Konten dari Pengguna
Pertaruhan di Gaza, AS Perlahan Kehilangan Panggung?
2 Oktober 2025 19:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Pertaruhan di Gaza, AS Perlahan Kehilangan Panggung?
AS bertaruh dengan mendukung Israel di Gaza dan menolak solusi dua negara. Imbasnya banyak negara menjauhi AS dan berusaha menyeimbangkan kekuasan dengan ASGiftson Ramos Daniel
Tulisan dari Giftson Ramos Daniel tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSituasi tatanan global yang multipolar telah melahirkan poros kekuatan baru yang mampu menandingi dominasi Amerika Serikat (AS). Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, hingga Iran mampu memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam konstelasi global. Meski demikian, fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperlihatkan bahwa AS masih memiliki pengaruh yang kuat.
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, AS melalui Presidennya yaitu Donald Trump memberikan reaksi berbeda dengan empat negara pemegang veto lainnya dalam permasalahan Palestina. Empat negara pemegang veto yaitu Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis memutuskan untuk mengakui negara Palestina. Sementara AS, tidak mengikuti langkah empat negara tersebut sehingga resolusi belum disetujui.
Langkah AS ini berbeda dengan negara-negara besar lainnya yang terlebih dahulu mengakui negara Palestina. Meski telah beberapa kali mengecam serangan Israel ke Gaza namun tidak ada satu pun pernyataan Trump memberikan pengakuan terhadap berdirinya negara Palestina. Padahal, penolakan atas serangan Israel ke Gaza semakin jelas terlihat terutama saat sejumlah delegasi negara-negara yang hadir di sidang PBB melakukan walk-out ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu naik ke podium.
Lantas mengapa Amerika Serikat (AS) sebagai negara adidaya yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) belum bergeming mengakui negara Palestina sekaligus menghentikan agresi Israel?
Pertaruhan Negara Superpower
Dukungan AS terhadap agresi Israel sebenarnya tidak hanya terjadi di era Trump. Di era pemerintahan sebelumnya yaitu Joe Biden, AS pun tetap menjadi ‘penyandang dana’ setia bagi negara Zionis. United States Agency for International Development (USAID) mencatat jika Israel merupakan penerima bantuan terbesar dari AS baik secara ekonomi maupun militer dari tahun 1946-2024 yakni sebesar US$310 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan negara lain penerima bantuan AS seperti Mesir, Afghanistan, Korea Selatan hingga Ukraina.
Tidak hanya itu, AS khususnya di era Trump, membantu Israel menormalisasi hubungan dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko melalui Perjanjian Abraham pada tahun 2020. Tujuan perjanjian ini yaitu untuk memberikan keamanan bagi negara-negara tersebut di kawasan. Salah satu realisasinya yaitu pada tahun 2021 lalu, pasukan dari UEA, Bahrain, Israel dan Komando Pusat Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat (NAVCENT) melakukan latihan operasi keamanan maritim multilateral di Laut Merah. Campur tangan AS dalam permasalahan Israel bahkan mencapai puncaknya pada saat serangan Angkatan Laut dan Udara AS menyerang tiga fasilitas nuklir di Iran yaitu Fordow, Natanz, dan Ishafan pada Juni 2025 lalu.
Keterlibatan AS dalam polemik di Gaza merupakan satu dari banyaknya intervensi negeri Paman Sam pada tahun-tahun sebelumnya. Afghanistan, Irak, hingga Suriah menjadi bukti adanya intervensi AS yang begitu dalam. Ironisnya, saat ini tiga negara tersebut jauh dari kata ‘stabil’ karena masih mengalami gejolak. Fenomena ini menandakan bahwa intervensi AS belum menghasilkan dampak yang signifikan.
Salah satu survey yang dilakukan Lembaga YouGov mencatat bahwa terdapat 38% warga dewasa AS yang menganggap intervensi ke Afghanistan adalah keputusan yang tepat. Sementara 33% warga lainnya masih menganggap keputusan tepat. Kemudian, terdapat 45% warga AS yang menganggap intervensi AS ke Irak adalah keputusan yang salah. Sementara 28% warga menyatakan sebaliknya.
Lalu, hanya sekitar 7% yang menganggap intervensi AS dalam Perang Irak berhasil secara sepenuhnya dan 25% menganggap intervensi hanya berhasil sebagian saja. Sementara itu, 17% menganggap intervensi gagal dan 22% menganggap intervensi hanya sebagian yang gagal.
Survey tersebut menunjukkan jika intervensi AS tidak selalu memperoleh respon positif dari publik dan hal ini menjadi tanda tanya besar terkait pengaruh dan dominasi AS dalam konstelasi global. Apalagi saat ini poros kekuatan baru yaitu organisasi antar pemerintah seperti BRICS mulai diterima oleh beberapa negara termasuk Indonesia.
Layaknya negara dalam kacamata realisme, Hans Morgenthau melalui bukunya yang berjudul Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace yang secara umum menjelaskan bahwa setiap negara berjuang untuk memperoleh kekuasaan. Namun dalam mekanismenya, negara-negara mengabaikan moralitas untuk bisa tetap mempertahankan posisinya atau kepentingan nasionalnya. Maka tidak heran jika negara-negara kuat seperti contohnya Amerika Serikat, rela melakukan apa pun untuk memperoleh kekuasaan.
Kehilangan Panggung
Alih-alih memperkuat hegemoni dalam jangka panjang, negara Paman Sam justru harus menghadapi berbagai perlawanan dari negara-negara lain terutama saat gencar-gencarnya menyokong Israel di Gaza. Sebagaimana konsep Balance of Power, bahwa adanya kesamaan atau equilibrium of power yang menekankan tidak boleh ada satu negara yang mendominasi negara-negara lain. Maka muncullah ide pakta pertahanan negara-negara Islam pasca serangan Israel ke Qatar.
Negara-negara Arab Teluk yang dekat dengan AS seperti Bahrain, Qatar, Arab Saudi hingga UEA bahkan sepakat mengaktifkan ketentuan dalam perjanjian ketahanan bersama yang diteken pada tahun 2000 silam yaitu jika ada satu negara yang diserang maka hal tersebut dianggap sebagai serangan terhadap semua negara Teluk terutama yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Belum lagi adanya fenomena negara-negara yang semakin banyak bergabung ke BRICS. Bahkan salah satu negara yang dekat dengan AS yaitu UEA memutuskan bergabung ke BRICS. Keputusan ini sekaligus menandakan bahwa UEA bekerja sama dengan negara pesaing utama AS yakni Tiongkok.
Melihat situasi ini, AS perlahan bisa kehilangan pengaruhnya di tatanan global. Pertaruhannya terus mendukung Israel di Gaza berpotensi memperburuk posisi AS sebagai negara adidaya. Apalagi saat ini negara-negara dengan kekuatan menengah mulai menghimpun kekuatan untuk menyeimbangi dominasi AS. Apabila hal ini terus terjadi, bukan tidak mungkin AS akan kehilangan panggung sebagai negara hegemoni dunia.