Konten dari Pengguna
Ketika Dapur Kulonuwun ke Kelas
9 Januari 2026 22:23 WIB
·
waktu baca 4 menit
Kiriman Pengguna
Ketika Dapur Kulonuwun ke Kelas
Program Makan Bergizi Gratis dinilai membantu gizi siswa, namun berisiko menggerus anggaran dan kualitas pendidikan jika tak dikelola dan diawasi secara tepat.Kaha Anwar
Tulisan dari Kaha Anwar tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSuatu pagi yang sudah agak bosan, tetapi siang juga belum terlalu berani datang, saya duduk di ruang guru dengan dinding putih suram dan kipas yang berputar pelan, seperti sedang menunda nasib pendidikan kita. Pak Wahyu, guru Bahasa Indonesia, sedang mengaduk kopi. “Sekarang tugas kami bukan cuma mengajar,” katanya sambil tersenyum letih, “tapi memastikan lauk Program Makan Bergizi Gratis tidak menetas belatung.” Ia tertawa pelan, namun tak ada yang membalas. Di meja, lembar RPP bersaing dengan laporan pendataan menu harian. Pendidikan, tampaknya, kini punya dapur baru yang lebih sibuk daripada kelas.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai janji modern: menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mengantar Indonesia menuju 2045 dengan dada tegap. Dalam pidato, program ini terdengar pahlawan; dalam brosur, tampil seperti hadiah negara bagi anak-anak. Namun, anggaran yang menyokongnya sebagian besar diambil dari pos pendidikan—sebuah lubang kecil yang kini mulai terasa seperti jurang. Secara nominal, porsi 20 persen APBN untuk pendidikan tetap terpenuhi, tetapi setelah dikurangi program makan, sisa untuk peningkatan kualitas sekolah menyempit drastis. Renovasi gedung tertunda, pelatihan guru dipangkas, perpustakaan sepi buku baru. Pohon pendidikan tetap terlihat kokoh, tapi akarnya perlahan disedot.
Kasus demi kasus dari lapangan memperlihatkan masalah implementasi yang belum tertangani baik. Di berbagai daerah, makanan basi ditemukan, keracunan massal dilaporkan, menu tidak sesuai gizi dan budaya setempat. Ombudsman mencatat maladministrasi; distribusi terlambat, kualitas tidak terjaga, pengaduan masyarakat malah dibalas intimidasi. Seorang ibu di Riau mengaku anaknya dikeluarkan dari PAUD setelah ia mengeluhkan menu yang mencurigakan. Di Papua, menu nasi kotak dianggap tidak cocok dengan pola makan lokal. Bahkan di kota besar, dapur MBG mendadak tumbuh sebagai lahan bisnis yang menggiurkan.
Benar bahwa di banyak tempat program ini membantu: anak tidak lagi belajar dengan perut keroncongan, beberapa guru merasakan kelas sedikit lebih hidup. Namun efek jangka pendek tidak boleh menggantikan tujuan jangka panjang. Pendidikan bukan kompetisi proyek cepat selesai. Ia perjalanan panjang, sunyi, membutuhkan riset, evaluasi, dan sabar. Studi awal tentang manfaat MBG masih terbatas, berskala kecil, dan sering lahir dari proyek pemerintah sendiri. Kita membutuhkan penelitian independen, bukan sekadar angka di paparan rapat.
Saya membayangkan seorang siswa bernama Rafin. Ia makan terburu-buru saat istirahat, lalu perutnya mulai mulas ketika guru menjelaskan pecahan. Ia izin ke UKS. Jam pelajaran terus berjalan tanpa dirinya. Program makan seharusnya mendukung pembelajaran, bukan menciptakan antrean menuju toilet. Kualitas makanan tidak boleh sekadar checklist administrasi.
Karena itu, kritik publik harus didengar, bukan dimusuhi. MBG adalah ide baik dengan pelaksanaan yang butuh koreksi. Ia lebih tepat ditempatkan dalam skema perlindungan sosial atau kesehatan, bukan bergantung pada anggaran pendidikan. Pendidikan sudah cukup memikul beban: guru kekurangan pelatihan, sekolah membutuhkan laboratorium, perpustakaan menua. Kita tidak ingin sekolah berubah menjadi lini produksi kotak nasi.
Reformasi diperlukan: anggaran makan sebaiknya dipisah dari pos pendidikan, pengadaan harus transparan, keterlibatan UMKM tidak boleh hanya jargon kampanye. Evaluasi ilmiah jangka panjang perlu dilakukan. Jika benar program ini meningkatkan kemampuan kognitif anak, kita perlu bukti, bukan slogan. Negara tidak kekurangan gagasan besar; yang kurang sering kali adalah disiplin eksekusi.
Ada yang berujar bahwa anak kenyang akan lebih mudah belajar. Itu benar. Tetapi, pendidikan jauh melampaui urusan perut. Ia soal guru yang berwibawa karena kompetensinya terlatih. Ia soal kelas yang tidak tergenang saat hujan. Ia soal buku yang mengubah cara memandang dunia. Makan gratis bisa membantu, tetapi tidak boleh menggerus inti pendidikan.
Kita ingin anak-anak tumbuh sehat, namun juga kritis; kenyang, namun juga berdaya pikir. Jangan sampai kita mencetak generasi yang kuat otot, tapi rapuh dalam logika. Negara perlu memastikan bahwa program makan tidak mempersempit ruang peningkatan mutu sekolah.
Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah kita hendak membangun masa depan bangsa melalui kelas yang kuat, atau cukup dengan dapur yang ramai? Pendidikan bukan hanya nasi dan lauk yang gratis. Ia fondasi peradaban.
Dan fondasi itu tidak boleh dikompromikan.