Konten dari Pengguna
Ini Bulan Kemerdekaan, Kan?
18 Agustus 2025 14:35 WIB
·
waktu baca 7 menit
Kiriman Pengguna
Ini Bulan Kemerdekaan, Kan?
Bahwa pada prinsipnya, kemerdekaan bukan sekadar upacara atau seremoni simbolik, tetapi soal siapa yang diberi akses, siapa yang diberdayakan, dan siapa yang tetap diabaikan.Kosmas Mus Guntur
Tulisan dari Kosmas Mus Guntur tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPenulis: Kosmas Mus Guntur
Setiap tahun, kita menyaksikan perayaan yang meriah. Bendera dikibarkan di setiap rumah, upacara diadakan dengan penuh khidmat, lagu kebangsaan berkumandang di segala penjuru. Kemerdekaan sejati bukan hanya tentang bebas dari penjajahan fisik, tapi tentang terbebasnya rakyat dari ketimpangan, ketidakadilan, dan kesenjangan.
Ia bukan sekadar milik negara dalam bentuk protokol, pidato resmi, atau parade kenegaraan. Kemerdekaan adalah milik setiap petani yang bekerja keras tanpa jaminan harga panen, milik anak-anak yang masih harus berjuang mengakses pendidikan layak, milik pekerja yang menuntut upah adil, dan milik warga yang bersuara tapi sering tak didengar.
Memaknai kemerdekaan berarti memastikan bahwa hak-hak dasar warga seperti, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berpendapat, tidak sekadar janji, melainkan nyata dirasakan. Negara mungkin menggelar upacara, tetapi “kemerdekaan hidup di hati rakyat”, ketika mereka bisa hidup tanpa rasa takut, tanpa kekurangan, dan tanpa dikekang oleh sistem yang timpang.
Jadi, saat kita merayakan Hari Kemerdekaan, mari bertanya: apakah kita benar-benar merdeka? Apakah seluruh rakyat sudah merasa memiliki kemerdekaan itu? Atau justru kita masih menjadi penonton dalam panggung kemerdekaan yang dikendalikan segelintir orang?
Kemerdekaan adalah hak, bukan hadiah. Dan hak itu hanya bermakna jika dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tapi juga mereka yang setiap hari berdiri di antrean, di jalanan, di ladang, dan di ruang-ruang sunyi yang jauh dari sorotan kamera.
Merdeka?
Sejarah mencatat bahwa bangsa ini berdiri bukan karena negara lebih dulu ada, tetapi karena kesadaran kolektif rakyatnya. Dalam naskah Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak disebutkan "negara Indonesia menyatakan kemerdekaan", melainkan "kami bangsa Indonesia...". Kata bangsa hadir sebagai subjek utama, menegaskan bahwa kemerdekaan ini lahir dari tekad dan kesadaran bersama, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara, dengan seluruh instrumen formalnya, justru hadir kemudian sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
Namun, 80 tahun sejak proklamasi itu dibacakan, kita masih dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah seluruh bangsa Indonesia telah menikmati hasil dari kemerdekaan itu secara merata?
Secara statistik, memang ada kemajuan. Gini ratio, yang mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan perbaikan: pada Maret 2025 tercatat 0,375, turun dari 0,381 pada September 2024. Ini berarti ketimpangan secara umum menurun, meski ketimpangan di kota (0,395) tetap jauh lebih tinggi dibanding di desa (0,299). Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat urban masih menghadapi jurang kesenjangan yang dalam antara si kaya dan si miskin.
Dalam hal kemiskinan, data terbaru menunjukkan penurunan: dari 8,57% menjadi 8,47%, dengan total 23,85 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan dalam kategori kemiskinan ekstrem, masih ada sekitar 2,38 juta orang yang hidup dalam kondisi sangat minim, meskipun angka ini menurun dari sebelumnya.
Namun, statistik saja tidak cukup. Angka bisa turun, tetapi realitas di lapangan tetap menyimpan luka yang lebar, terutama ketika kita melihat ketimpangan pembangunan antardaerah. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), desa-desa di wilayah barat Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 27,3% dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, di wilayah timur, pertumbuhan hanya mencapai 22,3%. Artinya, pembangunan masih belum menyentuh seluruh bangsa secara adil dan proporsional. Ada ketimpangan geografis yang terus berulang dan belum terselesaikan.
Inilah yang membuat kita harus kembali bertanya: untuk siapa sebenarnya kemerdekaan ini ditegakkan? Jika rakyat di wilayah timur terus tertinggal, jika anak-anak masih lapar dan pendidikan tetap menjadi kemewahan, jika suara rakyat kecil tidak didengar, apakah kita bisa berkata bahwa kemerdekaan ini telah benar-benar milik bangsa?
Kemerdekaan tidak cukup hanya dirayakan. Ia harus diwujudkan dalam kebijakan yang adil, pembangunan yang merata, dan keberpihakan nyata kepada rakyat jelata.
Di balik narasi kemajuan dan perayaan simbolik kemerdekaan, kita perlu melihat kenyataan sosial yang lebih jujur, tentang siapa yang benar-benar menikmati kemerdekaan ini, dan siapa yang masih tercekat dalam ketidakadilan struktural.
Data distribusi penduduk menurut tingkat kesejahteraan menunjukkan bahwa Indonesia hari ini bukan hanya terbelah antara kaya dan miskin, tapi juga terperangkap dalam stratifikasi sosial dan ekonomi yang mengakar. Sekitar 56,4 juta orang berada dalam kelompok miskin dan sangat miskin (desil 1 dan 2). Mereka adalah warga yang setiap harinya berjibaku hanya untuk makan dan bertahan hidup.
Di atasnya, ada 28,2 juta orang yang tergolong rentan miskin (desil 3). Mereka ini adalah para pekerja informal, buruh harian, dan pedagang kecil yang hidupnya sangat rentan terhadap krisis ekonomi, pandemi, atau bencana. Satu langkah dari jurang kemiskinan, mereka hidup tanpa jaring pengaman yang layak.
Kelompok terbesar adalah kelas menengah rentan, sekitar 84,6 juta orang (desil 4–6). Mereka belum bisa dikatakan mapan, tapi juga tidak miskin secara statistik. Namun, sebagian besar dari mereka masih hidup tanpa kepastian ekonomi: tak punya tabungan, belum punya rumah sendiri, dan bergantung pada pendapatan bulanan yang pas-pasan.
Lalu ada 112,8 juta orang yang masuk kategori kelas atas (desil 7–10). Tetapi bahkan di antara mereka, ketimpangan tetap terlihat tajam. Berdasarkan diskusi publik dan analisis komunitas, keluarga yang menghabiskan lebih dari Rp 5,8 juta per bulan sudah masuk dalam 32% terkaya di Indonesia. Jika pengeluaran mereka lebih dari Rp 14,1 juta per bulan, maka mereka sudah masuk dalam 5% tertinggi. Dan untuk masuk 1% teratas, diperlukan pengeluaran lebih dari Rp 27,5 juta per bulan.
Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang akses dan peluang. Mereka yang berada di puncak piramida sosial memiliki lebih banyak akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan terbaik, dan kesempatan ekonomi yang luas. Sementara di bawah, jutaan orang masih harus memilih antara membeli makan atau membayar sekolah anak.
Angka-angka ini menyibak kenyataan bahwa kemerdekaan belum hadir secara penuh dalam kehidupan sebagian besar rakyat. Kita hidup dalam satu negara, tapi dalam dunia yang berbeda, dipisahkan oleh jurang pengeluaran, kualitas hidup, dan akses terhadap masa depan yang layak.
Kemewahan perayaan nasional tidak boleh menutupi kenyataan pahit ini. Karena selama ketimpangan sosial ini dibiarkan, selama sebagian besar rakyat belum merasakan keadilan ekonomi dan kesetaraan hak, maka kemerdekaan belum benar-benar menjadi milik seluruh bangsa.
Namun, di tengah realitas ketimpangan dan simbolisme negara, masih ada cahaya-cahaya kecil yang menunjukkan makna sejati dari kemerdekaan: akses, keberdayaan, dan keberanian melawan arus.
Kita bisa belajar dari sosok Butet Manurung, yang dengan gerakan Sokola Rimba-nya memilih masuk ke dalam belantara Sumatra, menyatu dengan komunitas adat, dan menghadirkan pendidikan bukan sebagai sistem paksaan, tetapi sebagai alat pembebasan. Ia membuktikan bahwa kemerdekaan tak harus menunggu negara turun tangan, ia bisa dimulai dari satu guru, satu buku, dan satu niat untuk menyetarakan akses pada ilmu.
Begitu juga jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1923, seorang perempuan Minangkabau bernama Rahmah el Yunusiyah telah mendirikan Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang. Dalam masa ketika perempuan masih dibatasi ruang geraknya, ia membuka pintu pendidikan bagi sesama perempuan, menjadikannya tonggak sejarah penting dalam perjuangan hak sipil dan nilai kesetaraan gender di Indonesia. Inilah kemerdekaan yang lahir dari kesadaran, bukan perintah negara.
Bahwa pada prinsipnya, kemerdekaan bukan sekadar upacara atau seremoni simbolik, tetapi soal siapa yang diberi akses, siapa yang diberdayakan, dan siapa yang tetap diabaikan. Sayangnya, hingga hari ini, perayaan kemerdekaan masih terlalu sering dikemas dalam bentuk-bentuk yang seremonial, pengibaran bendera, lomba balap karung, parade budaya, yang semuanya baik secara simbolik, tetapi jarang menyentuh substansi ketimpangan struktural yang masih mencengkeram kehidupan jutaan rakyat.
Bukan juga tentang lagu Tabola Bale yang dibawakan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel sukses mengguncang Istana Merdeka saat perayaan HUT ke-80 RI, dibawakan dua kali dan menarik perhatian para tamu undangan. Silet Open Up, penyanyi asal Flores, NTT, yang juga dikenal dengan nama Siprianus Bhuka, sebelumnya menarik perhatian di acara Gala Dinner KTT ASEAN 2023. Lagu Tabola Bale memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang, ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza, dan Kiki Acoustic, dan telah ditonton 74 juta kali di YouTube, itu.
Data memang menunjukkan perbaikan ekonomi: Gini ratio menurun, kemiskinan berkurang, pembangunan desa meningkat. Tapi mari kita jujur, ketimpangan tetap tinggi, distribusi pembangunan belum merata, dan akses terhadap peluang masih sangat tergantung pada posisi sosial dan geografis.
Kemerdekaan sejati seharusnya hadir dalam bentuk; Keadilan sosial yang tidak hanya ada di pasal UUD tapi terasa di pasar dan sekolah, Pendidikan yang bisa diakses oleh semua anak, tak peduli tinggal di kota atau di hutan, Inklusi ekonomi yang memberi ruang bagi para pekerja kecil, petani, dan perempuan untuk tumbuh bersama.
Karena jika yang kita rayakan hanyalah bendera yang dikibarkan tiap 17 Agustus, sementara rakyat masih dibebani oleh ketimpangan dan ketidakadilan, maka kita hanya sedang merayakan ilusi kemerdekaan, bukan esensinya. Jadi, Ini Bulan Kemerdekaan, Kan? Bukan Negaranya!