Konten dari Pengguna
Purbaya VS Bahlil : Data, Ego, dan Masa Depan Subsidi Energi Indonesia
21 Oktober 2025 16:57 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Purbaya VS Bahlil : Data, Ego, dan Masa Depan Subsidi Energi Indonesia
Polemik Bahlil dan Purbaya soal data subsidi LPG 3 kg ungkap lemahnya koordinasi dan transparansi kebijakan energi di IndonesiaGanda Fidi Styawan
Tulisan dari Ganda Fidi Styawan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali menjadi perbincangan hangat publik. Isu yang tampak sederhana perbedaan data soal harga asli LPG 3 kg justru menyingkap persoalan yang jauh lebih dalam koordinasi kebijakan, transparansi data, dan masa depan sistem subsidi energi di Indonesia.
Awal Mula Polemik
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 30 September 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa harga keekonomian tabung LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung, sedangkan masyarakat hanya membayar Rp 12.750 karena mendapat subsidi dari pemerintah. Pernyataan ini, menurut laporan Detik (2025), memunculkan tanggapan keras dari Bahlil Lahadalia yang menilai bahwa Purbaya “salah baca data” dan perlu berhati-hati agar publik tidak salah paham terhadap kebijakan subsidi. Bahlil bahkan menambahkan, seperti dikutip Jawa Pos (2025), bahwa angka yang disebut oleh Menkeu tidak merepresentasikan data Kementerian ESDM dan bahwa data subsidi energi masih dalam proses pemutakhiran melalui sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Tak lama kemudian, Purbaya memberikan klarifikasi. Dalam wawancaranya dengan Jakarta Daily (2025), ia menyebut bahwa data tersebut berasal dari staf internal Kemenkeu dan bahwa perbedaan itu mungkin terjadi karena cara membaca data yang tidak sama antar kementerian. Purbaya menegaskan bahwa ia tetap berkomitmen memperbaiki sistem agar kebijakan fiskal berbasis data yang lebih akurat.
Masalah Data dan Koordinasi
Perbedaan angka ini mengungkap satu hal penting: data antar kementerian belum sepenuhnya terintegrasi. Kementerian Keuangan melihat dari sisi fiskal dan beban subsidi dalam APBN, sedangkan Kementerian ESDM melihat dari sisi teknis—produksi, distribusi, dan penyaluran subsidi. Ketika dua lembaga melihat angka dari perspektif berbeda, hasil interpretasinya tentu tak akan sama. Menurut laporan Ombudsman RI (2025), sistem penyaluran LPG 3 kg memang masih menyimpan banyak masalah—mulai dari distribusi yang tidak merata, ketidaktepatan sasaran, hingga lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Hal inilah yang kemudian membuat data di lapangan sulit diseragamkan. Banyak subsidi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin justru mengalir ke kelompok menengah yang sebenarnya tidak berhak. Bahlil dalam keterangan terpisah, seperti disampaikan VOI News (2025), menyebut bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema baru berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk pembelian LPG 3 kg mulai tahun 2026, agar subsidi benar-benar diterima oleh kelompok berpendapatan rendah.
Ego dan Komunikasi Politik
Selain soal data, polemik ini juga memperlihatkan bagaimana komunikasi politik antar menteri dapat menciptakan persepsi publik yang beragam. Dalam pandangan Pikiran Rakyat (2025), perbedaan pernyataan terbuka antara dua pejabat setingkat menteri menunjukkan bahwa koordinasi di dalam kabinet belum berjalan maksimal—sebuah fenomena yang disebut pengamat sebagai “orkestra tanpa dirigen”. Sementara itu, Bangbara (2025) mencatat bahwa gaya komunikasi Purbaya yang cenderung santai, bahkan bercanda soal “salah hitung” di tengah isu sensitif, justru memperkeruh persepsi publik. Di sisi lain, gaya Bahlil yang tegas dan blak-blakan membuat perbedaan pandangan semakin terasa sebagai benturan ego, bukan perbedaan teknis. Namun bila ditarik lebih dalam, ego di antara menteri bukan sekadar soal pribadi. Ia mencerminkan kurangnya satu mekanisme koordinatif lintas kementerian yang mampu menyatukan arah kebijakan ekonomi, terutama dalam isu strategis seperti energi dan subsidi.
Masa Depan Subsidi Energi
Perdebatan ini sejatinya membuka ruang refleksi bagi pemerintah dan publik, bagaimana masa depan subsidi energi Indonesia seharusnya dirancang? Dalam laporan Kontan Nasional (2025), beban subsidi LPG 3 kg diperkirakan mencapai lebih dari Rp 80 triliun per tahun, angka yang sangat besar untuk APBN. Namun, jika data penerima tidak akurat, subsidi sebesar itu justru bisa menjadi beban tanpa dampak sosial yang signifikan. Beberapa pakar, seperti ekonom energi Arif Rahman (2025), menilai bahwa reformasi data harus menjadi langkah pertama. Dengan basis data yang terintegrasi antara ESDM, Kemenkeu, dan BPS, penyaluran subsidi bisa dikontrol lebih ketat dan disalurkan secara digital langsung ke penerima manfaat. Selain itu, subsidi barang seperti LPG dapat perlahan dialihkan menjadi subsidi langsung berbasis individu, agar beban negara berkurang tetapi daya beli rakyat kecil tetap terjaga. Masalah lain yang juga penting adalah distribusi. Ombudsman Jateng (2025) mencatat bahwa kelangkaan LPG di beberapa wilayah terjadi karena rantai pasok yang panjang dan sistem pengawasan yang lemah di tingkat pangkalan. Artinya, kebijakan di atas kertas sebaik apapun tidak akan efektif tanpa sistem pengawasan yang tegas di lapangan.
Kesimpulan
Polemik Purbaya vs Bahlil tidak bisa hanya dilihat sebagai pertukaran argumen antar menteri, melainkan sebagai cermin persoalan tata kelola energi nasional. Data yang tidak sinkron, ego birokrasi, serta lemahnya koordinasi memperlihatkan bahwa Indonesia masih butuh sistem informasi dan komunikasi yang lebih terpadu dalam pengambilan kebijakan publik. Purbaya dan Bahlil, pada dasarnya, punya tujuan yang sama: memastikan subsidi energi tepat sasaran dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun cara dan gaya mereka berkomunikasi menunjukkan bahwa tujuan baik tanpa keselarasan strategi hanya akan menghasilkan kebingungan publik. Sebagaimana disampaikan oleh Arif Rahman (2025), “Perbedaan pandangan antar menteri bukanlah masalah, selama akhirnya melahirkan kebijakan yang lebih transparan dan adil.” Kini, publik menunggu langkah nyata: kapan data benar-benar disatukan, dan kapan subsidi benar-benar berpihak pada rakyat yang membutuhkan.