Konten dari Pengguna
Rumah Subsidi Perumnas Habis 100%, Prestasi atau Alarm yang Menyala?
3 Desember 2025 20:00 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Rumah Subsidi Perumnas Habis 100%, Prestasi atau Alarm yang Menyala?
Di balik sukses penjualan 100% rumah subsidi di Bandung, tersimpan bom waktu krisis hunian. Negara harus segera bertindak sebelum backlog tak terkendali.Hadi Yanuar Iswanto
Tulisan dari Hadi Yanuar Iswanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAda kabar menarik dari Kabupaten Bandung. Ribuan unit rumah subsidi di proyek Samesta Pasadana, yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, 100% habis tak bersisa. Bagi pengembang dan pemerintah, ini jelas angin segar. Adalah bukti bahwa pasar properti masih bergeliat. Kita bisa saja berhenti di sini, bertepuk tangan, dan menyebut program perumahan rakyat sukses besar.
Tapi tunggu dulu.
Di balik angka penjualan yang fantastis itu, ada realitas lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Habisnya ribuan unit dalam sekejap mata ini bukan sekadar cerita sukses pemasaran. Ini adalah indikator keputusasaan. Sebuah sinyal merah menyala bahwa tingginya permintaan hunian yang berbanding terbalik dengan ketersediaan pasokan.
Kita tahu, perumahan subsidi adalah nyawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Lewat berbagai skema seperti FLPP hingga Tapera, negara mencoba hadir. Dan tatkala Perumnas berhasil menjual habis rumah subsidinya lebih dari 1.300 unit di lahan 41 hektare itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sah-sah saja menganggapnya sebagai indikasi kebutuhan yang tinggi. Namun, sayang sekali jika kita hanya terpaku pada tepuk tangan seremonial.
Mari bicara jujur soal angka. Data backlog (kekurangan rumah) kita masih parah. Tahun 2023 saja, angkanya bertengger di 12,7 juta unit. Bayangkan tahun 2030 nanti. Diperkirakan, akan ada 77 juta rumah tangga yang memadati Indonesia. Ini bukan angka sembarangan, melainkan hasil hitungan serius dari Vivi Boediardjo dan Y.B. Suhartoko (Unika Atma Jaya) pada 2022 lalu.
Sayang sekali, lonjakan ini membawa kabar buruk. Jurang kepemilikan rumah (backlog) terancam membengkak hingga hampir 15 juta unit. Artinya, sekitar 19,4% keluarga kita masih belum punya atap sendiri. Parahnya lagi, defisit ini bukannya menyusut, malah terus bertambah 150 ribu unit setiap tahunnya. Ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Ini soal nasib.
Bayangkan arus urbanisasi yang tak terbendung dan lahirnya 700.000 hingga 800.000 keluarga baru setiap tahunnya. Mereka butuh rumah. Faktanya? Sekitar 40% rumah tangga di kota masih tinggal di hunian yang tidak layak. Sesak, tidak sehat, dan jauh dari kata nyaman. Jadi, manakala Samesta Pasadana habis terjual, itu hanya setetes air di tengah samudra kebutuhan yang terbuka lebar. Di balik setiap kunci rumah yang diserahterimakan di Bandung, ada ribuan keluarga lain yang masih menunggu giliran yang entah kapan datangnya.
***
Penyerapan 100% itu menciptakan ilusi bahwa semua baik-baik saja. Padahal, ia menciptakan semacam daftar tunggu yang tak kasat mata. Mayoritas mereka yang butuh rumah (sekitar 93%) adalah MBR. Mirisnya, 60% dari mereka bekerja di sektor informal. Tukang ojek, pedagang pasar, pekerja lepas. Mereka ini menghadapi hambatan sistemik yaitu penghasilan tidak tetap dan perbankan yang kaku. Ironis, bukan? Mereka yang paling butuh rumah justru yang paling susah dijangkau oleh sistem perbankan formal.
Masalahnya makin runyam tatkala kita bicara soal tanah. Di kota, harga tanah itu gila. Naik tajam setiap tahunnya bisa 10-20 persen, jauh meninggalkan kenaikan gaji UMR. Lalu bagaimana dengan pengembang swasta? Jelas malas membangun rumah subsidi di lokasi strategis. Marginnya tipis, izinnya ribet. Akibatnya, rumah subsidi dibangun ke pinggiran. Jauh dari tempat kerja, jauh dari sekolah, jauh dari rumah sakit.
Penghuninya mungkin punya rumah, tapi mereka miskin di jalan. Waktu habis, ongkos transportasi membengkak. Kualitas hidup tergadai demi sepetak tembok dan atap.
Belum lagi karena mengejar harga patokan pemerintah yang rendah di tengah naiknya harga material akhirnya ukuran 21-36 meter persegi dipaksakan untuk keluarga yang baru bertumbuh. Tapi apa daya? Karena terdesak kebutuhan, rakyat seringkali tidak punya pilihan selain menerima. Mengangguk setuju pada rumah yang "sudah jadi", daripada terus-terusan mengontrak atau menumpang mertua.
Tatkala suplai rumah murah macet, dampaknya merembet ke mana-mana. Bisa memicu efek domino ekonomi. Kelangkaan rumah murah membuat harga rumah non-subsidi ikut terkerek naik. Kelas menengah yang tadinya aman, kini mulai ketar-ketir, terancam tidak bisa beli rumah juga. Terbentuklah gelembung harga yang mencekik daya beli.
Lebih ngeri lagi dampak sosialnya. Keluarga yang tidak mampu beli rumah terpaksa berdesakan di permukiman kumuh. Sanitasi buruk, penyakit mengintai, dan anak-anak tumbuh di lingkungan yang keras. Ini melahirkan siklus kemiskinan baru yang sulit diputus. Pendidikan terganggu, kesehatan merosot.
Tanpa sadar, kita sedang mewariskan kemiskinan lewat ketiadaan papan.
Pemerintah sebenarnya paham. Rumah bukan cuma soal bata dan semen. Rumah adalah fondasi stabilitas sosial. Jika rakyat tidak punya rumah, produktivitas nasional turun. Jika harga rumah terus digoreng karena langka, ekonomi bisa goyah. Krisis perumahan ini adalah bom waktu. Jika penanganannya masih setengah hati, kita sedang menabung masalah besar untuk masa depan bangsa ini.
***
Melihat Samesta Pasadana habis terjual, jangan cuma puas. Jadikan ini momentum refleksi. Kita butuh strategi baru. Kita tidak bisa lagi mengandalkan keberhasilan proyek per proyek yang sifatnya sporadis. Skalanya harus masif.
Semua pihak harus turun gelanggang. Pemerintah pusat, daerah, bank, swasta, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.
Rencana pemerintah mendorong hunian vertikal (rusun) di kota sudah bagus. Aturan baru pun katanya sedang digodok agar lebih fleksibel terhadap inflasi. Tapi itu belum cukup. Kita butuh keberanian lebih. Bank Tanah harus benar-benar jalan, pastikan ada lahan murah di lokasi strategis, bukan cuma di ujung berung.
Skema pembiayaan juga harus dirombak total. Jangan pakai kacamata kuda perbankan konvensional untuk menilai pedagang bakso atau pengemudi ojol. Mereka mampu bayar, tapi pola arus kas mereka berbeda. Sistemnya yang harus adaptif, bukan rakyatnya yang dipaksa masuk kotak birokrasi yang sempit.
Pemda juga jangan lepas tangan. Permudah izin, sediakan jalan dan air bersih. Jangan sampai pengembang sudah mau bangun, tapi dipersulit pungli atau birokrasi berbelit.
Pada akhirnya, mari kita sepakat satu hal yaitu menyediakan rumah adalah kewajiban moral, bukan sekadar proyek fisik.
Rumah adalah tempat martabat manusia dijaga. Setiap kebijakan yang dibuat di ruang ber-AC harus bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang juga bekerja di sektor informal. Samesta Pasadana adalah awal yang baik, tapi perjalanan kita masih sangat jauh. Jangan biarkan fenomena "habis 100%" ini membuai kita. Jadikan itu cambuk. Karena di luar sana, jutaan rakyat masih menanti, berharap negara hadir memberi mereka tempat untuk pulang.