AHY Targetkan Kebijakan Zero ODOL Berlaku Efektif 1 Januari 2027
6 Oktober 2025 15:27 WIB
·
waktu baca 3 menit
AHY Targetkan Kebijakan Zero ODOL Berlaku Efektif 1 Januari 2027
AHY menargetkan kebijakan zero ODOL bisa berlaku 1 Januari 2027.kumparanBISNIS
PerbesarMenurutnya, implementasi Zero ODOL sudah tak bisa ditunda-tunda lagi. Hal ini karena keberadaan kendaraan atau truk ODOL punya dampak dan konsekuensi ke berbagai aspek.
“Sehingga kita semua sepakat bahwa kebijakan Zero ODOL ini tidak bisa lagi ditunggu-tunggu ataupun ditunda-tunda. Karena itu dengan ikhtiar dan kerja keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027, kebijakan Zero ODOL ini sudah berlaku efektif,” kata AHY saat membuka rapat koordinasi di Kantor Kementerian IPK, Jakarta Pusat pada Senin (6/10).
Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa perwakilan dari kementerian terkait yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Untuk mendukung pemberlakuan Zero ODOL, AHY sedang melakukan harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum yang ditarget selesai pada Oktober 2025. Selain itu, kajian BPS mengenai dampak penerapan Zero ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian ditargetkan rampung Desember 2025.
AHY juga terus melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan Himbara terkait akses pembiayaan terhadap sektor transportasi dan logistik. Hal ini agar penerapan Zero ODOL juga tetap berpihak pada keberadaan masyarakat kecil.
“Kita juga tidak bosan-bosan menyampaikan ini kepada publik karena narasi yang dibangun juga harus kuat. Jangan sampai kemudian ada pemutar balikan narasi bahwa seolah-olah kita tidak berpihak pada pengemudi, tidak berpihak kepada wong cilik. Padahal sebaliknya, kita ingin menghadirkan solusi agar kita bisa menekan betul angka kecelakaan lalu lintas,” ujar AHY.
Berdasarkan data Kemenko IPK, AHY mencatat dari 150.906 kasus kecelakaan di tahun 2024, sebanyak 26.839 korban meninggal dunia dan 10,5 persen di antaranya melibatkan angkutan barang.
Masih Hadapi Beberapa Tantangan
AHY menjelaskan sampai saat ini masih ada beberapa kendala utama terkait penerapan kebijakan Zero ODOL yang akan terus dibahas. Salah satunya adalah risiko biaya distribusi yang tinggi bagi pelaku usaha.
“Jadi selalu tantangannya biaya distribusi barang yang tinggi,” kata AHY.
Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Di samping itu, adanya berbagai kepentingan yang berbeda antara yang diharapkan pengemudi maupun pemilik kendaraan logistik dengan pelaku usaha juga masih menjadi tantangan.
Tantangan selanjutnya menurut AHY yang juga masih akan dibahas adalah kesejahteraan pengemudi angkutan barang. Selain itu, keberadaan praktik pungutan liar (pungli) pada sektor angkutan barang juga disebut sebagai tantangan.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, AHY juga sudah merumuskan 9 rencana aksi nasional terkait penerapan Zero ODOL.
Rencana tersebut terdiri dari integrasi pendataan angkutan barang dengan sistem elektronik, pengawasan, pencatatan dan penindakan, penetapan pengaturan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan daya saing distribusi logistik, pemberian insentif dan disinsentif untuk badan usaha angkutan barang serta pengelola kawasan industri yang menerapkan atau melanggar kebijakan Zero ODOL, dan kajian pengukuran dampak.
Tiga rencana selanjutnya adalah penguatan aspek ketenagakerjaan dengan standar kerja yang layak bagi pengemudi, deregulasi dan harmonisasi peraturan, dan terakhir adalah pembentukan komite kerja untuk mendorong percepatan pengembangan konektivitas nasional sebagai delivery unit lintas sektor.
AHY juga sudah menetapkan beberapa rencana yang menjadi fokus dan prioritas. Pertama adalah soal integrasi pendataan angkutan barang, kedua soal pemberian insentif dan disinsentif, dan ketiga adalah kajian pengukuran dampak penerapan Zero ODOL.
“Kajian pengukuran dampak penerapan kebijakan Zero ODOL terhadap perekonomian, terutama biaya logistik dan juga dampak pada inflasi,” ujar AHY.
Selain itu, rencana aksi yang masuk ke dalam fokus dan prioritas selanjutnya adalah penguatan aspek ketenagakerjaan bagi pengemudi angkutan barang.