergaulan internasional.
Secara garis besar, Black Armada menggambarkan bagaimana solidaritas lintas batas nasional bekerja untuk mendukung agenda anti-kolonialisme. Sayangnya, peran Digoelis, aksi Black Armada, dan sikap Australia dalam Revolusi Indonesia, tidak ditempatkan sebagai rangkaian penting dalam penulisan sejarah (historiografi) Indonesia. Padahal, pemahaman sejarah global dan konteks internasional bersifat krusial untuk memahami Indonesia dalam kacamata global. Narasi umum sejarah revolusi masih berkutat pada peristiwa domestik dan glorifikasi peran militer, sedangkan peran diplomasi dan aktor politik kiri dikesampingkan.