Konten dari Pengguna
Pancasila Itu Sudah Sakti, Tak Perlu Disaktikan Lagi
1 Oktober 2025 20:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Pancasila Itu Sudah Sakti, Tak Perlu Disaktikan Lagi
Pancasila itu sudah sakti, tak perlu disaktikan lagi: Pancasila bukan sekadar simbol atau peringatan tahunan, melainkan ideologi hidup yang seharusnya hadir dalam tindakan nyata. #userstoryFikri Haekal Akbar
Tulisan dari Fikri Haekal Akbar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPancasila tidak memerlukan satu hari khusus untuk dilabeli "sakti", mengkeramatkan Pancasila pada tanggal 1 Oktober justru mereduksi dan mendangkalkan esensinya. Kesaktian Pancasila tidak lahir dari satu peristiwa berdarah pada tahun 1965, tetapi ia terpatri dalam ruh perjuangan para pendiri bangsa yang berhasil merajut ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam agama ke dalam satu tenun kebangsaan bernama Indonesia. Kesaktiannya adalah kemampuannya menjadi philosophische grondslag, landasan filosofis yang seharusnya menjiwai setiap napas kebijakan negara dan interaksi warga.
Menetapkan sebuah "Hari Kesaktian Pancasila" pada dasarnya bukanlah sebuah perayaan atas keluhuran nilai-nilainya, melainkan sebuah tindakan politis yang membekukannya dalam museum sejarah. Ia mengubah Pancasila dari sebuah ideologi yang hidup, dinamis, dan relevan untuk setiap zaman, menjadi sekadar totem kemenangan atas satu musuh tunggal: komunisme.
Ini adalah devaluasi yang berbahaya. Pancasila yang seharusnya menjadi payung bagi semua golongan, direduksi menjadi pedang untuk menghantam satu golongan. Falsafah hidup bangsa yang agung diubah menjadi monumen statis yang hanya relevan jika dilihat dari kacamata Perang Dingin dan paranoia politik masa lalu.
Pada hakikatnya, peringatan ini adalah mahakarya dari sebuah rekayasa sejarah paling berhasil sekaligus paling brutal di negeri ini. Ia adalah pilar utama dari arsitektur narasi yang dibangun oleh rezim Orde Baru untuk melegitimasi keberadaannya; sebuah narasi yang diciptakan secara cermat, disebarkan secara masif, dan ditanamkan secara paksa selama lebih dari tiga dekade.
Peristiwa Gerakan 30 September dieksploitasi habis-habisan; tidak untuk mengungkap kebenaran sejarah yang kompleks dan multifaset, tetapi untuk menciptakan sebuah drama hitam-putih yang sederhana: militer sebagai pahlawan, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai iblis.
Dalam skenario yang direkayasa ini, ambisi pribadi dan manuver politik untuk merebut kekuasaan dibungkus dengan jubah sebagai "penyelamat Pancasila". Kebenaran sejarah yang kabur—di mana peran berbagai pihak masih menjadi perdebatan para sejarawan—ditutup rapat-rapat. Sebagai gantinya, masyarakat disuguhi satu versi kebenaran melalui film propaganda, buku pelajaran sekolah, dan pidato-pidato kenegaraan.
Doktrin ini bekerja dengan sangat efektif. Ia tidak hanya menjustifikasi perebutan kekuasaan, tetapi juga melegitimasi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20, yaitu pembantaian massal terhadap jutaan orang yang dituduh komunis tanpa proses pengadilan. Hari Kesaktian Pancasila, berdiri di atas kuburan massal dan penderitaan generasi yang dilenyapkan dan distigma.
Akibatnya? Lahirlah sebuah generasi yang didoktrin dengan kebohongan yang dilembagakan. Kita diajarkan untuk terus-menerus waspada dan membenci sebuah hantu masa lalu yang disebut "bahaya laten komunisme". Ketakutan ini menjadi alat kontrol yang ampuh. Siapa pun yang kritis terhadap pemerintah—yang memperjuangkan hak-hak buruh, atau yang berbicara tentang ketidakadilan agraria—bisa dengan mudah dicap sebagai "komunis gaya baru".
Sementara itu, mata kita dipaksa menoleh ke belakang untuk mengawasi hantu itu; di depan mata kita terjadi pengkhianatan yang jauh lebih nyata terhadap Pancasila. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela, menggerogoti Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pembangunan yang tidak merata menciptakan jurang ketimpangan yang menganga. Demokrasi dibungkam, kebebasan berpendapat dikebiri, dan semangat musyawarah mufakat dalam sila keempat digantikan oleh keputusan-keputusan otoriter dari segelintir elite. Kita disibukkan dengan upacara dan seremonial kosong, lupa bahwa musuh sejati Pancasila bukanlah ideologi usang dari masa lampau.
Musuh Pancasila hari ini jauh lebih konkret dan berbahaya. Musuh Pancasila adalah korupsi sistemik yang mencuri hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Musuh Pancasila adalah intoleransi dan radikalisme agama yang merobek tenun Bhinneka Tunggal Ika.
Musuh Pancasila adalah para politisi yang tanpa malu menggunakan politik identitas dan sentimen SARA untuk memecah belah bangsa demi syahwat kekuasaan, sebuah tindakan yang terang-terangan menginjak-injak Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Musuh Pancasila adalah ketidakadilan hukum di mana hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas, mencederai Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Maka, sudah saatnya kita menghentikan sandiwara tahunan ini. Sudah waktunya kita memiliki keberanian untuk mendekonstruksi narasi sejarah yang timpang dan berakar dari manipulasi politik. Melanjutkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanpa membongkar narasi Orde Baru di baliknya sama saja dengan melestarikan kebohongan dan melanggengkan trauma kolektif bangsa.
Kesaktian Pancasila yang sesungguhnya baru akan terbukti ketika setiap anak bangsa—dari Sabang sampai Merauke—merasakan keadilan sosial dalam hidupnya. Ketika seorang petani tidak kehilangan tanahnya karena digusur korporasi besar; ketika kelompok minoritas dapat beribadah dengan tenang tanpa rasa takut; ketika seorang pencari keadilan mendapatkan vonis yang adil di pengadilan; ketika para pejabat publik benar-benar mengabdi pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Pancasila itu hidup dalam tindakan nyata, bukan dalam bentuk monumen ataupun peringatan di kalender. Kesaktiannya tidak terletak pada kemampuannya selamat dari satu malam penuh tragedi, tetapi pada kemampuannya untuk menjadi solusi atas carut-marut persoalan bangsa hari ini dan di masa depan. Biarkan monumen Pancasila menjadi saksi bisu sejarah untuk kita pelajari dengan kritis, tetapi biarkan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi denyut nadi yang hidup, yang memompa darah keadilan, kemanusiaan, dan persatuan ke seluruh penjuru negeri. Itulah yang namanya kesaktian.