Konten dari Pengguna
Harapan Besar dari Kebijakan Gizi Nasional
25 November 2025 8:00 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Harapan Besar dari Kebijakan Gizi Nasional
MBG berpotensi meningkatkan gizi dan kualitas belajar anak, tetapi keberhasilannya bergantung tata kelola yang kuat, pendanaan berkelanjutan, kesiapan sekolah, kolaborasi pemerintah dan masyarakatGabriel Yudhistira Hanifyanto
Tulisan dari Gabriel Yudhistira Hanifyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Harapan Besar dari Kebijakan Gizi Nasional
PerbesarProgram Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diperkenalkan pemerintah menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Program ini membawa harapan besar terkait peningkatan gizi anak, penguatan kesehatan masyarakat, serta dukungan terhadap dunia pendidikan. Secara konsep, tujuan MBG sangat kuat karena menyasar dimensi fundamental dari pembangunan sumber daya manusia, yakni kualitas gizi dan kesiapan belajar anak sejak dini.
Namun, seperti kebijakan berskala nasional pada umumnya, implementasi MBG mengajak masyarakat untuk melihat secara lebih luas bagaimana rancangan kebijakan besar bekerja dalam sistem pemerintahan. Pertanyaan yang muncul bukan untuk melemahkan kebijakan, tetapi untuk memastikan bahwa tujuan mulianya benar benar terwujud. Ketika negara mengelola sumber daya besar dan mencakup jutaan warga, diskusi kritis diperlukan sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kualitas kebijakan.
Dalam kajian tentang bantuan sosial, sejumlah literatur menyoroti bahwa program berskala besar memerlukan koordinasi antarlembaga, keselarasan regulasi, serta kapasitas pelaksana yang kuat di daerah. Aspinall dan Berenschot (2019), misalnya, mencatat bahwa pelaksanaan program sosial di Indonesia sering menghadapi tantangan struktural seperti variasi kapasitas birokrasi dan perbedaan kesiapan daerah. Temuan seperti ini dapat membantu melihat MBG dalam konteks lebih luas, yaitu bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desainnya, tetapi juga kemampuan sistem untuk mengimplementasikan desain tersebut secara merata.
Dari sisi pendanaan, MBG termasuk kebijakan ambisius yang membutuhkan perencanaan fiskal jangka panjang. Glewwe dan Miguel (2008) menekankan bahwa program gizi dan pendidikan pada negara berkembang hanya dapat berdampak signifikan jika keberlanjutan anggarannya terjaga. Dengan kata lain, penting memastikan bahwa MBG tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi dirancang untuk mampu berlangsung stabil dalam beberapa tahun ke depan. Perencanaan yang matang akan membuat program lebih tahan terhadap perubahan situasi ekonomi maupun dinamika politik.
Dampak MBG bagi Pendidikan dan Lingkungan Sosial Anak
Pada sisi pendidikan, manfaat MBG dapat dilihat dari perspektif sains perkembangan anak. Penelitian oleh Grantham McGregor dan koleganya (2007) menunjukkan bahwa asupan gizi di usia dini sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Anak yang mendapatkan nutrisi memadai memiliki peluang lebih besar untuk berkonsentrasi dengan baik, mengingat materi pelajaran, dan mempertahankan motivasi belajar. Dalam kerangka itu, MBG dapat menjadi intervensi penting bagi sekolah sekolah yang menghadapi masalah ketidakseimbangan gizi siswa.
Meski demikian, dunia pendidikan memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu diperhitungkan. Program makanan gratis memerlukan sistem pendukung di sekolah seperti dapur memadai, staf pendamping, fasilitas penyimpanan bahan pangan, serta jadwal yang teratur dengan proses belajar. Bundy (2011) dalam studi mengenai program pemberian makanan di sekolah menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan institusi pendidikan dalam mengatur logistik dan memastikan keamanan makanan. Jika kesiapan itu tidak merata, maka sekolah sekolah tertentu dapat mengalami beban administrasi tambahan atau kesulitan teknis yang mengganggu fokus utama pembelajaran.
Dari sisi keamanan pangan, skala besar program seperti MBG menuntut standar sanitasi yang tinggi. Dalam literatur manajemen pangan, risiko kontaminasi meningkat seiring volume produksi dan distribusi. Itu sebabnya pengawasan berkala dan pelibatan ahli pangan sangat diperlukan. Sistem audit yang konsisten akan membantu menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa makanan yang diterima anak benar benar aman dan memenuhi nilai gizi yang direncanakan.
Selain aspek teknis, program MBG juga bersentuhan dengan aspek sosial. Bantuan makanan, jika diatur dengan baik, mampu meringankan beban ekonomi keluarga yang berpenghasilan rendah. Namun literatur ekonomi perilaku seperti yang dibahas oleh Thaler dan Sunstein menekankan bahwa intervensi negara harus diiringi upaya pemberdayaan keluarga agar masyarakat tetap memiliki motivasi untuk menjaga pola makan sehat di rumah. Artinya, MBG akan jauh lebih berdampak jika disertai edukasi gizi yang menyasar orang tua dan komunitas sekitar sekolah, sehingga terjadi kolaborasi antara negara dan keluarga dalam menjaga kesehatan anak.
Dalam perspektif pendidikan kritis, Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya transmisi pengetahuan, tetapi proses pembentukan kesadaran. MBG dapat menjadi pintu masuk untuk membangun budaya makan sehat, kebersamaan di sekolah, serta penghargaan terhadap pangan lokal. Namun itu hanya tercapai bila sekolah tidak sekadar menjadi penerima kebijakan, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam mengembangkan pemahaman siswa tentang pentingnya gizi.
Menguatkan Masa Depan MBG melalui Kolaborasi Publik
Pada akhirnya, diskusi mengenai MBG bukan untuk menolak kebijakan, tetapi untuk memperkuat wacana publik mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat berjalan optimal. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan lembaga pendidikan akan membantu memastikan bahwa program ini tidak hanya populer, tetapi juga efektif, aman, dan berkelanjutan. Pemerintah telah mengambil langkah besar; tugas publik ialah mengawal dengan semangat kolaboratif.
Jika tata kelola diperkuat, anggaran dijaga keberlanjutannya, sekolah didukung dengan fasilitas memadai, dan masyarakat dilibatkan dalam edukasi serta pengawasan, maka MBG dapat menjadi tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Kebijakan publik terbaik adalah kebijakan yang terus diperbaiki melalui dialog yang sehat. Dalam semangat itu, MBG dapat menjadi model bagaimana negara dan masyarakat berjalan bersama menuju masa depan yang lebih baik.