BI Dorong Digitalisasi untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

30 Oktober 2025 18:21 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
BI Dorong Digitalisasi untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Bank Indonesia menegaskan, digitalisasi menjadi kunci bagi pemda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
kumparanBISNIS
Pengunjung memindai kode pembayaran digital saat sosialisasi penggunaan QRIS Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) pada gelaran pasar murah di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
zoom-in-whitePerbesar
Pengunjung memindai kode pembayaran digital saat sosialisasi penggunaan QRIS Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) pada gelaran pasar murah di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menegaskan, digitalisasi menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
BI tengah menyiapkan peluncuran katalis Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (PPDD) guna mendorong optimalisasi transaksi pemerintah daerah di tengah penurunan alokasi APBD.
โ€œJadi PPDD transaksi pemerintah, besok akan meluncurkan katalis bagaimana kita, dengan kondisi APBD yang agak diturunkan, ini pemerintah daerah dipaksa berpikir keras untuk meningkatkan PAD,โ€ kata Fili dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit & Expo 2025 di JCC Senayan, Kamis (30/10).
Gubernur BI Perry Warjiyo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua OJK Mahendra Siregar di acara FEKDI X IFSE di JCC Senayan, Kamis (30/10/2025). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan
Fili menambahkan, riset BI menunjukkan bahwa digitalisasi terbukti mampu meningkatkan PAD. Melalui pemanfaatan teknologi, daerah dapat memperluas basis pendapatan dan memperkuat tata kelola keuangan.
Dalam memperkuat ekosistem transaksi digital daerah, BI menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, inovasi dan akseptasi digital, yaitu mendorong inovasi produk dan model bisnis pembayaran digital oleh penyedia jasa pembayaran (PJP), memperkuat manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta meningkatkan literasi digital secara kolaboratif antara Satgas PPDD, TPPDD, dan industri sistem pembayaran.
Kedua, penguatan infrastruktur sistem pembayaran agar stabil, modern, memenuhi standar internasional, serta mendukung prinsip 3i yakni interkoneksi, interoperability, dan integrasi baik pada infrastruktur BI maupun industri.
Ketiga, konsolidasi industri untuk memperkuat peran perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebagai lembaga keuangan utama dalam digitalisasi pembayaran di daerah dan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Trending Now