Konten dari Pengguna
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Megah secara Statistik, Rapuh secara Substantif
11 Agustus 2025 12:40 WIB
·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Megah secara Statistik, Rapuh secara Substantif
Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 % pada kuartal ke 2, terlihat megah secara statistik namun rapuh secara subtantifHardiansyah Padli
Tulisan dari Hardiansyah Padli tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika saya pertama kali mendengar angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang diumumkan BPS—5,12 persen (y on y)—reaksi awal saya bukan rasa bangga, melainkan kebingungan. Di tengah perlambatan global dan tekanan domestik, capaian ini seolah menjadi oase di tengah gurun ketidakpastian. Angka ini terasa nyaring, tapi hampa gema. Megah secara statistik, namun ringkih ketika ditelisik secara substansi.

Namun sebelum kita terlalu larut dalam euforia angka resmi, ada baiknya kita menengok bagaimana lembaga-lembaga kredibel dunia membaca kondisi ekonomi Indonesia. IMF dalam laporan World Economic Outlook Update edisi Juli 2025 bahkan hanya memprediksi pertumbuhan di angka 4,8 persen. Lebih konservatif lagi, Bank Dunia dalam Global Economic Prospects edisi Juni memproyeksikan pertumbuhan 4,7 persen.
Dalam banyak pemberitaan, lonjakan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh derasnya pengeluaran pemerintah, yang disebut sebagai "tsunami fiskal". Tentu, belanja negara bisa berdampak besar. Tapi jika denyut ekonomi lainnya justru melemah, rasanya sulit percaya bahwa tsunami fiskal sendiri cukup menjadi penjelas utama.
Ketika Logika Ekonomi Tak Lagi Sejalan
Di tengah kompleksitas dinamika ekonomi, tentu tidak adil jika kita menggantungkan seluruh penjelasan pada satu variabel saja. Narasi ini terasa simplistis untuk menjelaskan jurang yang menganga antara prediksi dan realisasi. Secara teori, belanja pemerintah memang bisa mendongkrak pertumbuhan dalam jangka pendek, tetapi ketika ketika variabel kunci lainnya—seperti konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, dan sektor industri—menunjukkan kelesuan, sulit untuk mempercayai bahwa lonjakan 5,12 persen itu hanya bisa dijelaskan oleh satu faktor, betapapun masifnya.
Kekhawatiran ini turut disuarakan oleh sejumlah ekonom, termasuk Nailul Huda dari CELIOS. Ia menyoroti kejanggalan bahwa pertumbuhan kuartal II justru lebih tinggi dibanding kuartal I, yang bertepatan dengan Ramadan dan Idulfitri—momen tahunan yang secara historis mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Tanpa kehadiran faktor musiman seperti THR dan lonjakan belanja lebaran, konsumsi di kuartal II justru naik tipis, namun pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi.
Kita semua tahu, lebaran biasanya jadi momen dompet terasa lebih longgar, warung-warung ramai, dan konsumsi melonjak. Anehnya, tahun ini justru pertumbuhan ekonomi malah lebih tinggi di kuartal setelah lebaran, bukan saat THR beredar. Secara historis, kuartal dengan momen keagamaan besar seperti lebaran selalu menunjukkan lonjakan konsumsi yang berujung pada peningkatan PDB. Namun tetap saja terasa janggal karena kinerja konsumsi rumah tangga masih di bawah 5 persen atau terealisasi 4,97 persen. Padahal, kontribusinya ke perekonomian sebesar 54,25 persen.
Data Statistik vs Realitas Ekonomi
Kejanggalan lain pun mencuat ketika kita menoleh ke sektor industri pengolahan, yang justru dilaporkan tumbuh tinggi di tengah tekanan produksi yang nyata. Pada laporan BPS menyebut sektor ini tumbuh 5,68 persen, jauh di atas capaian kuartal sebelumnya. Tercatat selama April hingga Juni 2025, Purchasing Managers’ Index (PMI) kita justru terperosok di bawah angka 50, sinyal kuat bahwa para pelaku industri lebih banyak menahan diri ketimbang berekspansi.
Bahkan, gelombang PHK yang meningkat hingga 32 persen di sektor manufaktur memperkuat kesan bahwa industri tengah terseok, bukan melonjak. Rasanya tak mungkin ekonomi sedang tumbuh pesat, sementara pekerja justru kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen juga menunjukkan tren melemah dimana turun dari 121,1 di bulan Maret menjadi 117,8 di akhir Juni. Saat harapan masyarakat mulai luntur, sulit membayangkan pertumbuhan yang benar-benar sehat sedang terjadi.
Semua ini menciptakan satu benang merah: ada yang tidak sejalan antara angka di atas kertas dan realitas di lapangan. Penting sebenarnya bagi pemerintah untuk menunjukkan sikap jujur dan reflektif. Karena pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal mencapai angka tertentu, tetapi tentang bagaimana angka itu merefleksikan kualitas hidup masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, kekuatan konsumsi, dan dinamika sektor produktif.
Transparansi Data dan Legitimasi Kebijakan
Maka, solusi yang ditawarkan tidak bisa berhenti pada perbaikan narasi, tetapi harus menyentuh akar persoalan. Saya percaya publik berhak tahu bagaimana data itu dikumpulkan dan dihitung. Akan lebih meyakinkan jika BPS melibatkan akademisi atau pihak independen dalam proses validasi. Kredibilitas data publik bukan hanya urusan teknis, tetapi soal kepercayaan dan legitimasi kebijakan.
Kebutuhan akan integritas data ini menjadi semakin penting ketika kita mencermati arah kebijakan fiskal yang juga mulai bergeser. Dalam konteks pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, bukan hanya bagaimana pertumbuhan itu dihitung, tetapi juga bagaimana anggaran negara dialokasikan.
Saat ini pemerintah menaruh perhatian besar pada inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan anggaran pertahanan, serta proyek ketahanan pangan. Semua ini hadir dalam konteks visi besar pemerintahan baru yang ingin meninggalkan jejak berbeda dari era sebelumnya. Secara substansi, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya mengatasi persoalan fundamental seperti stunting, ketergantungan pangan, dan kapasitas pertahanan. Namun demikian, skala dan efektivitas program-program ini perlu diuji dengan kerangka evaluasi yang matang, bukan semata pada daya tarik narasinya.
Program seperti MBG memiliki potensi besar, tetapi juga membawa tantangan teknis dan anggaran yang tidak kecil. Tanpa perencanaan yang kuat dan pengawasan terstruktur, program sosial berskala masif ini bisa berubah menjadi proyek mercusuar baru, kuat secara dan lemah secara dampak. Sementara itu, ada sektor lain yang tak boleh luput dari perhatian yang justru selama ini menopang ekonomi dari bawah: usaha kecil dan industri lokal.
Dalam atmosfer tahun transisi, komunikasi kebijakan sering kali dipenuhi semangat dan narasi besar. Namun di balik itu, publik berharap kejujuran tetap menjadi fondasi narasi yang dibangun. Data tidak seharusnya digunakan untuk membentuk persepsi, tetapi untuk menyampaikan kenyataan apa adanya. Harapan masyarakat tidak tinggi: cukup kestabilan harga, kemudahan hidup, dan masa depan yang lebih pasti.
Harapan masyarakat sebenarnya sederhana. Mereka tak menuntut janji besar, hanya ingin kebijakan yang menyentuh realitas harian mereka. Pada akhirnya, kita semua tahu: ekonomi tidak hidup dalam grafik dan angka. Ia hidup di pasar kecil yang tetap buka meski sepi pembeli, di warung yang terus bertahan walau laba menipis, dan di ruang makan keluarga yang setiap hari berharap hari esok lebih baik dari hari ini.

