Konten Media Partner
Wagub Krisantus Dorong Regulasi untuk Operasional Pelabuhan Dwikora dan Kijing
26 November 2025 8:15 WIB
·
waktu baca 2 menit
Konten Media Partner
Wagub Krisantus Dorong Regulasi untuk Operasional Pelabuhan Dwikora dan Kijing
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membuat regulasi terkait Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing agar terdapat kejelasan operasional. #publisherstory #hipontianakHiPontianak
PerbesarHi!Pontianak - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membuat regulasi terkait Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing dalam waktu dekat agar kedua pelabuhan tersebut memiliki kejelasan operasional.
Hal ini disampaikannya saat mendatangi Kantor Pusat PT. Pelindo Indonesia di sela kunjungan kerjanya di Jakarta pada Selasa, 25 November 2025.
"Kami (Pemerintah Provinsi Kalbar) akan membuat regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, biar ada kejelasan regulasi operasional antara Pelabuhan Domestik Dwikora dan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pelabuhan ekspor impor dalam waktu dekat," kata Krisantus.
Wagub Kalbar bilang, ketika Pelabuhan Kijing mulai difungsikan, kebutuhan pembangunan jalan tol di Kalbar akan semakin mendesak karena mobilitas logistik pun meningkat pesat, yang mana hal tersebut dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah.
"Saya juga akan mendorong ke DPR RI dan pemerintah pusat untuk segera dibangun jalan tol agar akses ke Pelabuhan Kijing bisa dilalui kendaraan yang membawa kontainer dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalbar," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Krisantus juga mengutarakan kegelisahan warga Kalbar terkait Pelabuhan Kijing yang sampai saat ini belum beroperasi secara maksimal, terutama meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya akibat lalu-lalang kendaraan besar yang membawa peti kemas dari Pelabuhan Dwikora Pontianak.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun Pelabuhan Kijing, tetapi hingga bertahun-tahun pelabuhan ini belum memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Akibatnya, Provinsi Kalimantan Barat terus kehilangan potensi ekonomi yang besar karena ekspor komoditas sawit dan tambang harus dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Riau) atau Tanjung Priok (DKI Jakarta), membuat pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor otomatis tercatat sebagai milik provinsi tersebut.
"Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas, tercatat sebagai hasil buminya dari Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja," ujarnya.
Melalui kunjungan ini, dirinya berharap PT. Pelindo Indonesia dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kalbar.
"Dengan kedatangan saya ini ke kantor pusat PT. Pelindo Indonesia, bisa memberikan solusi terbaik untuk Provinsi Kalbar ke depannya," tukasnya.