Konten dari Pengguna
Duka Banjir Bali: Ketika Negeri Dieksotifikasi
13 September 2025 17:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Duka Banjir Bali: Ketika Negeri Dieksotifikasi
Banjir Bali merupakan contoh suatu negeri dieksotiskan atau dipandang sebagai objek keuntungan pihak dominan. Saatnya merawat Bali sebagai ruang hidup yang setara dan bermartabat. #userstoryRizky Amanda Putra Hanka
Tulisan dari Rizky Amanda Putra Hanka tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSelama kurang lebih tiga hari, negeri yang identik dengan pura dan berbagai kisah dewata itu diterjang banjir destruktif. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah menetapkan status tanggap darurat di seantero negeri. Hingga Jumat, 11 September 2025, tercatat setidaknya ada 16 korban jiwa dan lebih dari 500 orang terpaksa meninggalkan kediaman mereka.
Warganet beramai-ramai menyampaikan belasungkawa atas apa yang menimpa saudara setanah air mereka. Banyak akun mengangkat dokumentasi dengan berbagai gradasi. Tagar #prayforbali lekas menggema di media sosial, beriringan dengan kritik terhadap pemerintah serta kondisi tata ruang Bali yang katanya sudah "sempit".
Pada 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah menyuarakan keprihatinan terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di Bali. Mereka mendapati bahwa Bali, setidaknya, "menyempit" karena kehilangan 1.000-2.000 hektar lahan (semisal sawah dan lahan hijau lain) setiap tahunnya. Tempat yang seharusnya menjadi area resapan air tersebut justru digantikan dengan beton-beton hotel, villa, restoran, dan sejenisnya. Akibatnya, air tidak tertampung dan cenderung jadi limpasan.
Keberadaan infrastruktur pariwisata tersebut memang mendongkrak perekonomian negeri secara signifikan. Survei Bank Indonesia menunjukkan sektor pariwisata mendominasi pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 yakni mencapai sekitar 54,64% sebagai andil dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali. Bahkan, Bali disebut menyumbang hampir 50% dari total devisa pariwisata Indonesia.
Sayang seribu sayang, Bali cenderung dilihat sebagai objek eksotis semata. Banjir yang baru-baru ini menjadi tragedi merupakan tanda bahwa kita terlalu sibuk memikirkan fulus, pelancong, pengusaha, dan investor, ketimbang nasib jangka panjang masyarakat sendiri. Kita lebih sibuk mempercantik citra pulau dan mengabaikan realitas yang sesungguhnya: tergerusnya lingkungan hidup dan tersisihkannya hak masyarakat lokal.
Tatapan yang Membingkai Bali
Gambaran Bali di paras dunia cenderung "tidak sebagaimana adanya". Ia dibingkai sebagai surga yang wajib dikunjungi oleh siapa pun. Bentang alam yang kaya dan budaya yang terawat disajikan melalui iklan dan brosur-brosur komersial. Bali pun menjadi seperti hidangan yang hanya memuaskan tamu. Apa yang terjadi di Bali dapat dipahami dengan kerangka colonial gaze.
Colonial gaze 'tatapan kolonial' merupakan konsep yang menggambarkan bagaimana suatu negeri dan penduduknya dilihat dari sudut pandang kolonial. Konsep yang banyak dibicarakan dalam tradisi poskolonial ini menggambarkan bahwa pihak kolonial kerap memosisikan negeri koloni atau jajahannya sebagai entitas yang primitif, mistik, dan, tidak rasional, tetapi eksotis atau bernilai khusus (indah, unik, jarang, dan semisalnya). Negeri itu pun dianggap memiliki potensi untuk memenuhi kepentingan mereka.
Kepentingan tersebut bukan sembarang kepentingan. Pihak kolonial senantiasa membungkusnya dengan narasi "penyelamatan". Karena mereka melihat negeri koloni sebagai pihak primitif, mistik, dan tidak rasional, mereka pun tampil seolah-olah sebagai pembawa keselamatan seperti perkembangan infrastruktur dan kesejahteraan jangka panjang. Padahal, mereka justru memeras sumber daya negeri tersebut untuk diri mereka sendiri dan mengabaikan hak penduduknya.
Dalam konteks ini, meski penjajahan di Indonesia telah usai secara literal, Bali merupakan contoh eksplisit bagaimana colonial gaze masih bekerja. Bali yang kaya akan budaya dan bentang alam yang khas dianggap harus "diselamatkan" karena keeksotisan itu. Narasi tambahan seperti isu ekonomi daerah, pembangunan nasional, dan kebutuhan atau kelayakan untuk go international pun digaungkan. Jika tidak, Bali bisa dianggap tertinggal atau menyia-nyiakan potensi yang dimiliki.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah Bali dipromosikan melalui sudut pandang kolonial, seolah-olah harus dikembangkan agar sesuai dengan standar estetika atau model bisnis yang mendominasi cara pandang global. Cara ini membuat budaya dan alam Bali dijadikan komoditas untuk memenuhi kebutuhan pariwisata internasional. Kasarnya: objek konsumsi dan objek atraksi. Masyarakat lokal pun sering hilang kendali atas narasi pembangunan dan sumber daya mereka sendiri.
Di sinilah titik mula eksploitasi terhadap Pulau Seribu Pura itu muncul. Dengan dalih potensi wisata, para pengusaha dan investor yang notabene lebih ber-power, termasuk pemerintah sendiri, berburu peluang untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya di sana. Berbagai hotel, villa, restoran, dan sejenisnya pun bermunculan dengan janji lapangan pekerjaan, menggerus ribuan hektar lahan atau ruang yang sebetulnya memiliki nilai vital bagi masyarakat lokal.
Dalam tradisi Bali, lahan seperti sawah dan lahan hijau lainnya merupakan ruang hidup yang terikat dengan filosofi Tri Hita Karana yaitu prinsip keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Selain Tri Hita Karana, masyarakat Bali juga hidup dengan filosofi Tri Mandala yaitu tata ruang tiga zona: utama mandala 'ruang paling sakral', madya mandala 'ruang aktivitas', dan nista mandala 'ruang paling profan' yang diterapkan pada penataan pura, rumah, hingga desa agar selaras secara spiritual dan sosial.
Dengan muatan colonial gaze, filosofi-filosofi terkait cenderung dianggap pemanis semata, bahkan disisihkan demi memenuhi standar estetika atau model bisnis kepariwisataan dominan. Ini menjadikan tradisi dan setiap lekuk alam Bali tidak dilihat dari sudut pandang atau urgensi masyarakatnya sendiri. Adapun ketika banjir datang dan menelan korban jiwa, sejatinya ia adalah tanda tercederainya nilai-nilai hidup tersebut.
Bali Bukan Objek Semata
Bali bukan sekadar panggung untuk turis atau etalase ekonomi. Bali adalah rumah bagi jutaan orang yang punya hak atas hidup yang layak, air yang bersih, dan ruang yang aman dari bencana. Setiap genangan air yang menelan sawah dan rumah yang hanyut adalah pengingat bahwa pembangunan yang hanya mengejar citra tanpa mengindahkan ekologi akan berbalik melukai kita semua.
Inilah saatnya mengubah cara pandang. Alih-alih melihat Bali semata sebagai destinasi eksotik yang harus dijual, kita perlu memandangnya sebagai ekosistem hidup yang menuntut perlindungan. Kebijakan tata ruang harus berpihak pada keseimbangan ekologis. Pariwisata seharusnya menjadi penopang kesejahteraan, bukan sebagai alasan untuk merampas lahan, memadatkan ruang hijau, atau mencederai nilai hidup.
Kesadaran bersama menjadi kunci. Masyarakat, pemerintah, investor, pengusaha, dan pelancong sama-sama perlu memikul tanggung jawab. Banjir ini seharusnya menjadi momentum untuk menata ulang pembangunan Bali dengan prinsip keberlanjutan. Bali hanya akan tetap menjadi pulau yang dicintai bila kita berhenti mengeksotiskan dan mulai merawatnya sebagai ruang hidup yang setara, bermartabat, dan tahan untuk menghadapi masa depan.