Konten dari Pengguna
Indonesia dan ASEAN: Prioritas yang Memudar?
29 Juli 2025 14:24 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Indonesia dan ASEAN: Prioritas yang Memudar?
Ketika konflik Thailand–Kamboja kembali pecah pada Juli 2025, satu pertanyaan muncul: Di mana Indonesia?Frisca Alexandra
Tulisan dari Frisca Alexandra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDitengah berbagai konflik yang sedang terjadi di dunia internasional saat ini, konflik antara Thailand dan Kamboja kembali memanas pada bulan Juli 2025. Sejak tanggal 24 Juli 2025, kedua negara saling melakukan serangan dengan menggunakan senjata, artileri hingga pesawat tempur. Menyikapi konflik ini, pemerintah Thailand memberlakukan hukum militer di beberapa distrik perbatasan dan menutup pos pemeriksaan sementara Kamboja meningkatkan kesiagaan militernya. Konflik antara Thailand dan Kamboja ini bukan hal baru. Sejak 1954, keduanya kerap berselisih soal wilayah sekitar Candi Preah Vihear pasca mundurnya pasukan Prancis dari Kamboja dan Thailand.
Tahun 1962, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Candi Preah Vihear masuk ke dalam wilayah Kamboja namun putusan ini tidak serta merta menghentikan konflik antara Thailand dan Kamboja. Konflik yang kembali memanas di tahun 2025 ini tentu mengancam stabilitas regional kawasan Asia Tenggara, apalagi sejak kudeta yang terjadi pada tahun 2021, kondisi di Myanmar tidak kunjung membaik. Maka konflik antara Thailand dan Kamboja ini selain menguji solidaritas dan persatuan ASEAN sekaligus juga menjadi ajang pembuktian apakah ASEAN benar-benar masih menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia?
Sejak lama, ASEAN telah menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Indonesia atau dikenal juga dengan istilah ASEAN adalah Soko Guru kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini merujuk pada peran penting Indonesia melalui kebijakan luar negeri yang strategis guna mendukung dan memajukan organisasi ASEAN. Sebagai pemimpin de facto di kawasan, Indonesia berperan penting dalam menyusun ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, mendorong terbentuknya Konsensus Lima Poin terkait krisis Myanmar, serta mempercepat negosiasi Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan (The Diplomat, 2025).
Namun, absennya Indonesia dalam peran proaktif dalam merespons eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja justru semakin menegaskan gejala bahwa prioritas Indonesia di ASEAN mulai memudar. Malaysia justru tampil sebagai mediator, mengisi kekosongan diplomatik yang selama ini diidentikkan dengan Jakarta. Situasi ini cukup kontras, apabila kita membandingkan dengan respons Indonesia pada saat terjadi Kudeta di Myanmar tahun 2021.
Indonesia, sebagai “natural leader” di ASEAN segera mengambil inisiatif diplomatik yang kemudian dikenal dengan Shuttle Diplomacy. Indonesia mengambil peran penting sebagai mediator guna menyikapi krisis di Myanmar. Pada Februari–Maret 2021, Menlu Retno Marsudi melakukan kunjungan ke sejumlah negara anggota ASEAN (Singapura, Brunei, Thailand, hingga Jepang) untuk membangun konsensus regional menghadapi Myanmar. Indonesia juga menekankan pendekatan “non-intervensi yang konstruktif”, yaitu tetap menghargai kedaulatan Myanmar namun mendorong penyelesaian damai dan dialog inklusif. Indonesia mendorong dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Khusus mengenai krisis Myanmar. Hasil utama dari KTT ini adalah disepakatinya Lima Butir Konsensus ASEAN (ASEAN Five-Point Consensus).
Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada tahun 2011, Indonesia juga pernah melakukan Shuttle Diplomacy pada era Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa. Kala itu Thailand dan Kamboja kembali berkonflik, pecahnya konflik diantara kedua negara tersebut tidak terlepas dari dianugerahinya status Warisan Dunia oleh UNESCO kepada Candi Preah Vihear pada 8 Juli 2008. Hal ini kemudian memicu kemarahan kaum nasionalis Thailand yang mengklaim bahwa situs budaya tersebut merupakan milik Thailand, ketegangan ini terus berlanjut hingga puncaknya pecah konflik dengan menggunakan kekerasan bersenjata pada tahun 2011. Konflik ini berakhir pada 14 Februari 2011 dengan Indonesia sebagai mediator yang mendamaikan kedua pihak melalui Shuttle Diplomacy.
Pasifnya peran Indonesia dalam konflik Thailand dan Kamboja tahun 2025 ini, tidak hanya mengaburkan kepemimpinan diplomatik Indonesia di kawasan namun juga memberikan ruang bagi negara Asia Tenggara lain, dalam hal ini adalah Malaysia untuk mengisi peran strategis tersebut. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2025, Menlu menyatakan bahwa ASEAN tetap menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Indonesia serta mendorong sentralitas ASEAN. Namun dalam faktanya, keheningan Indonesia dalam Konflik Thailand Kamboja tidak hanya membuat Indonesia kehilangan satu momen diplomasi tetapi juga mengindikasikan pergeseran orientasi dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Dua hal yang paling penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama ini adalah selain ASEAN sebagai Soko Guru kebijakan luar negeri Indonesia, yakni prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Mengutip pernyataan peneliti CSIS, Lina Alexandra dalam CSIS Media Briefing terkait respons CSIS terhadap PPTM tahun 2025 bahwa prinsip bebas aktif perlu dipahami sebagai prinsip bebas dan aktif bukan prinsip bebas atau aktif selain itu aktif tidak berhenti pada banyaknya keanggotaan Indonesia di berbagai organisasi internasional atau kunjungan keluar negeri namun juga aktif memberikan kontribusi pada dunia internasional.
Referensi:
Khalda Fadlah Fadhilla. (2020). Shuttle Diplomacy Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand-Kamboja. Jurnal Kajian Wilayah Vol 11 No. 2 Tahun 2020
The Diplomat. (2025). Indonesia’s New Diplomatic Playbook: ASEAN on Hold, NAM in Limbo, Giants Ahead. https://thediplomat.com/2025/01/indonesias-new-diplomatic-playbook-asean-on-hold-nam-in-limbo-giants-ahead/