Konten dari Pengguna
Angin Segar Perdamaian: Bisakah Trump Peace Plan Akhiri Perang Palestina-Israel?
11 Oktober 2025 19:00 WIB
·
waktu baca 3 menit
Kiriman Pengguna
Angin Segar Perdamaian: Bisakah Trump Peace Plan Akhiri Perang Palestina-Israel?
Proposal Trump tawarkan gencatan senjata, demiliterisasi Hamas, dan jalan menuju negara Palestina. Meski peluang damai terbuka, kompromi Hamas-Tel Aviv di Mesir krusial untuk akhiri konflik.Feizal Reza Pahlevi
Tulisan dari Feizal Reza Pahlevi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHilal terjadinya konsep Two State Solution untuk menghentikan konflik bertahun-tahun antar Palestina-Israel ditentukan dengan sikap antara faksi Hamas dan Tel Aviv dalam menangani Trump Peace Plan. Proposal perdamaian yang ditenggarai oleh Washington dan sejumlah entitas negara Teluk tersebut diinisasikan dengan tujuan untuk menghentikan perang yang terjadi antara Hamas-Israel di wilayah Gaza dengan sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan situasi di jalur Gaza kian mencekam mengingat tindakan genosida yang dilakukan Israel Defense Force terhadap warga sipil Palestina kian agresif yang mengakibatkan jumlah korban terus meningkat tiap harinya.
Selain menyediakan opsi untuk melaksanakan gencatan senjata antara Hamas-Israel, proposal perdamaian tersebut juga menyediakan beberapa butiran poin lainnya seperti penarikan bertahap pasukan Israel ke wilayah yang disepakati, pembebasan Sandera antar kedua faksi, dan Demiliterisasi Hamas (Kompas, 2025). Penulis melihat bahwa proposal tersebut memiliki angin segar untuk mewujudkan sebuah perdamaian jangka panjang dengan peluang besar terbentuknya negara Palestina yang berdaulat. Hal ini pun juga dibuktikan dengan sebagian besar faksi Pro-Palestina, China, Rusia, bahkan Indonesia menyambut dengan tangan terbuka terhadap kehadiran penawaran proposal ini (Leba, 2025).
Jika keduanya sepakat, maka Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya di Gaza harus bersedia untuk membubarkan diri, termasuk dengan sukarela memusnahkan seluruh infrastruktur militer yang tersedia. Sehingga mereka harus beralih peran menjadi sebuah organisasi politik alih-alih menjadi entitas militant (Rahman, 2025). Dengan ini, Otoritas Palestina sebagai entitas tunggal yang diakui secara internasional sebagai pemerintah sah di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, komite ad-interim yang dipimpin oleh Trump bersama sejumlah teknokrat Palestina akan bertanggung jawab atas proses rekonstruksi di Gaza. Setelah proses tersebut selesai, kendali wilayah akan diserahkan kembali kepada Otoritas Palestina.
Meskipun posisi Hamas dirugikan dalam proposal perdamaian Trump, namun opsi tersebut dapat dikatakan sebagai alternatif terbaik untuk kondisi saat ini. Hal ini karena sejumlah poin yang tercantum dalam proposal tersebut telah mencakup kepentingan utama masyarakat Palestina, khususnya di Jalur Gaza, yaitu penghentian perang guna mencegah bertambahnya jumlah korban jiwa. Selain itu, proposal ini juga menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa adanya blokade maupun pengusiran paksa terhadap warga sipil ke luar wilayah mereka.
Kendati mendapat kritik dari internal koalisinya, Netanyahu menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap keberlanjutan proposal perdamaian tersebut. Meski demikian, ia tetap menyampaikan sejumlah catatan dan keberatan yang perlu dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan, termasuk pihak Hamas (Shalev, 2025). Terlepas dari dinamika tersebut, peluang untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan kehidupan damai berdampingan antara Palestina dan Israel kini tampak semakin terbuka. Namun, realisasi perdamaian tersebut sepenuhnya bergantung pada sejauh mana faksi Hamas dan rezim Tel Aviv mampu berkompromi dalam menyepakati setiap butir kesepakatan yang tengah dibahas sejak 7 Oktober 2025 di Mesir.
Apa pun hasil kesepakatan yang lahir dari perundingan Mesir nantinya akan menjadi titik krusial bagi masa depan bangsa Palestina. Jika kesepakatan tercapai, penderitaan masyarakat di Gaza dan Tepi Barat setidaknya dapat mereda karena berakhirnya perang dan berhentinya pertumpahan darah. Cita-cita untuk mewujudkan negara Palestina yang berdaulat pun akan semakin mendekati kenyataan.
Namun demikian, melihat rekam jejak Israel yang kerap mengingkari komitmen gencatan senjata, komunitas internasional perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat serta pemberian sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar kesepakatan, demi menjamin perdamaian yang berkelanjutan.
Akan tetapi, apabila perundingan menemui jalan buntu, kondisi yang timpang akan semakin merugikan pihak Palestina dan berpotensi memperpanjang konflik, menyeret kawasan ke dalam ketidakpastian yang lebih dalam.