Konten dari Pengguna
Kritik Serakahnomics dan Menanti Ekonomi Politik Negara
18 Agustus 2025 7:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Kritik Serakahnomics dan Menanti Ekonomi Politik Negara
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 menjadikan “serakahnomics” sebagai musuh bersama, sebuah kritik terhadap praktik ekonomi yang dibajak kerakusan.Galang Geraldy
Tulisan dari Galang Geraldy tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 menjadikan “serakahnomics” sebagai musuh bersama, sebuah kritik terhadap praktik ekonomi yang dibajak kerakusan dari penimbunan pangan, manipulasi rantai pasok hingga persoalan agraria (Antara News, 16/08/2025). Secara retoris, istilah ini sebagai kritik etis untuk menyoroti praktik ekonomi parasitik yang merugikan masyarakat luas akibat kapitalisme yang tidak bermoral, sejalan dengan Joseph Stiglitz bahwa “markets do not automatically lead to efficiency if information is imperfect, and information is always imperfect” (Stiglitz, 2002, p. 77). Tentu kita perlu mengapresisasi pidato ini yang bisa jadi momentum menampar wajah rakus kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir elite, sementara mayoritas rakyat tetap bergulat dengan kemiskinan struktural.
Presiden menyorot “vampir” ekonomi yang mengeruk keuntungan di atas kebutuhan dasar rakyat, dan menjanjikan koreksi melalui pengetatan izin, penegakan hukum, hingga reposisi peran negara pada cabang produksi strategis. Ini sejatinya menjadi kritik terhadap pada perilaku pelaku usaha bahkan aktor negara yang “bermain” mulai kasus oplosan BBM, beras, minyak goreng, sampai persoalan alih fungsi lahan yang memicu sederet konflik agraria. Mencermati isu “serakahnomics” di atas, setidaknya ada dua simpul penting yaitu mafia oligarki yang merusak keadilan distribusi dan perampasan atau penyalahgunaan aset sumber daya tanah, energi dan lain-lain untuk kepentingan pribadi atau korporasi.
PerbesarMaka sejurus kemudian, wacana di atas podium itu harus di cermati apakah sekadar jargon politik (omon-omon) atau betul-betul mencerminkan upaya merekonstruksi struktural? Mengingat pemerintahan Prabowo diwarisi sejumlah tantangan pelik, seperti laporan KPA Tahun 2024 yang mencatat 295 letusan konflik (naik sekitar 21% dari 2023) dengan luasan sengketa lebih dari 1,1 juta hektar yang paling dominan di sektor perkebunan (khususnya sawit). Angka-angka ini menjadi cermin bahwa agenda penertiban belum otomatis menyelesaikan akar persoalan di tingkat desa/komunitas mulai dari tumpang tindih konsesi, kriminalisasi warga, sampai minimnya penyelesaian berbasis hak (KPA, 2025).
Sedangkan saat pemerintah menyatakan berjuta-juta hektar “dikuasai kembali”, laporan lingkungan hidup internasional melaporkan hasil kerja satgas sejak Februari 2025 memang telah mereklamasi jutaan hektar kebun ilegal, tetapi sebagian lahan diserahkan ke BUMN perkebunan baru. Ini perlu menjadi sorotan terkait dampak sampingan bagi petani kecil jika reposisi lahan tidak dibarengi skema perlindungan dan transisi yang adil (Mongabay.com, 30/07/2025). Persoalan ketimpangan akses sumber daya masih menjadi pekerjaan rumah tahunan, sebagaimana laporan BPS (2025) menunjukkan bahwa Indeks Gini Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 0,385, nyaris stagnan sejak lima tahun terakhir. Ketimpangan struktural ini memperlihatkan bahwa meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi 5,1 persen di kuartal I 2025 (CNBC Indonesia, 2025), distribusinya tetap timpang. Pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi kelas menengah-atas dan ekspor komoditas, sementara lapisan bawah menghadapi inflasi pangan yang tinggi.
Kritik Kapitalisme
Di dalam kerangka teori kapitalisme, apa yang disebut "serakahnomics" tidak lain adalah wajah paling nyata dari logika akumulasi kapital meliputi konsentrasi modal, eksploitasi sumber daya, dan peminggiran tenaga kerja di sirkuit perputaran modal. David Harvey (2005) menyebut ini sebagai accumulation by dispossession, di mana perampasan tanah, privatisasi aset publik, dan monopoli sumber daya menjadi mekanisme utama kapitalisme kontemporer. Pidato Prabowo, jika sungguh-sungguh hendak mengkritik kerakusan itu, seharusnya berujung pada agenda konkret untuk menghentikan praktik dispossession ini. Misalnya melalui reforma agraria yang substantif, penertiban konsesi sawit, dan perlindungan tanah rakyat. Termasuk yang telah disinggungnya dalam pidato harus terwujud konkrit untuk menindak sejumlah purnawirawan militer atau aktor-aktor negara, politisi sebagai aktor “oligarki” dalam bisnis perkebunan atau pertambangan.
Negara Harus Hadir
Wacana di atas panggung tersebut, sesungguhnya mengemuka pertanyaan mendasar yaitu sejauh mana negara harus terlibat dalam mengendalikan kerakusan pasar dan mengoreksi ketimpangan yang ditimbulkan oleh kapitalisme. Seperti diingatkan John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest, and Money, “the important thing for government is not to do things which individuals are doing already, and to do them a little better or a little worse; but to do those things which at present are not done at all” (Keynes, 1936/2007, p. 383). Pidato Prabowo seolah ingin menegaskan kembali prinsip Keynesianisme bahwa negara bukan sekadar wasit pasif, melainkan aktor aktif yang berperan memastikan distribusi ekonomi berjalan adil. Karl Polanyi sendiri dalam The Great Transformation lebih keras lagi memperingatkan bahwa “to allow the market mechanism to be the sole director of the fate of human beings… would result in the demolition of society” (Polanyi, 1944/2001, p. 73).
Istilah "serakahnomics" yang dilontarkan Prabowo sendiri bisa dibaca sebagai kritik moral terhadap praktik akumulasi kapital yang berlebihan oleh segelintir elite ekonomi. Namun, kritik itu tidak cukup hanya berhenti sebagai wacana moral. E.P. Thompson (1971) dalam konsep moral economy menegaskan bahwa pasar harus diukur dengan norma keadilan komunitas, di mana harga dan akses ekonomi tidak boleh ditentukan semata oleh logika profit, melainkan oleh nilai kemanusiaan. Scott (1976) bahkan memperkuat bahwa subsistence ethic masyarakat desa selalu menuntut negara hadir melindungi hak dasar, terutama pangan dan tanah.
Oleh karena itu, pidato Prabowo tentang "serakahnomics" seharusnya tidak berhenti pada kritik retoris, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang membongkar struktur ketidakadilan ekonomi. Reforma agraria substantif, penguatan koperasi rakyat, serta regulasi ketat terhadap kartel pangan dan energi untuk menata ulang relasi antara negara dan korporasi besar menjadi langkah minimal yang bisa mengoreksi ketimpangan struktural. Jika negara gagal hadir sebagai penjaga moral itu, maka serakahnomics akan terus menjadi wajah telanjang ekonomi Indonesia, di mana hanya segelintir orang yang menikmati akumulasi kekayaan dan rente sumber daya, sementara jutaan rakyat hanya akan semakin teralienasi dari tanah, pangan, dan ruang hidupnya sendiri.