Konten dari Pengguna
Ekonomi Digital Belum Menyapa Desa
14 September 2025 12:33 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Ekonomi Digital Belum Menyapa Desa
Ekonomi digital belum merata ke desa. Kisah siswa IT NTT yang harus PKL ke Jawa menunjukkan kesenjangan. Tanpa infrastruktur dan dukungan, keterampilan muda desa terancam sia-sia.Jacika Pifi
Tulisan dari Jacika Pifi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Di kota-kota besar, kehidupan digital telah menjadi sesuatu yang begitu biasa. Masyarakat perkotaan bisa memesan makanan melalui aplikasi, memanggil ojek daring, atau bekerja dari rumah dengan jaringan internet cepat. Semua serba instan dan efisien. Namun di desa-desa terpencil, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), kenyataan itu masih jauh dari jangkauan. Tidak hanya Gojek atau Grab yang tak tersedia, bahkan akses internet pun masih sering terputus, mahal, dan sangat terbatas.
Kesenjangan ini menjadi nyata ketika saya berbincang dengan salah seorang siswa jurusan Teknologi Informasi asal NTT. Dalam wawancara singkat via pesan daring, ia menceritakan bagaimana dirinya dan teman-teman sejurusan harus mencari lokasi praktik kerja lapangan (PKL) hingga ke Jawa, karena di daerah asal hampir tidak ada perusahaan berbasis teknologi yang bisa menampung. “Kalau di NTT sendiri, kota-kota besar memang sudah maju, Bu. Tapi di kota-kota yang kecil masih kurang. Ada beberapa tempat, tapi perusahaan IT tidak banyak, paling ada percetakan atau usaha pemotretan,” ujarnya.
Pernyataan itu mempertegas jurang digital antara kota besar dan desa di Indonesia. Ironisnya, meskipun siswa-siswa jurusan IT di NTT sudah mempelajari berbagai keterampilan teknologi modern seperti coding, jaringan komputer, hingga sistem informasi, begitu mereka kembali ke daerah asal, peluang untuk menerapkan ilmu tersebut sangat minim. “Kami belum punya gambaran apakah bisa bekerja di bidang IT di sana. Rekrutmen biasanya karena keluarga, bukan murni karena kemampuan,” tambahnya.
Kondisi ini menciptakan risiko besar: keterampilan yang diperoleh anak-anak muda desa menjadi percuma jika tidak ada ruang untuk diaplikasikan. Alih-alih kembali membangun kampung halamannya, mereka lebih memilih merantau permanen ke kota besar. Akibatnya, desa kehilangan potensi sumber daya manusia terbaiknya, sementara pembangunan digital di daerah semakin tertinggal.
Padahal, desa menyimpan potensi besar untuk dikembangkan lewat teknologi digital. Tenun ikat khas NTT, hasil pertanian organik, hingga panorama wisata yang menawan bisa dipromosikan secara digital ke pasar nasional maupun global. Namun tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ini hanya berputar sebagai wacana. Produk lokal masih dijual murah di pasar tradisional, wisatawan masih lebih mudah menemukan paket tur ke Bali daripada ke NTT, dan tenaga muda IT setempat tidak punya ruang untuk mengembangkan inovasi.
Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional memang sudah di atas 78 persen, tetapi kualitas layanan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sangat jauh tertinggal. Lebih ironis lagi, biaya kuota data justru lebih mahal di NTT dibandingkan di Jawa. Fakta ini menegaskan bahwa ekonomi digital di Indonesia masih berpusat di kota, meninggalkan desa di pinggir jalan pembangunan.
Pemerintah sebenarnya telah meluncurkan program “Desa Digital”, namun implementasinya belum konsisten. Ada desa yang sekadar dijadikan lokasi seremonial peresmian, lalu ditinggalkan begitu saja. Fasilitas komputer sering kali mangkrak karena tidak ada pendampingan atau pelatihan lanjutan. BUMDes yang seharusnya menjadi motor digitalisasi desa pun lebih banyak bergerak di bidang usaha konvensional karena keterbatasan sumber daya manusia.
Di titik inilah negara dituntut untuk hadir lebih serius. Infrastruktur internet murah dan merata harus diprioritaskan. Tanpa konektivitas yang kuat, wacana digitalisasi desa hanyalah slogan. Lebih dari itu, perlu program literasi digital berkelanjutan yang membekali masyarakat dengan keterampilan praktis, bukan pelatihan satu kali yang kemudian dilupakan.
Strategi lain yang bisa ditempuh adalah menjadikan BUMDes sebagai agregator digital. Produk-produk lokal dapat dikelola secara kolektif dan dipasarkan lewat marketplace nasional maupun internasional. Perguruan tinggi lokal bisa dilibatkan dalam pendampingan UMKM desa agar bisa masuk ke pasar digital. Perusahaan teknologi besar pun seharusnya diarahkan menyalurkan tanggung jawab sosial mereka ke wilayah 3T, bukan hanya di Jakarta atau Surabaya.
Namun yang tak kalah penting adalah mengubah cara pandang: desa jangan hanya diposisikan sebagai konsumen teknologi, tetapi juga sebagai produsen nilai. Anak-anak muda dari jurusan IT di NTT seharusnya bisa menjadi pionir pembangunan startup lokal jika ada dukungan ekosistem. Mereka bisa menciptakan aplikasi promosi wisata desa, sistem digitalisasi tenun ikat, hingga platform pemasaran hasil tani. Jika ruang ini tidak disediakan, maka keterampilan mereka hanya akan menjadi paspor untuk meninggalkan kampung halaman.
Ekonomi digital sejatinya bukan hanya cerita tentang unicorn startup atau transaksi raksasa di marketplace. Ia adalah soal pemerataan akses dan kesempatan. Kisah nyata siswa IT asal NTT yang terpaksa magang ke Jawa adalah alarm keras bahwa ada ketidakadilan struktural. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda desa hanya menunggu sinyal sambil menyaksikan revolusi digital dari kejauhan.
Pertanyaan sederhana yang patut kita renungkan: apakah kita rela membiarkan desa hanya menjadi penonton digitalisasi, atau kita siap memastikan mereka ikut menjadi pemain? Jika pemerintah mampu menghadirkan infrastruktur yang memadai, memperkuat literasi digital, dan memberi ruang bagi anak muda desa untuk berkarya, maka ekonomi digital bisa benar-benar menyapa desa. Jika tidak, maka desa akan kembali tertinggal, dan anak-anak mudanya akan terus merantau, meninggalkan tanah kelahirannya yang sebenarnya menunggu untuk dibangun bersama.