Konten dari Pengguna
Politik Gizi, Ekonomi Pasar: Paradoks Kesejahteraan dalam Program MBG
9 Oktober 2025 12:00 WIB
Ā·
waktu baca 5 menit
Kiriman Pengguna
Politik Gizi, Ekonomi Pasar: Paradoks Kesejahteraan dalam Program MBG
Politik gizi, ekonomi pasar: paradoks kesejahteraan dalam program MBG. Program ini berwajah sosialisme dalam retorika kepedulian, tetapi tubuhnya digerakkan oleh mekanisme kapitalis. #userstoryJunaidi Al-Singkily
Tulisan dari Junaidi Al-Singkily tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPemerintah resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 190 titik yang tersebar di 26 Provinsi. Program ini menargetkan siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Pada dasarnya, MBG dimaksudkan untuk menjawab dua tantangan besar bangsa: ketimpangan gizi dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan slogan āgizi untuk masa depan bangsaā, program ini tampak sebagai wujud kepedulian negara terhadap hak-hak dasar warganya, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Namun di balik narasi penuh empati dan simbol kemanusiaan itu, MBG justru memperlihatkan paradoks ideologis yang tajam: ia berwajah sosialis, tetapi berbadan kapitalis. Program ini merepresentasikan bagaimana negara, dalam era kapitalisme lanjut, mengadopsi simbol-simbol sosialisme untuk menutupi logika pasar yang menjadi fondasi kebijakan publiknya.
Wajah Sosialis: Negara sebagai Pengasuh Moral
Dalam retorika resmi, MBG tampil sebagai program kesejahteraan sosial yang menegaskan kembali peran negara sebagai pelindung rakyat. Narasi pemerataan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia meneguhkan posisi negara sebagai aktor moral yang peduli. Dalam bingkai ideologi, MBG seolah menghidupkan kembali semangat sosialisme konstitusionalāterutama sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Negara tampil sebagai caretaker, menyediakan kebutuhan dasar dan mengurangi ketimpangan sosial.
Namun, sebagaimana diingatkan oleh Jean Baudrillard (1994) dalam Simulacra and Simulation, di era posmodern, tanda dan simbol kerap menggantikan realitas. MBG menampilkan citra sosialisme, tetapi dalam praktiknya hanya menghadirkan simulasi kesejahteraan. Ia menciptakan hyperreality tentang kepedulian negara, padahal struktur produksi dan distribusi pangan tetap dikuasai segelintir korporasi besar. Dengan kata lain, yang disebarkan adalah citra kepedulian, bukan redistribusi kekuasaan ekonomi.
MBG tidak mengubah struktur pangan nasional yang oligopolistik, tidak memperkuat koperasi petani, dan tidak menantang dominasi industri besar dalam rantai pasok makanan. Ia sekadar mendistribusikan produk dari sistem kapitalistik yang sama.
Tubuh Kapitalis: Kebijakan Sosial dalam Logika Pasar
Dalam tataran praksis, MBG menunjukkan bagaimana negara telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam logika kapitalisme neoliberal. Pengadaan bahan makanan, jasa katering, distribusi, dan pelaporan pelaksanaan program dijalankan melalui mekanisme tender dan kontrak bisnis. Alih-alih memperkuat kedaulatan pangan rakyat, MBG justru memperkuat posisi korporasi besar dalam rantai nilai. Negara menjadi agen distribusi kapital, bukan alat transformasi sosial.
Hal ini sejalan dengan analisis David Harvey (2005) tentang accumulation by dispossession, yakni proses di mana fungsi sosial negara digunakan untuk memperluas sirkulasi kapital, bahkan melalui proyek yang berlabel sosial.
Dana publik dialirkan ke sektor privat melalui skema proyek āpembangunan manusiaā. Pemerintah tampak dermawan, tetapi pada saat yang sama menciptakan pasar baru bagi perusahaan penyedia makanan, logistik, dan teknologi pelaporan digital. Dengan demikian, MBG beroperasi dalam logika neoliberalisme kesejahteraan (welfare neoliberalism): ketika kebijakan sosial tidak lagi bertujuan mengubah struktur ketimpangan, melainkan mengelolanya agar tetap stabil dalam sistem pasar.
Antonio Gramsci (1971) menyebut fenomena semacam ini sebagai hegemoni kapitalis, yakni situasi di mana kelas dominan memperoleh legitimasi bukan melalui paksaan, tetapi melalui penerimaan moral masyarakat terhadap nilai-nilai dominannya. MBG menjadi instrumen hegemonik yang efektif: rakyat dibuat merasa negara peduli, padahal kepedulian itu dijalankan melalui mekanisme pasar yang memperkuat struktur lama.
Kebijakan sosial seperti MBG juga tidak dapat dilepaskan dari logika komunikasi politik. Dalam era attention economy, setiap tindakan politik harus tampak dan dapat dikonsumsi secara visual. Makanan gratis adalah objek visual yang sempurna: sederhana, emosional, dan mudah diviralkan. Maka, MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan gizi, tetapi juga sebagai komoditas simbolikābagian dari ekonomi politik citra. Kebaikan diukur bukan dari keberlanjutan atau dampak strukturalnya, tetapi dari jumlah tayangan, unggahan, dan liputan media. Hal ini menandai pergeseran dari politik substansi ke politik performa.
Pemerintah tidak lagi dinilai berdasarkan efektivitas kebijakan, melainkan dari estetika kepedulian yang ditampilkan. Dalam istilah Pierre Bourdieu, ini adalah bentuk symbolic capitalādi mana tindakan sosial menjadi sumber legitimasi politik. Namun, ketika ākepedulianā menjadi alat reproduksi kekuasaan, nilai moralnya kehilangan makna. Yang tersisa adalah charity populism: bentuk populisme yang menonjolkan empati permukaan, tetapi mengabaikan dimensi struktural ketidakadilan.
Jalan Alternatif: Dari Distribusi Konsumsi ke Demokrasi Produksi
MBG juga memperlihatkan bentuk baru dari apa yang bisa disebut neosentimentalisme negaraādi mana kebijakan sosial dikemas dalam bahasa kasih, bukan keadilan. Penerima manfaat diposisikan bukan sebagai warga negara dengan hak, melainkan sebagai objek belas kasih yang perlu diselamatkan. Pendekatan ini secara halus mendepolitisasi rakyat. Ia mengikis kesadaran kritis bahwa masalah gizi dan kemiskinan adalah hasil dari struktur ekonomi yang timpang. Sebaliknya, rakyat diajak mensyukuri kebaikan negara dan berterima kasih kepada pemimpin.
Dalam jangka panjang, pola ini memperkuat paternalistic state di mana relasi antara negara dan rakyat berbasis pada loyalitas emosional, bukan kesadaran politik. MBG menjadi alat produksi kesetiaan, bukan pemberdayaan.
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pentingnya intervensi negara di bidang gizi publik. Justru sebaliknya: gizi adalah hak dasar dan negara wajib memenuhinya. Namun, model pelaksanaannya perlu bergeser dari distribusi konsumsi menuju demokrasi produksi. Alih-alih menyerahkan rantai pasok pada korporasi besar, program ini seharusnya memperkuat koperasi petani, usaha kecil, dan dapur komunitas lokal.
Dengan demikian, distribusi gizi tidak hanya menyehatkan tubuh rakyat, tetapi juga menghidupkan ekonomi rakyat. Tanpa perubahan paradigma tersebut, MBG hanya akan menjadi ritual populisme kesejahteraanāpenuh empati di permukaan, tetapi nihil transformasi di dalamnya.
MBG adalah contoh nyata dari bagaimana negara kapitalistik modern mengelola kemiskinan dengan logika pasar. Ia menyatukan dua wajah yang tampak bertentangan: kepedulian dan komodifikasi, solidaritas dan akumulasi, sosialisme dan kapitalisme. Wajahnya menampilkan moralitas publik, tetapi tubuhnya digerakkan oleh mekanisme ekonomi yang menguntungkan segelintir aktor. Ia menyalurkan kebaikan, tetapi dalam sistem yang tetap melestarikan ketimpangan.
Dengan demikian, āMakan Bergizi Gratisā bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan cermin ideologis dari kapitalisme kontemporer yang mengenakan topeng kemanusiaan. Wajahnya sosialisāberbicara tentang rakyat, keadilan, dan solidaritas, tetapi tubuhnya kapitalisābergerak atas nama efisiensi, tender, dan keuntungan. Di sanalah paradoks paling dalam dari politik kesejahteraan hari ini: ketika negara tampak menolong rakyat, tetapi sejatinya menolong pasar.